MKSIH EDUKASINYA BAPAK2..TETEPLAH MEMBANGUN NKRI..DOA TERBAIK BUAT PANJENENGAN BERTIGA BISMILAH MERDEKAAA❤❤❤

Nara-Sumber:" Yg menguasai lapangan.Semoga kedepan bisa terwujud:" Yg terbaik yg harus di rumuskan dan diputuskan bersama. Demi anak2 bangsa yg berkemampuan lebih dan Sama2 punya kesempatan:" Tanpa Uang.Namun,karena pilihan rakyat yg dari hati nurani masing2. Semoga,,unk Kedua nara-sumber dan contain Akbar Faisal 12 jempol.❤

Sangat setuju UU Pemilu direvisi dan rekruitmenya juga harus diperbaiki agar pemilu berjalan LUBER dan JURDIL baik untuk Pilpres, Pileg dan Pilkada bang

UU Perampasan aset dulu di sahkan baru UU Pemilu di revisi jangan pada munafik kalian politisi semua 😂😂😂

Jangan cuma undang2 pemilu yg direvisi. Undang2 perampasam aset pun harus disahkan.

Besarnya biaya kampanye pemilu kita adalah pemicu buruknya kwalitas pemilu kita. Sehingga oligarki mendominasi calon legislatif dan menyingkirkan politikus murni.

Salah satu politisi kesukaan saya akbar faisal masih dewan dr hanura... semangat senior saya.. bg akbar faisal beserta teman2.. hancur x negara kita dibuat sikurus yg juga saya bela mati2an sm seperti abg faisal. Semnngat bg ... horas dr medan alumni hukum hkbp nomensen...

Karena rakyat sudah sadarbahwa wakil rakyat yang di pilih tidak memperdulikan rakyatnya selalu mengkambing hitam kan rakyat hak rakyat tidak diperjuangkan,hakBURUH dihilangkan karena keluar nya UU ombusniylau

Maaf yg merusak tatanan demokrasi dan ekonomi adalah mereka anggota dpr/dprd dan partainya krn menghalalkan segala cara dr uang etika dan agama jd yg hrs dibenahi terkebih dahulu itu akhlak mental para politisi kader dan partai

Pak Akbr , coba di bahas persiapan pemilu 29, menghindari menipoltk , coba di bahas APBN di kembalikembali ke peserta pemilih, Pilpres Rp 300 rb, DPR 200 rb /org Map ( mana ongkos pulang ) terbuka tdk tertup ,duitx darimana ?di bagi 1/5 dari pemerintah, 1/5 di bagi dari peserta, di bahas DPR /Presiden, kira peserta pmilu 29 kira2 200 JT x500 rb , di tayangkan di Tv Nasional dan Yutup berlung agar Masykt mengetahui, mohon maaf kalo ada salah, hanya berupa saran masukan ,Masykt pasti senang / tdkgolput pasti datang karna MAP/mana ongkos pulang .

RUU PERAMPASAN ASET DULU DEH DI SAHKAN OLEH DPR MPR JGN NGOMONG KMN2 DULU.. DARI PERIODE PERTAMA PAK JOKOWI SMPE SKRG USULAN PAK JOKOWI TTG RUU INI BLM DI LAKSANAKAN SM DPR MPR

Mantaps Kang Agun. Masalahnya penguasa2 partai merasa nyaman dengan kondisi yg ada aliass bisa lanjut berkuasa tanpa batas

Ga perlu di revisi, rakyat sdh seneng spt ini. Rakyat sdh sadar utk memilih yang tepat.... 😂

Betul bang Akbar ,,rakyat 80% rakyat menengah k bawah masih d tukar dengan uang

Yg salah pada wakil rakyat adalah tidak ada keinginan membuat UUD yg berkompeten untuk memberangus koruptor kalo anda mau disygi rakyat maka anda harusnya menerbitkan UUD hukuman mati dan perampasan aset untuk koruptor benahi segera niat anda agar anda parawakil rakyat bisa dikenang oleh rakyat karna musuh terbesar negara ini adalah koruptor

