pembahasan sangat bermutu dan memberi pencerahan. Terimakasih.

mohon pencerahannya, untuk pekerjaan jasa lainnya (penyelenggara EO) apakah dalam kontrak diperbolehkan menggunakan harga lumpsum ? ataukah harus menggunakan harga satuan ? adakah regulasi yang mengaturnya? terima kasih

Dampak Negatif e-Purchasing : 1. Peluang memilih penyedia Barang/Jasa Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi yang di kondisikan lebih mudah,karena penyedia yang masuk kedalam E-Katalog tersebut dapat dikelompokan dan dimanajemen untuk pembagian paket pekerjaan 2. Pesaingan harga tidak akan terjadi,karena negoisasi lebih mudah di atur 3. intervensi kepada PPK untuk menujuk penyedia yang sudah ditunjuk atasan pasti banyak terjadi 4. Hasil negoisasi harga akan banyak yang tidak menguntungkan neagara, seharusnya tolak ukur dari e-purchasing adalah bukan banyak nya jumlah transaksi tapi berapa besar nya penurunan hasil negoisasi dari pagu anggaran. 5. Yang aneh jika pada E-Katalog pekerjaan konstruksi atau jasa konstruksi PPK masih ada jaminan pelaksanaan sedangkan E-Purchasing tidak pakai jaminan pelaksanaan. 6. Pada katalog lokal PPK masih diminta membuat HPS sedangkan pada E-Purchasing tidak perlu HPS Mohon untuk menjadi bahan diskusi? Karena E-Purcaging di daerah menjadi lahan mempermudah KKN meningat penyedia di kondisikan dan oknum ulp yang mengupload di etalase pekerjaan konstruksi,sehingga semua penyedia terima beres, dan PPK tinggal mengkilik dengan list penyedia yang sudah di kondisikan dan negoisasi harga yang sudah disepakati