Sebenarnya RUU desa hanya permintaan kepala desa bukan masyarakat desa.tolak

Jangn pilih DPR yg seperti ini

Hai wakil Rakyat dengarkan suara rakyat seluruh Indonesia jangan hanya mendengar suara kades seluruh Indonesia

Saggat.setuju.dgn.bpk.badowi.lanjutkan.pk.semoga.menjadi.amal.ibadah.kita.semua.🙏

DPR itu dewan perwakilan rakyat bukan dewan perwakilan kades, dengarkan suara rakyat... rakyat tidak akan pernah setuju dengan perpanjangan masa jabatan

Ini kalau bener2 bisa 9tahun . Berarti gak mikir rakyat kecil.

Benar bgt klo kekuasaan itu trllu lama akn mnimbulkn korupsi dn hrs ada mekanisme pengawasan anggaran desa

Pak Baedowi, maaf sistem pengawasan sprti itu sdh umum diaplikasikan tapi tidak terlalu efektif utk mengatasi masalah, bapak mungkin tdk tahu kenyataan di bawah itu sprti apa Pak, tdk sdikit yg namanya istem, legislasi/birokrasi, kbijakan/aturan, laporan-laporan/LPJ, kejelasan fakta data-data itu dimanipulasi/direkayasa oleh uknum trtentu Pak! Tolong pembahasan RUU Desa ini kaji lagi lbh mendalam! Trmksih!

Saran saya batalkan tuntutan para kepala yg menuntut perpanjangan masa jabatan, ini berbahaya, karena semakin memberikan ruang kesempatan untuk melakukan Korup ditingkat desa

Sebagai warga yang merasakan kehidupan di desa,100% menolak keras perpanjangan masa jabatan kepala desa,karna akan menjadi korupsi yang besar,jika memang di perpanjang maka harus buat KPK DESA,jika itu maka akan banyak kepala desa yang krna OTT,

Yg harus direvisi UU korupsi , gak lihat apa dinegri ini korupsinya sangat - sangat menjijikan ,

Semoga revisi UUD DESA tidak jadi ditandatangani untuk disyahkan. Amin

Harapan kami pihak BPD desa berharap agar pemerintah agar lebih ketat membasmi korupsi sebagai bentuk peralihan dari masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun, sehingga tindak pidana korupsi secara langsung terbatas di tahun ini, hormat

Ayo kawan mahasiswa suarakan tolak jabatan kades 9 tahun

Mantep setuju ICW saya masrakat yng tingal di desa👍

Alhmdullah❤

Dengan bertambahnya masa jabatan kepala desa..maka semakin besar peluang terjadinya manipulasi anggaran.. Menurut saya tidak perlu di tambah.tapi Angka gaji nya di naikkan saja.demi kesejahteraan perangkat desa..

Itu artinya masyarakat semakin terpuruk,karena jabatan 6thn aja masyarakat sudah bosan,karena masyarakat cuman sedikit yg simpati pd kepala desa,

Saya BPD telah menyaksikan kesewenangan kades dalam mengelola dana ADD, Alhamdulillah itu tidak berjalan lama Kami bisa awasi, yg masyarakat tidak mau disini kepala desa yg masih KKN. DPR harus berpihak sama rakyat, jangan berpihak ke kades. Karena yg memilih bapak dan ibu ya Rakyat. Diberikan 9 tahun kalau kades jujur dan Amanah itu baru keberkahannya mengalir kepada kita semua, ya termasuk bapak ibu. Tapi kalau kadesnya korupsi ya makian cacian masyarakat semua dapat imbasnya. Kami berharap selain pengawasan kami BPD, pemerintah juga ikut mensupor dan selalu turun kedesa deaa dalam pengawasannya

Mohon jangan seseorang kades tersangkut korup udah dianggap dana desa tidak dinikmati oleh masyarakat desa . Di teliti baik2

Rakyat desa 9 tahun tdk setuju, kelamaan, hanya untuk memprkaya kades saja. 6 tahun aja yg mau nyalon kades berbondong bondong. Gmna mikirnya DPR

Masa jabatan kades jadi 9 tahun untuk 1 periode,dan Dana Desa jadi 2 Milyar pertahun....siap siap banyak masalah baik di bawah ataupun di atas....negeri politik semakin rame,hiburan rakyat semakin seru......mantap.....

Pengawasannya yg penting.. .

Kalu anggota DPR tidak pernah mendengarkan suara rakyat utk apa kita perjuangan suaranya,

Tahun politik pasti biar kades2 brpihak pd penguasa

Wahduh penderitaan rakyat semakin panjang,,,,, sudah pengen cepet cepet ganti kades😢

Judul yg pas hari ini NEGARA DI SANDERA KEPALA DESA AGAR DAPAT SUARA

Ma kasi pa Baidowi tolong pahami protes yg disampaikan pa..... Atas protesx terhadap kenaikanx masa jabatan kades menjadi 9 tahun. Dan sisitim pengawasanx. Pemerintah desa diberbagai desa diseluruh Indinesiacb minta keterangan masyarakatx langsung,jangan mellaui pemerintah diatasx pasti banyak temui pelanggaran kepala desa.