Kapan dewan perwakilan rakyat sahkan UU perampasan aset koruptor... Jgn cuma revisi UU pemilu 😂😂😂😂

Masya Allah, nostalgia ingat ujian Nasional materi ini keluar Ujian PPKN dulu, 18:20 TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98 Good Governance, &UU/No.28/Thn99. VISI PEMBANGUNAN NASIONAL menurut GBHN 1999-2004, ❤ Sehat selalu semua narasumber

Seharusnya kembali seperti pemilu 99 , itu baik ,dan murni Demokrasi , Bang Akbar Revisi UUD parpol dll ❤

Sory ya, yg merusak tatanan demokrasi ini adalah DPR, psrmainannya dimulai dari reses yg berkwlimpahan duit, sqmpai dengan bantuan sosial dan sumberdana lainnya seperti dana beasiswa, bantuan peralatan pertanian perikanan yg dibagi bagikan menjelang Pemungutan suara, kalau mau jujur hentikan dana2 usulan dari dapil. Hal ini terjadi di tempat kami ada warga yg wajib memilih calek tertentu karena anaknya mendapatkan beasiswa, karena kelompok tani/nelayan diberi bantuan peralatan tertanian ternak, dan nelayan. Stop sudah tipu tipu

Demokrasi sejak semula memang memiliki celah yang sudah dikritik Socrates dan plato, dimana demokrasi sangat rentan tunduk pada Oligarki yang memiliki sumberdaya logistik yang sangat besar.

Demokrasi semakin rusak karena politik uang, saya rasakan sendiri di pileg DPRD Kota Pekanbaru. Saya pribadi bangga masih ada orang yg mau memilih bukan karena uang dan bisa mendapat 1.200an suara tanpa dengan mengeluarkan uang sogok sepeserpun.. Kalau sistem pemilu begini terus akhirnya yang terpilih hanya orang2 yang mampu membeli, bukan yang ingin memperbaiki.

Yang paling besar yg mempengaruhi politil uang menurut saya: 1. Sistem pemilihan terbuka, 2. Mahar kepada parpol, 3. Parpol peserta pemilu serta caleg terlalu banyak, 4. Sumber pendanaan parpol, 5. Parpol tdk inklusif, 6. Pendidikan politik, dll

Intinya kekuasaan yang abadi adalah kekuasaan rakyat, jadi kalau anda gagal mengambil hati rakyat ya sudah anda kalah tidak usah menyalahkan ini itu, kalah ya kalah saja. Saya setuju uu di revisi untuk jalur independent bisa masuk parlement, baru namanya demokrasi.

Kita nggak usah pusing2 mikirin mereka yg ngacau..mohon Belas kasih Allah Tuhan kita agar President yg kita pilih bisa melakukan tugas Negara n Bangsa tercinta dg baik n tulus..benar2 utk kesejahteraan bgi seluruh rakyat Indonesia ♥️🙏🙏💖💖

Tidak terlepas dr DPR MPR dan Parpol g merusak tatanan demokrasi dinegeri ini jgn dipungkiri kawan .....sehingga pemilu 2024 adalah pemilu paling BRUTAL dan KEJI.

Saya sarankan agar melibatkan para ahli/akademisi dari perguruan tinggi untuk memperbaiki/merevisi UU tentang pemilu, karena fakta sudah berbicara betapa banyaknya kebrutalan dalam proses pilpres dan pileg. Masyarakat kita sudah terlalu banyak yang menjadi korban politik

sangat setuju dgn narasinya, revisi segera UU pemilu.

Itulah dampak negatif dari sistem perpolitikan saat ini. Partai peserta Pemilu hanya berkomunikasi dgn konstituennya kalau mau pencoblosan. Partai semata-mata hanya ingin meraup suara sebanyak-banyaknya demi kekuasaan. Masyarakat muak dengan jualan idiologi/visi/misi, knp? Karena itu tidak diwujudkan/termanifestadikan dikala berada pada sistem. Misalnya korup, aspirasi terabaikan, bersikap/berperilaku arogan.

