Terima kasih kembali, semoga berkenan 🥳

Terima kasih, Semoga berkenan 🥳

Semoga berkenan 🥳

Semoga berkenan 🙏🏼

Semoga berkenan 🥳

Terima kasih semoga berkenan 🥳

Semoga berkenan 🥳

Terima kasih respon positifnya, semoga berkenan

@@Daws_hy kasus hukum pidana yang diputus oleh hakim namun tidak ada dalam uu?lalu hakik memutus menggunakan apa?perluasan penafsiran?

Bagus temanya, IMHO ya, apakah ada tafsir atau istilah lain dari vigilantisme digital?jika ada padanan resminya baiknya pakai istilah bahasa Indonesia saja, untuk rumusan masalah nomer 2 bagaimnaa justifikasi menjawabnya?penelitian normatif kah?

@@PodcastTeEdu nah bagian rm 2 yg masih saya bingung ngerangkainya. Saya ingin menggunakan metode normatif, cuman entah kenapa kalimatnya seperti kurang tepat 😂. Kalau untuk arti lain vigilantisme digital, itu fenomena main hakim sendiri cuma dilakukannya secara digital di dunia maya. Klo untuk istilahnya saya dapat di jurnal, penulisnya Daniel Trottier. Sebelumnya terima kasih pak sudah menanggapi 🙏

IMHO ya, semoga berkenan, kalau istilah pengaruh itu menurut saya uji persepsi, jadi sulit jika diteliti secara normatif, oleh karena itu saya menanyakan justifikasi jawabannya, apa ukurannya jika itu berpengaruh atau tidak berpengaruh, rm ini biasanya dipergunakan untuk penelitian sosial atau perilaku, jika dipaksakan normatif maka isu hukum harus nampak, setidaknya membahas alternatifnya tentang: 1) apakah ada aturannya? 2) apakah ada tumpang tindih dalam aturannya? atau 3) apakah ada asas/ norma yang bertentangan?@@yobay2827

@@PodcastTeEdu terimakasih pak atas jawabannya, saya bingung juga krn tidak bisa dipaksa bawa ke normatif. Klo boleh minta sarannya dirubah bagaimana pak? Terimakasih.

ditarik ke hukum formalnya coba, penormaan vigilante digital sebagai salah satu bentuk sumber tindakan dalam hukum acara pidana, jadi daripada main hakim sendiri, jadikan salah satu sumber tindakan/ bentuk laporan/ aduan resmi saja@@yobay2827

Wah bener memang ya, harta waris memang seringkali menimbulkan permasalahan. Sederhananya begini, di dalam penelitian hukum minimal ada dua metode penelitian yaitu empiris dan normatif. Jika hal itu berdasarkan pengalaman langsung umumnya adalah empiris. Nah karena kasus itu ada di lingkup terdekat sehingga baiknya kita telusuri terlebih dahulu bagaimana aturannya dan karena penerapannya waris tidak dibagi masalah apa yang timbul?jika mau ditarik ke arah normatif, ketika waris tidak dibagi apakah ada pertentangan norma dalam hal tersebut. Mungkin seperti itu

Terima kasih responnya, kalau tertarik tentang siber, bahas AI saja dalam ranah subjek hukum pidana 🙏

Terima kasih atas respon positifnya, jika ini penelitian sosial dua-duanya merupakan penelitian yang berbeda dan menarik untuk dikaji. Namun jika ini penelitian hukum sangat sulit untuk ditentukan metode penelitian untuk keduanya. Jika ini socio legal, aspek berlakunya hukum yang seperti apa untuk mengkaji 1. Keterkaitan antara kenyataan pengguna alkohol dan narkoba dengan masalah sosial di remaja atau 2. Kriteria untuk mengukur konsekuensi atau akibat dari penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Pada penelitian sosio legal biasanya mengukur efektifitas berlakunya uu di masyarakat, dlm dua judul yang saudara ajukan, judul kedua lebih mendekati, dan tujuan penelitiannya untuk mengukur bahwa penerapan uu narkotika yg tidak efektif bagi remaja membawa konsekuensi yang berkelanjutan bagi remaja.

Jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut dapat kontak mellaui dm di IG 🤗

@@PodcastTeEdu ini penelitinya menggunakan literatur review kak

@@twinni9114 literatur review metode mengumpulkan data dan bahan hukum ya, untuk metodenya sendiri mungkin doktrinal. jika doktrinal saya kesulitan jika pilihannya adalah realita pengguna sosial dan narkoba dikaitkan dengan masalah sosial remaja atau konsekuensi sosial penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, karena literatur review tentunya tidak mampu menjawab keduanya jika tidak penelitian lapangan, IMHO ya

Semoga berkenan 🥳, selamat menikmati proses tugas akhir ya 🤗

Saya pernah membimbing ta dengan tema non conviction based forfeiture, intinya mempertanyakan soal mekanisme, pelanggaran HAM serta konsekuensi apabila tidak terbukti bersalah, silahkan dipilih salah satu POVnya 🙏🏼

@@PodcastTeEdu saya tertarik dengan tema non conviction based forfeiture yg bapak kasih....masih bagus kan pak kalau saya angkat tema ini

Yang update neh, soal penyitaan aset kasus binary option, trus mau diapain asetnya?jadi milik negara?

Di tinjau dari hukum apa nanti nya pak? Saya minat sama judul ny pak

🙏🏼🙏🏼🙏🏼

@@PodcastTeEdu mungkin akan di lelang terus bayar ganti ke korbannya pak, restitusi

@@anandaperdanatengga1918 hukum pidana pastinya ya, jika digugat keperdataan kan jelas, masalahnya kan disita secara pidana

Tidak perlu panik kakak, ini hanya saran ya, jika sudah diterima tidak mengapa sambil jalan dikerjakan tugas akhirnya semoga segera selesai dan selamat menikmati prosesnya 🥳

Kembali ke soal minat ya, lebih sreg belajar yang mana, karena dengan kita lebih sreg belajar maka kita jadi lebih paham materi yang dipelajari, dengan demikian hasilnya lebih optimal. Kalau soal pekerjaan,selama bukan sebagai dosen, konsentrasi tidak terlalu berpengaruh ya. Semoga berkenan 🥳

Pertentangan antara subjek hukum yg ada dgn subjek hukum yang belum diatur, yaitu AI, sebagai contoh, sofia AI yang diproduksi oleh perusahaan raksasa robot dari Hongkong memperoleh kewarganegaraan Saudi Arabia, apakah Sofia merupakan subjek?

Waduh kalau itu di luar bidang saya, maaf ya 😁

Baik, terima kasih responnya, jika yang dimaksud penegakan adalah penindakan terkait perdagangan berupa sanksi ya jelas pidana, namun jika penegakan yg dimaksud adalah ttg penerapan regulasi ekspor-impornya sepertinya masih diranah hukum bisnis ya, saya rasa demikian 🙏

Bisa dm ke instagram @te.education ya bisa diskusi disana 🙏

sudah saya cari Instagram nya tapi ga ketemu kak🙏🏻

@@_IsnainiMasUlah bisa di te education ya, ada kok ^^

Sebetulnya tema ini diluar topik kajian saya ya, namun saya pernah membahas topik tentang perlindungan konsumen dengan link berikut kzfaq.info/get/bejne/eNuhaLOj2KuRknk.htmlsi=n-THhkJNF8nLUaU2 semoga ada ide disana 🙏

Terima kasih responnya, menurut saya tergantung pada permasalahannya, jika akan meneliti regulasi status kepemilikan tanah atas rusun bisa menggunakan metode doktrinal dengan isu2 hukum yang ada, namun jika akan meneliti kondisi dilapangan ttg status kepemilikan tanah atas rusun di wilayah X apakah sesuai dgn aturan yang ada, maka metode yg tepat adalah empiris. Semoga berkenan 🥳

Terima kasih, dlm penelitian normatif bukan melulu soal putusan pengadilan, melainkan isu hukum yang terutama, diantaranya kekosongan aturan, pertentangan aturan atau pertentangan asas/prinsip hukum. Untuk penelitian non doktrinal, penelitian lapangan jelas membutuhkan waktu dan upaya ekstra karena ke lapangan, bukan soal mudah dan susah, masing2 metode memiliki keunggulan, kekurangan, kemudahan fan kerumitan masing2 🙏

Karena di luar bidang saya akan coba saya undang pihak yang berkompeten ya, terima kasih responnya 🙏