Coba KPK turun dan telusuri dana desa,....klw masalah DUIT kok gampang banget, di daerah saya tetap saja membangun sarana umum pakai dana uluran masyarakat dan kerja bakti masyarakatnya sampai selesai...🥴 dpr klw menyangkut duit hijau bangets matanya tuhhh

Mohon di pertimbangkan kembali dan jika perlu di hapuskan banyak korupsi dan tidak sesuai RAP ...

Negara mau maju satu hal saja,, tambah dana desa biar penekanan kemiskinan semakin cepat

Betul sekali. Lebih baik jabatan kepala desa disamakan seperti masa jabatan seperti kepala daerah lainnya

RAKYAT TIDAK SEPAKAT DNG DPR MASA JABATAN KADES DI TAMBAH JADI 9TH ASPIRASI KADES DAN RAKYAT BEDA

Keputusan yang sepihak,DPR semakin gak karuan ambil keputusan

BPD adalah kunci utama kontrol didesa

Mari kita ramai2 tolak masjab kades.rawan korupsi

DPR JANGAN JADI BODOH KARENA MENJELANG PEMILU....BUKANYA MAKIN MAJU TAPI TAMBAH MUNDUR.....

Semoga kompas tv juga membuka akses di desa2

MARI Rakyat Seluruh Indonesia kita demo tandingan itu Berbahya , Bahaya sekali.

Kepada yth ketua dpr ri soal usulan2 kades 1.masa jabatan dan tambah periode tentu perlu investigasi langsung ke daerahnya masing2 tentang berapa banyak nilai kemasylahatan yg buat oleh kades kepada masyrakatnya 2.soal dana desa tentu perlu bukti tentang sampai dimana pengelolaanya termasuk penyertaaan modal ke tubuh bumdes yg tentu menyangkut terciptanya manfaat untuk masyarakat. 3.kebanyakan dan bumdes yg dibentuk tidak berinisiatif untuk bermitra dengan beberapa pengusaha sehingga tidak terciptanya lapangan pekerjaan buat masyarakat (anak2 lulusan tungkat menenga atas). 4.dan banyak lagi hal yg harusnya sebagai program perpanjangan tangan pemerintah kabupaten kota

Pak badowi jgn mengatasnamakan rakyat yg di wakili oleh kades. Rakyat tdk pernah menuntut jabatan kades 9 th. Ini akan jd mslh sama masyarakat seluruh indonesia. Tuntutan itu cuma inisiatif para kades.

Anggota dpr ketakutan tidak dapat suara di desa takut diboikot. 6th saja korupsi menjadi2 apalagi 9th....wasseeeekkk😂😂😂

Jangan pilih di 2024 calon yg hanya berpihak kepada kades. Karena tidak ada kades mewakili masyarakat setempat

Terimakasih setuju x masa jabatan kepala desa 9 taun

Perlu dicatat Perangkat desa itu tidak pernah menginginkan penambahan masa jabatan yg disebutkan, itu adalah aspirasi kepala desa saja, karena perangkat desa bukan pejabat politik , mereka hanya mengharapkan kejelasan status sebagai pekerja pemerintah bukan pekerja swasta yg selalu bersinggungan dengan publik secara langsung,namun aspirasinya tak terdengar, kalah gaungnya jabatan kades 9 tahun yg begitu nyaring terdengar, mereka ingin profesional di hargai kapasitasnya dan tak hanya melulu pengabdian saja yg itu tak sebanding dengan beban dan tanggung jawabnya kepada masyarakat tanpa mengenal hari dan jam kerja, dengan segala macam problematikanya Kadang dipuji, dibully dan disalahkan oleh yg blm memahaminya,namun itu katanya suka dukanya SEMOGA SEHAT SELALU PARA PERANGKAT DESA

Begitu cepat mereka mengabulkan tuntutan itu.. padahal masyarakat bawah masih susah payah dalam mendapatkan kesejahteraan hidup... Parah negeri ini

Saya orang Desa tahu betul yg terjadi di desa kami dana desa banyak yg di selewengkan, inpektorat tdk bisa di percaya. Mohon pertimbangkan wakil wakil rakyat.

Kami phk masyarakat tdk mendukung usulan pemerintah/DPR jabatan kades dari 6 thn jadi 9 thn itu sama saja memperkaya pribadi kades ,

Tolak bukan perminta an warga desa itu perminta an kepala desa

Sungguh sangat miris, dimana nurani mereka jangan hanya difikir aspekpolitiknya saja tidak memikirkan kepentingan masyarakat banyak padahal sesunnguhnya tidak semua kepala desa baik ada juga kepala desa meresahkan masyarakatnya sendiri karena kesewenang wenangan

Benar pak Roky Gerung... Sy dukung Bapak 100% ,psk Roky Gerung benar...