Bang akbar bahas UU Perampasan aset dong berani nggak ? .. Krna jujur saya mendengar narsum nya bicara seperti mantan koruptor sedang iri krna kalah terhadap calon koruptor ... 😅

Om akbar usul,bikin konten tentang UU perampasan aset kenapa DPR susah men sah kan nya. Om akbar tentu nya sangat kompeten untuk podcast ini

Mengapa bisa begini? Tentu angkatan Akbar Faizal.yg awal" bertanggung jawab besar atas terjadinya ini. Krn mereka yg awal" dr reformasi seharusnya membuat tata kelola yg baik, kalau begini tentu pondasi yg dibuat di awal reformasi perlu dipwrtanyakan dan harus bertanggung jawab

*harus kudu wajib dikerjakan secara paralel ya pembenahan uu pemilu juga ya pemberantasan korupsi juga!!* Pilkada2024 hrs aman, bener, "bersih" !!!

Di legislatif , di eksekutif , di yudikatif disumpah dgn kitab suci saja tidak ada yang takut apalagi hanya dgn omon omon , hancur nkri ini , lanjut brocast Akbar Faisal mungkin ada satu dua orang yg masih punya akal sehat.

Kuncinya penegakkan hukum : bila pelaku money politic tidak dihukum seberat-beratnya dan dipenjarakan maka kondisi pemilu akan berlangsung terus.

Rapuh nya Proses Pemilu dari lapisan pelosok sampai lapisan penyelenggara semua mem manfaatkan cara2 yg tdk Ter Puji SEDIH dan prihatin Sangat Malu dan me MALU kan Ber harap kpd Semua yg peduli kpd negara dan Bangsa Beri lah CONTOH yg baik untuk mendidik yg men jadi TUGAS sesuai Amanah Konstitusi Se blm AJAL menjemput .

Ya,,,, klau brutalitas ya biarin sampai pilkada, atau 2029, Rakyat ga perlu pusing sebab politik yg diperjuangkan oleh Rakyat, setelah jadi buta matanya dan macet otaknya, sebab begitu jadi tidak ada perjuangkan untuk Rakyat, yg ada perjuangkan untuk partai dan Perut sendiri, maka yg bagus pilkada ga usah milih klau 50/100ribu untuk 5 thn, rakyat selama 5 thn makan apa,,,,,???, cukup 50/100 ribu makan selama 5 thn, coba calon makan 50/100 ribu selama 5 thn kira2 bisa makan apa, ayam Goreng, nasi padang, atau nasi garam,,,,,, jangan bangga klau kasih 50/100 ribu, bakal jadi, suara rakyat itu mahal, tanpa di dukung suara rakyat apa bisa jadi DPR, Gubernur, walikota, Bupati, bahkan Lurah, semua itu tanpa suara Rakyat mustahil, bukan Masyarakat yg ingin di SOGOK/ SUAP,, tetapi Calon yg didukung MATAnya buta, pikiranya Macet, yg dikatakan Wakil Rakyat, tetapi tidak ada pemikiran untuk Rakyat, yg dipikirkan kepentingan partai dan perut, maka tidak sebanding dengan hasil yg di peroleh oleh Calon tiap bulannya, maka ada yg melegalkan Money Politik, oleh pembuat Undang2, maka Rakyat seluruhnya SSTUJU BANGET, klau mau nyalon harus punya Uang gede, klau uang M, jangan mencalonkan sebab SUARA RAKYAT itu MAHAL,

pemilu Februari 2024 kemarin menjadi pemilu terakhir yang saya ikut partisipasi.. pemilu februari kemarin menyadarkan saya bahwa suara saya tidak ada artinya, karena ternyata pemenang sudah ditentukan sebelumnya.. terima kasih pemerintah dan aparat yang sdh menyukseskan pemilu februari 2024..