Terima kasih responnya, akan tetapi mohon maaf, waris di luar bidang saya 🙏

Terima kasih atas responnya, IMHO ya, kalau menurut saya lebih dari cukup malah 🥳, akan tetapi jadinya variablenya terlalu luas, fokus yang akan diangkat dari disparitas ini adalah apakah disparitas sebetulnya boleh2 saja, atau menurut saudara baiknya perlu penyeragaman?menurut saya baiknya dari pertanyaan ini terlebih dahulu, baru ke rumusan saudara yang terakhir bagaimana meminimalisir disparitas, semoga berkenan 🥳

@@PodcastTeEdu sebelumnya terima kasih, Pak atas sarannya. Apakah Bapak memiliki rekomendasi rumusan masalah yang perlu saya bahas berdasarkan saran sebelumnya atau kalimat rumusan masalah yang cocok berdasarkan judul tersebut? Terima kasih 🙏

@@sembilansembilan3367 semoga berkenan ya, menurut saya lebih pada arah pembahasan terlebih dahulu tentang disparitas, saran saya kembali ke pertanyaan di atas ya 🥳

Baik, sebetulnya permasalahan ptsl dan maladministrasi bukanlah bidang saya, namun secara umum jika membahas metode penelitian aturan umumnya sama, jika maladministrasi maka ada kesalahan penerapan sehingga penelitiannya pastinya empiris dengan menguji bagaimana solusi penegakan hukum atas maladministrasi tersebut

​@@PodcastTeEdu izin pak semisal judul saya Analisis Catat administrasi dalam pelaksanaan program PTSL dan Implikasi nya terhadap kepastian hukum pertanahan

terima kasih, namun mohon maaf sekali lagi, karena ini di luar bidang saya, yang bisa saya sampaikan apabila judulnya demikian, saya belum menemukan isu hukum yang tepat, karena program PTSl merupakan program pemerintah sehingga jika dikaitkan dengan kepastian hukum pertanahan kira-kira apa yang akan dipertanyakan, mohon maaf 🙏@@febymbulang2550

Nah ini, baru mikir saja saya sudah susah 😅, mungkin tema ya, bagi saya yang berbasis pidana, masalah waris dan agraria masih menyimpan banyak tanya untuk saya, banyak masalah yg muncul terkait dua tema tersebut, coba di gali lagi yak 🙏

Yang pasti tolok ukur efektif dan tidaknya harus terukur dulu ya, kapan dikatakan efektif dan kapan tidak, kemudian jika menggunakan kuesioner jumlah dan sebaran juga turut menentukan validitas hasil ya, bukan sulit sih, namun butuh sumber daya extra ya, semoga lancar, selamat berproses 🥳

Baik, otewe ya 🥳

@@PodcastTeEdu baik kak

Tergantung konteksnya ya 🥳

Porn revenge, sudah banyak dikaji, silahkan diperiksa kembali availabilitasnya sekaligus untuk mencari kebaruannya ya, dari sudut pandang mana mau dikaji, karena saya sendiri pernah membimbing tentang ini.

Ada beberapa tema skripsi yang direkomendasikan ya, bisa dipantau di sini ya kzfaq.info/get/bejne/ha6HopmB3b-vj2w.html atau di sini kzfaq.info/get/bejne/j6qAnceAzKy1n3U.html

Dua2 nya akan bisa kita selesaikan asal kita tahu caranya dengan benar, selamat berproses 🥳

terima kasih atas responnya, untuk tema dan isu hukum memiliki kejelasan dan memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian, namun saat membaca judulnya seperti ada yang kurang variabelnya, misalnya POVnya dalam sudut pandang hukum perbankan misalnya sehingga pembaca langsung dapat menebak kira-kira batasannya dimana. Semoga berkenan

@@PodcastTeEdu terimakasih pak, berarti untuk variabelnya boleh ditinjau dari uu yang membahas mengenai asas kepastian hukum gitu ya pak?