RUU Desa Kmi Masyarakat tidak pernah memparmasahkan kepada DPR , ini malah menyakiti Kmi Rakyat biasa, ini malah berdampak Kurupsi berpanjang.😢

Revisi UU desa disepakati DPR, tapi UU perampasan vasiltas negara yang di korupsi diabaikan...gimana ni?

URGENSINYA TIDAK ADA KALAU JABATAN KADES JADI 9 TAHUN...JUSTRU DIDESA SEKARANG SARANGNYA KORUPSI...COBA AJA KPK TURUN TIBA2 KE DESA PASTI BANYAK YANG KETANGKAP...

Kamirakyamaju Indonesiaku merdeka mantap best

Aduh 6 tahun aja sudah tersiksa apalagi 9 tahun tambah tersiksa lagi warga desa, kami dari warga desa tidak setuju dengan ajunan DPR

Lebih baik seumur hidup dan dapat diwariskan ke anak atau istri muda kepala desa. Aneh negara ini, partai politik takut diancam kades.

Benar benar sdh gila DPR, KaDes yg mestinya dibatasi waktu nya malah disengaja berbuat onar

sering" di audit pak setiap desa,,

Lambatnya bantuan untuk anak sekolah yg punya KIP

Apakah tingkat kecerdasan maupun kepiawaian kades yg yg rendah apa mungkin bisa memajukan desa karna di tambah waktu

Jelas....bahkan korupsi di desa sudah berjaah dan sudah menjadi rahasia umum (turunlah kedesa)

Muga2 DPR kita bisa beefikir jernih...terkait atas semakin lamanya masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, karena menurut saya...sangat2 rawan penyelewengan kewenangan

Logis tahun politik, tolong awasi juga person baleg DPR...

DPR DG KADES SAMA", sya masyarakat bawah sangat tidak setuju 100%, karena pasti korup

Orang orang di negara ini sungguh sangat membingungkan.wahai para pemimpin pikirkanlah baik2 olehmu janganlah terus menerus menambah penderitaan kami.buatlah yg bermanpaat jangan buat yg lebih besar muduratnya bagi kami yg sudah hidupmiskin ini.

Catatan kecil dari rakyat 1. Siapa yg berani jamin tdk terjadi Korup, sedangkan sdh jd rahasia Umum pilkades syarat dg beli Suara alias bagi" duit.? 2. Korupsi mmg sdh jarang terjadi, Atau tdk ada, yg ada hanyalah Meraka~reka anggaran, mark'up anggaran, asal BPD sdh tanda Tangan + stempel sdh aman. 3. Inspektorat hrs kerja sama dg Pihak ke3 yg independen tdk mau Disogok, disuap, dn tdk mau Terima gratifikasi bentuk Apapun, klo sistem pengawasan Model itu diadakan, pasti tdk Hanya 969 tersangka korup. 4. Badan Permusyawaratan Desa BPD ibarat pisau tumpul tdk ber Fungsi sebagai lembaga penga- was tp hanya sebagai legalitas.

Majunya Desa bukan soal masa jabatan Kades tapi aturan yang terus membatasi wewenang Desa, sehingga banyak pejabat pejabat yang mengintervensi Desa baik kecamatan maupun kabupaten. Ditambah lagi aturan yang membatasi kepala desa untuk mengatur perangkat Desa, akibatnya perangkat Desa jadi asal asalan kerja, yang mereka tahu hanya menunggu gaji, duduk diam dikantor tak bisa layani masyarakat dgn baik..

Mestinya bukan di tambah lamanya jabatan kepala desa tetapi seharusnya bagaimana kepala desa bisa meningkatkan etos kerja yg bisa membawa masyarakatnya subur makmur tidak selalu mengandalkan pusat melulu.

kalau sudah kayak gini....skrng tinggl rakyat Indonesia hrs demo ke gedung DPR tolak n batalkan revisi UU desa

memang rakyat tidak perlu memilih wakil di DPR.preode 2024 ini. 2. tuntutan kepala desa disetujui,karna bisa memperluas jaringan koropsinya.sedangkan usulan pemerintah untuk penyitaan aset hasil koropsi udah bertahun tahun gk di lakukan/di sahkan.sedang usulan perpanjangan jabatan kepala desa belum 1 th udah disetujui oleh dpr ri.