Teruslah berjuang bang akbar... Semoga topik ini menjadi perhatian serius para tokoh nasional dan partai politik..

hny satu cara untuk mengurangi & menggeser praktik2 politik uang, "sistem pemilu proporsional tertutup" praktik2 politik uang akan berkurang dan bergeser ke elit2 partai yg punya kewenangan "menentukan no urut para caleg nya" no urut 1 tarif sekian... no urut 2 tarif sekian no urut 3 tarif sekian dst yg pasti adalah : pikiran & gerakan : bahwa politik uang bisa hilang dlm politik elektoral adalah utopia, hil yg mustahal

sangat betul kalo ga direvisi baiknya diboykot saja nanti daripada kesalahan dan kecurangan terulang, gampang diakali

Lembaga survei menanyakan kepada masyarakat apa yg di inginkan masyarakat, awal mulanya masyarakat itu kesal karena korupsi , jadi kemungkinan masyarakat bawah itu putusasa ,sedangkan rakyat wajib memili , jadi keputusanya yg ingin di pilih masyarakat harus membeli toh kalau sudah jadi belum tentu mensejahtrakan rakyat cuma bisa mensejahtrakan keluarganya sendiri dan jabatanya

Klu tdk d beri males krn pejabat nya korup. Cb org korupsi d hukum mati, muk atau sovener gak perlu

Untuk mengatasi manipolitik perlu penegakan hukum ttg suap yaitu UU no.11 th 1969.

Yang kalah, yg daya jualnya rendah, namun omongnya saja yg tinggi, siap2 jadi gelandangan politik 5 tahun kedepan, itulah mereka yg menyebut pemilu brutal .... gampang menilaibkok

Dalam setiap berlangsungnya PILEG / PILKADA sudah menjadi sebuah tradisi setiap Calon berkampanye memberikan .Spanduk . Kaos dan Uang . Mungkin tujuan nya untuk meraup suara tebanyak . Memang pengaruh uang semua jadi rusak . Dan sangat susah di hilangkan . Akhirnya semua calon terpilih setelah menjabat fokus cari uang .

Coba angkat soal PERAMPASAN ASET dan HUKUMAN MATI untuk KORUPTOR...!!! Ini lebih penting dari semuanya...

Yg lbh penting lg adalah uu pelemahan presiden saat menjelang pemilu

Sdh lah pak..partai politik kalo d danai negara bolh2 saja..tp partai politik nya d batasi donk pak..ngapa byak2 partai gak guna juga buat kemajuan negara dan rkyt ..coba 2 partai aja biar bisa d danai negara

UU pemilu hrs dirubah begitu juga uu partai politik. Yg utama menurut saya: Untuk uu parpol yg utama, Partai politik wajib konvensi untuk calon pilpres, pilgub, pilwali, pilbup. Sedangkan untuk pemilu, peraturan tentang koalisi harus menyatakan: Partai politik yg berkoalisi wajib berkoalisi dr pusat sampai daerah, tdk boleh ada perbedaan. Masa di pilpres koalisi, di pilgub musuhan, di pilwali koalisi lagi, dipilbup musuhan lagi, koalisi dagelan itu namanya.

Pemilu Brutal itu dari pihak yang kalah, Cb mereka menang pasti tidak ada istilah Pemilu Brutal...

Sangat bermanfaat dan mencerahkan bagi kami.. bgmna Warga masyarakat seharusnya bersikap dlm mnghadapi kegiatan sekitar perpolitikan di Indonesia 👍👍🙏

Brutal buat yang kalah utak atik UU yang lain gampang UU perampasan aset sah kan dulu sebelum dpr ganti yang baru woi

UUD yg telah diamandemen harus di kembalikan

Sistem proporsional tertutup dgn konvensi partai politik di mana calon anggota legislatif setiap tingkatan DPR RI DPRD provinsi kabupaten dan kota di pilih melalui primary election tingkat partai oleh anggota partai yg memiliki kartu anggota partai calon dgn suara terbanyak sesuai urutan jatah jumlah caleg yg diajukan menurut UU per dapil jadi lebih demokratis partainya

