Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan empat hal yang harus mendapat perhatian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keempat isu itu ialah ekonomi, kerukunan dan toleransi, Pemilu 2014, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yudhoyono menyampaikan keempat isu itu dalam pidato kenegaraan menyambut Hari Ulang Tahun ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia di
Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin
Dalam hal ekonomi, Yudhoyono menyampaikan sejumlah prestasi yang telah dicapai pemerintahannya. Prestasi itu antara lain pertumbuhan
ekonomi, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, serta terus meningkatnya pendapatan per kapita. Yudhoyono berharap pendapatan per
kapita Indonesia meningkat menjadi US$5.000 tahun
depan.
Namun, Yudhoyono mengingatkan bangsa ini harus sanggup mengelola ekonomi dari ancaman ketidakpastian ekonomi global agar semua
prestasi itu bisa terjaga.
Terkait isu kerukunan dan toleransi, Yudhoyono mengatakan negara sesungguhnya menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Namun, Yudhoyono mengakui masih ada sikap intoleran yang memaksakan keyakinan kepada kelompok lain. Untuk itu, presiden mengimbau
bangsa ini untuk merawat keberagaman, kerukunan, dan toleransi.
Tentang pemilu, Presiden berharap Pemilu 2014 menjadi sarana peralihan kepemimpinan yang adil, jujur, dan damai. Yudhoyono menyambut
positif banyaknya nama yang disebut-sebut sebagai calon presiden.
Soal NKRI, Yudhoyono menegaskan Aceh dan Papua ialah bagian integral Indonesia. Presiden juga menyatakan tekadnya menjaga keutuhan
NKRI dari ancaman disintegrasi.
Beberapa hal yang disampaikan Yudhoyono itu ialah prestasi. Sebagai kepala pemerintahan, sah-sah saja Yudhoyono memamerkan
keberhasilan pemerintahannya. Kita mengapresiasi segala prestasi pemerintahan Yudhoyono.
Namun, memperlihatkan prestasi semata hanya akan membuat kita terlena. Oleh karena itu, kita juga semestinya berani mengakui kelemahan
dan kekurangan.
Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan pemerintah, misalnya, belum diikuti oleh pemerataan. Lalu, berkurangnya kemiskinan
didasarkan pada ukuran subjektif pemerintah yang tentu saja bisa diperdebatkan.
Dalam urusan keberagamaan, bahwa negara menjamin kebebasan berkeyakinan barulah konsep di atas kertas, di dalam konstitusi. Faktanya,
masih ada aksi intoleran yang antara lain terjadi karena negara tidak sungguh-sungguh menggunakan otoritasnya.
Beberapa hal yang disampaikan Yudhoyono ialah peringatan, ajakan, atau cita-cita.
Itu semua sesungguhnya ditujukan terutama untuk Yudhoyono dan pemerintahannya sendiri. Misalnya merawat kerukunan, mengelola ekonomi
di tengah ancaman ekonomi global, melaksanakan pemilu yang adil, serta menjaga NKRI, terutama menjadi tugas pemerintah.
Itu artinya Yudhoyono masih harus membumikan banyak hal dari pidato kenegaraannya.
Tanpa pembumian, pidato hanya akan menjadi retorika. Bukankah esensi prestasi ialah pembuktian kata-kata?