Kebijakan yg di ambil pemerintahh tampa menyerap aspirasi rakyat,pemerintah sudah menganggap rakyat buta dan tuli,,sehingga mereka mengangkangi keadulatan rakyat,,,,

Wahai DPR RI, cobalah berpikir obyek, turun langsung ke warga masyarakat desa, tanya kepada warga masyarakat se Indonesia, Apakah Tuntunan sang para Kepala Desa yg menuntut perpanjangan masa jabatan ini, sudah benar benar merupakan keinginan murni dari warga masyarakatnya... Ini yg mestinya dilakukan oleh Anggota DPR RI.. Jangan hanya mendengar sepihak dari aspirasi dari Sang Kepala Desa saja, sebab, yg diketahui bahwa masyarakat desa se indonesia sejauh ini tidak mempersoalkan masa jabatan kepala desanya..

Baik pa.... Atas keterangan Bapak atas tingkat kerawanan politik didesa. .....btapi mslh itu bukan 6 tahun td cukup seumur hidup kades sampe selesai masa bakti 18 tahun jg TDK akan slelesaik lalu kadesx jelek pa.

Klo bisa di kasi luas sj rumah tahanan utk kades dan anggota dpr biar rame

Setuju banget masa jabatan dan dana desa meningkat. Terkait dengan korupsi jangan pula hanya disematkan untuk kades dan pemerintah desa...semua strata lapisan baik yg bawah serta pejabat yg paling atas semua terpapar KKN., Termasuk masyarakat nya.... setiap ada event Pilkades disitu penuh dengan KKN. Masyarakat mau memilih mencoblos calon kepala desa yg memberi manfaat uang . Itu contoh nyata .

DPR ini gk ada yg bagus klo bikin UU,,, coba bikin UU HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR.,psti gk bakalan berani jga.

Ya bos, rakyat muuuless

Kekuasaan yg lama,, Cenderung Korupsi,,, korupsi,,, ini Nyata,, Nyata,, dan Nyata...

Saat palaksanaan Pilkades BPD dan LPMD harus peran aktif pengawasan utk menghindari KKN.

Masalah penambahan jabatan tidaklah penting,yg terpenting adalah dana desa dinaikan sesuwai kemampuan APBN dengan mempertimbangkan luas wilayah letak giyografis dan jumlah penduduk,setatus perangkat desa diperjelas,dan regulasi penyaluran yg simpel dn tepat guna,fungsi pengawasan dikuatkan...

Betul pa kepentingan polit 👍

Wahai mahasiswa kenapa kalian bungkam,, perpanjangan masa jabatan kades sgt merugikan masyarakat di desa,,

Baleg lebih pintar dari kami yg di wakilkan,, Anggaran desa semoga bisa di rasakan manfaatnya untuk masyarakat nya,,

Masa jabatan 9 THN ..tidak lantas merebak nya proses korupsi ..semua perlu ada nya koordinasi pengawasan

Klu permintaan kepaladesa di, restuwi kds sebage (RAJA) kasihan (RAKYAT)

Sedih GK ada berita tangkapan KPK😔🤔

Batalkan tuntutan para kepala desa seluruh Indonesia itu, wong itu hanya untuk menyenangkan para politisi, kepala desa, keluarga nya dan konco-konconya.

Lebih baik Guncang Kepala Desa dan Gedung DPR

Usul jabatan kades 9 th mohon di berlakukan bagi pendaftar kades baru.

Tergantung orang nya dan kurangnya pengawasan

Semoga Endingnya baik-baik saja,,

4 tahun saja rakyat sudah bosan ingin cepat ganti

Gajinya di naikkan kades dan perangkat desa biar gak korupsi

😊mari Kita tunggu hasil kerja kades setelah tuntutan.merekadiksbulkan bagaimana perkembangan fidesa kita masing masing kalau mereka bisa demo f DPR.mska kita juga demo kekantor desa bila terdapat penyimpangan dana desa sebagai tanda adanya korupsi di desa bisa dilihat dari tingkah laku mereka beserta keluarganya

Aduuuch parah nech dpr, mereka bukan mewakili rakyat tapi malah mewakili para pejabat yg sudah bergelimang dg uang.

Dewan2 seperti ini ,buat negara hancur,tidak tau kebanyakan kades korupsi,bentuk dulu kpk desa biar banyak kades masuk sel

Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap Desa karena uang yg dikucurkan sangat besar

DPR yg cerdas, tlg jangan di lanjutkan RUU desa, karna BPK TDK mengalami langsung di lapangan, klau pun BPK turun kelapangan tp kapasitas BPK sebagai DPR ,pasti di hormati, saya pastikan para kades mengkondisikan semua, klau BPK berpihak kerakyat tlg turun kedesa2 tanpa sepengetahuan para kades, tanya langsung KPD masyarakat, beranikah Anda para DPR yg cerdas dan bijak 🙏

Shrsnya dpr respon dan survey dulu ke yg paling bawah ,yaitu dusun atau kepling,atau RT/rw, ...