Uu Pemilu mrk2 buat, utk mereka ketika ada pihak yg kalah akan menyalakan pihak lainnya. 😁😁😄😄😄

waduh...klo gak siap kalah jangan ikut Pilkada ke depan lah......bikin gaduh, padahal inilah kesempatan anda2 yg kalah hari ini utk kawal dan buktikan kecurangan di pesta rakyat di Pilkada nanti salam Damai NKRI🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩

Sejahterakan rakyat, perbaiki pendidikan, politik uang akan hilang dg sendirinya.

politik uang perlu di benahi caleg turun kelapangan di mintai uang kl mau dipilih oleh pemilih,mental pemilih juga perlu di lirik untuk dikaji dan dibenahi.

Ass. Wr.wb Menurut saya, semua hal yg paling inti adalah penegakan hukum. Contoh, kita pernah mengalami masa keemasan KPK. Padahal lembaga yg kecil saja. Fokus aja ke penegakannya. Pelan" dampaknya akan menyebar. Harus sabar, tidak bisa instan. In Sya' Allah

Edukasi politik itu perlu untuk rakyat menengah ke bawah ... tidak bisa kepala di tukar oleh uang...

Selamatkan demokrasi yg sebenarnya yg berpihak pd kepentingan rakyat bangsa dan negara bermartabat.

Yg paling penting & utama UU perampassn aset yg segera disahkan...

Sehat2 selalu Kang Agun,teruslah berbuat yg terbaik untuk negeri ini.

Tempat saya untuk duduk di dprd kota madya 500 untuk 1 suara,masa sekelas jkt 250🤭😆lemah x jkt bg😂😂😂

Kalau menurut saya, harus ada pembatasan masa jabatan DPR RI, DPRD, DPD, dan MA, dan MK Seperti masa jabatan presiden.

Harus ada aturan yang jelas ttg Politik uang. Sanksinya pemberi di diskualifikasi dan penerima dicoret dari daftar pemilih. Oleh Panwas.

*_Bang..saya Masyarakat biasa yg selalu menanti tiap 5 tahun yg masuk DPR RI atau DPRD itu oarang2 yg berkualiatas dan bermutu. Pilwg kemarin kebanyakan Para caleg Pikiran kosong tidak punya pengalaman dlm bidang politik asal punya uang bisa GOL masuk DPR RI atau DPRD. saya saja kerja diperusahaan harus sesuai pengalaman yg diberikan oleh perusahaan.. Kedepan harus ada perubahan persayaratan untuk menjadi CALON LEGISLATIF baik di DPR maupun di DPRD._*

DPR Sering TIDUR 😂 # lupa perbaikan UU KORUPTOR & UU Perampasan aset

Pemilu tahun ini di sebut "brutal" itulah yang kami rasakan, semuanya demi melindungi agenda mereka. Dan penyebabnya adalah Pimpinan Bangsa ini!😢

Keadilan tdk akan prnh terwujud, krn pembuat kebijakan isinya penjahat semua 😢

Nah....sekarang kan sudah selesai, bilang sama semua parpol , kalau mau memperjelas tugas MK ya silahkan buat aturan hukumnya, undang2 nya....yg jelas....jangan sampai ada celah yg akan selalu di gunakan oleh manusia2 pakar , pinter untuk mendebat kedepannya...sama dengan KPU, Bawaslu siapapun lah....perjelas tugas2 nya, wenangnya yg boleh yg ngak boleh....jangan setiap 5 tahunan ribut terus....kasian masyarakat.... masyarakat cuma hanya bisa melihat cuma takutnya di manfaatkan untuk perbuatan negatif...hanya karena nafsu perorang atau kelompok....kumpulkan semua ahli, jangan sampai ada yg ngak ikut untuk merumuskan....capek bro

Di Senayan sepertinya banyak yg muda-muda ya? Biasanya yg muda-muda hanya menjilat yg lebih tua, bahkan tak tahu apa yg mereka lakukan, sehingga UU mudah diputuskan cukup dg angkat tangan tanda setuju. Lalu ketua ketok palu. Lihat caleg perempuan dari partai...katanya melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita karena cinta segitiga? Untung segera ditangkap, jika tidak, bagaimana negara ini memiliki pembunuh sebagai wakil bangsa di Senayan. Sebagian rakyat sudah malas membaca berita. Kami bingung pikiran masyarakat kog mudah membulakbalikkan fakta. Sungguh memprihatinkan.

mantab luar biasa ...kang Agun Gunanjar Sudarsa dan juga bang Masinton Pasaribu. ( sayang sekali bang Masinton gugur )

Setiap yg mempunyai wewenang sudah pasti digajih dan kalau tidak senang gajih tsb, alangkah bagusnya mundur dg hormat.

Lewat P Akbar Faizal mhn bisa disuarakan secara terus menerus ttg UU Perampasan Aset agar DPR RI sgr disahkan agar para Pejabat publik yg korupsi bisa dimiskinkan oleh negara,,,

Acara yang sangat menginspirasi

Di pemilu kemarin sy di aja oleh salah satu team caleg dr partai A dan si caleg ini agamis banget krn ketua team nya ada embel2 habib, sy diminta jd koordinator tingkat RW dpt 200 rb, koordinator RT dpt 200, masing2 RT hrs dpt 10 org/100rb, di tempat sy ada 11 RT, ini baru di RW sy, sedangkan yg dia dapil Jakarta 1 ada berapa RW, gila benerkan modal si caleg ini belom lagi baliho dia sangat besar dan di tempat2 strategis dijalanan. krn partainya berseberangan dgn keyakinan sy akhirtdk sy jalankan

Andai saja budaya korupsi tidak ada di indonesia,orang orang yang mempunyai jabatan penting tidak rakus, pemimpinnya sangat cinta pada bangsanya dan tidak berlebihan mencintai keluarganya dan selalu menjaga moral dan etika, pastilah rakyat Indonesia akan sejahtera dan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara maju lainya

Kemudian ada money politik di setiap sekolah smu sederajat khusus utk pemilih pemula, siapa yg yg bertanggung jawab dg kondisi seperti ini, 2 yal ini yg jelas2 terjadindilapangan danbtdk ada yg bertanggung jawab mengawasinya

Pa agun selalu terpilih karena, selalu menjaga silaturahmi, ❤

UU PERAMPASAN ASET yang nggak menguntungkan para DPR ini tak akan pernah di gubris, bukannya membela kepentingan orang kecil adanya utk memperkuat bisnis mereka isi otak para dewan ini semuanya sama

Seharus nya Tim ses seperti ini masukan penjarah jangan biarkan saja karena jelas meteka menyogok rakyat seharus nya aparat hukum jangan diam saja seharus nya yg begini harus di lawan karena mereka tetangan2 curang mdngapa meteka yg protes tentang kecurangan diam saja

Begitu besar ongkos politik yg tdk bisa ditutup dgn pendapatan wajar kalau sdh jadi banyak yg melakukan Korupsi agar balik modal...

Mustahil politik uang bisa hilang... Sogok menyogok sudah jadi tradisi di masyarakat kita. Lapar perut hingga lapar jabatan membuat orang menghalalkan segala cara.. Memuakkan.. Omongan idealisme cuma dari orang-orang yg kalah, sementara orang yg menang hanya bicara kepentingan golongannya saja. Politik uang hilang cuma mimpi disiang bolong.

Demokrasi berbasis ide dan kinerja, pro rakyat bukan pro oligarki.

Di forum manapun kok gak ada yg menyuarakan aturan pemilu tentang Partai pengusung capres yg menang di larang mengajak gabung partai pengusung capres yg kalah...padahal sumber kerusakan demokrasi berawal dr sini....

Idealnya pemimpin kita itu pintar, jujur .... Ini yg punya uang yg berkuasa...persis seperti dokter .. pintar gak punya uang ...gak bisa jadi dokter...

Mantap ❤

Revolusi UU Pemilu

substansi dari politik harusnya adalah ide yang di bawa oleh para calon legistatif

Yng menang memang hrs di pemerintah, yg kalah harus di oposisi

Tambahkan poin terkait calon2 yg terbukti money politik langsung diskualifikasi walaupun nanti perolehan suara banyak.

NKRI salam hormat unt uk yg mengisi G DPR Orang² politik dari parpol jadi yg jelas biang kerok segala permasalahan di NKRI partai ² makanya jgn asal nyoblos

Pemilu brutal krn partai juga. Partai2 yg rakus merusak tatanan negara merusak tatanan moral. Desa sampai bupati dan kota itu haknya ASN karir Kementrian Dalam Negri. Apabila dikembalikan pada tatanan kenegaraan yg baik selain memudahkan tatanan organisasi juga meniadakan politik uang. Apa yg terjadi sekarang ini adalah karma yg hrs diterima partai politik. Arogansi kerakusan akan kekuasaan akhirnya dibalas oleh yg kalian sebut kebrutalan. Tidak ada kebrutalan bila tidak didahului oleh kebrutalan partai. Hal diatas yg hrs anda katakan pak Faisal Akbar.

Rakyat pd prinsipnya hanya melihat keseriusan dalam memimpin, kita butuh pemimpin yg bersih bebas korupsi, tdk tersandera kepentingan.. Akar masalah saat ini bang Akbar dan narsum sdh tahu yakni penegakan hukum dan korupsi.. APH yg bersih dan berwibawa dgn UU tersendiri yg mengatur kewibawaan APH hrs ditegakkan terlebih dahulu.. UU Perampasan Aset serta UU pembatasa transaksi tunai dilakukan kemudian, saya rasa tanpa perlu merubah UU yg ada akan efektif krn Rakyat sdh diberi contoh dr para penyelenggata Negara.. Pertanyaannya..apa Eksekutif dan Legislatif berani..? Coba sekali kali bang Akbar tantang itu kepada para Ketum Parpol.. Adakan podcats khusus untk ketum dan tantang mereka untk lakukan itu..😊 Kalo sekarang ini mah korea korea saja, remahan rengginang..😂😂

Pak Akbar undang Haji UMA DPD terpilih Aceh dengan perolehan suara 1 juta..

Partai Politik itu katanya pilar demokrasi. Tapi pada kenyataannya di internal partai sendiri tidak pakai demokrasi. Buktinya para ketua umum partai punya hak prerogatif yang bisa me recall anggotanya yang tidak sejalan dengan ketum partainya. Singkatnya anggota DPR itu bukan mewakili rakyat tapi mewakili partai. Ada pula ketum partai yang menganggap semua anggotanya adalah petugas partai. Sudah jadi presidenpun masih dilabeli petugas partai.

Harusnya bang Akbar tahu, jokowi sangat tahu iklim masyarakat kita sudah dilanda budaya hedonis dna oportunis itu terjadi si mana mana akibat mudahnya teknologi komunikasi. Eh ternyata keluarha jokowi justeru mengajari rakyat secara blak blakan agar rakyat bermuka tebal dan tidak beretika dan hidup meninggalkan moral.❤😂

Kang agun salah satu kader terbaik golkar, padahal dipikiran ane kader kader golkar mengedepankan pragmatisme, semoga beliau bisa menjadi salah satu pejuang di parlemen supaya demokrasi kedepannya menjadi lebih baik

Bukan sistemnya yg dirubah tapi para pelakunya. Rakyat sdh cerdas dan paham. Terima barangnya buang orangya. Money politik atau tidak, telah terbukti petinggi negeri ini banyak yg tetap korupsi.