@@SoeryaEkoDinata-iv4ft boleh, tapi tidak disarankan menuliskan nomor uu di judul ya karena akan jadi panjang judulnya, semoga berkenan

Wah menarik sekali, walaupun di luar bidang keilmuan saya tp sepertinya ide ini sangat bagus, di dalam permenkes apakah memang diatur ketentuan ttg informasi kandungan gula tsb?jika iya maka dapat diuji implementasinya dgn penelitian lapangan. Tentunya jdulnya disesuaikan bukan tinjauan yuridis ya karena implementasi. Kemudian terkait responden, karena yg diukur implementasi permenkes maka baiknya respondennya ya pelaku usaha dan pelaksana regulasi bukan konsumen. Semoga berkenan ya 🙏

@@PodcastTeEdu Terima kasih pak atas responnya 🙏 Iya pak, memang ada pasal yg mengatur ketentuan ttg informasi tsb dlm permenkes yg digunakan dlm penelitian saya. Jika bpk berkenan memberikan masukan, saya ingin bertanya masih terkait konsumen, krn konsumen sebaiknya tidak menjadi responden, apakah sebaiknya perlu diamati tingkah laku konsumennya saat membeli minuman siap saji utk melihat apakah konsumen memperhatikan informasi terkait produk minuman yg dibelinya tsb?

@@chyannisautmi untuk observasi perilaku konsumen, pengukuran pengamatan perilaku konsumen dalam rangka untuk mendukung data utama ya, bukan untuk justifikasi atau data primer sebagai rujukan utama. Misalnya, data menunjukkan setiap produsen menyebutkan kandungan gula dalam kemasan, namun toh ga guna karena konsumen juga ga pernah liat itu, sehingga kesimpulannya implementasinya tidak maksimal karena masyarakat juga tidak aware dengan itu.

@@PodcastTeEdu Terima kasih banyak atas saran dan masukannya pak, saya merasa sangat terbantu karena sebelumnya memang masih ada keraguan. Semoga sukses terus channel podcastnya pak 🙏

@@chyannisautmi Terima kasih, selamat menikmati prosesnya ya

Mungkin bisa disusun redaksi yang berbeda misalnya UU cipta kerja dalam sudut pandang prinsip.... dimana didalamnya membahas aspek pertentangan norma antara uu cipta kerja dengan prinsip yang dipertentangkan 🙏, IMHO ya 🥳

Tidak ada tambahan kata khusus sebetulnya, setidaknya judul bersifat ringkas dan tegas, misal awalnya berjudul Kedudukan Saksi A de charge dalam pembuktian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan Makna Saksi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia diringkas menjadi Kedudukan Saksi A de charge dalam Hukum Acara Pidana pasca Perluasan Makna Saksi

@@PodcastTeEdu wah begitu ya pak terimakasih banyak 😁

Walaikumsalam, terima kasih respon positifnya, jika berangkat dari putusan pengadilan saya menyarankan legal memorandum, bisa disimak videonya di sini kzfaq.info/get/bejne/pdB_ks2llbuXdWQ.html Tapi jika dalam bentuk skripsi, maka pendekatan case study tentunya ada pernasalahan dengan putusan tersebut, jika putusannya baik-baik saja, maka tidak ada permasalaha . Semoga berkenan ya 🙏

@@PodcastTeEdu baik pak terimakasih atas ilmunya

Saya menyukai metode perbandingan, HAN biasanya terkait dengan kewenangan, tumpang tindih kewenangan dll. Barangkali bisa dikaji tentang tumpang tindih peraturan dimana seringkali di Indonesia peraturan yg lebih rendah dapat mengesampingkan bahkan mengecualikan peraturan yang lebih tinggi, bisa dibandingkan dgn ketentuan di negara lain. IMHO ya, maaf kalau keliru, saya dari departemen pidana 🥳

@@PodcastTeEdu terima kasih pak atas saran nya, setelah saya pahami sekali lagi tentang perbandingan han atau tentang kewenangan ternyata banyak yg bisa dikaji dari situ hehe, tks pak

@@bambangbangbam4687 semoga bermanfaat ya

Walaikumsalam, jika ada yang ingin didiskusikan bisa dm di IG te.education ya, belum pede live 😅

@@PodcastTeEdu live tik-tok mungkin 😁

@@oktavianusbogar6151 nah ini saya gabisa jelasin sambil goyang 🥳

@@teeducation6230 menarik juga ya jelasin sambil goyang bokong, gk kepikiran 😅

Untuk responden tentunya harus lebih luas ya jika bahas faktor penyebab, bisa dari korban bisa dari expert/ akademisi, bisa juga dari penegak hukum. Jika dari korban saja tentunya hanya dari satu pov. Lebih komprehensif jika dari bbrspa pov, itulah alasan saya kenapa kompleks betul jika mengambil tema ini. IMHO ya, semoga berkenan 🥳

Terima kasih pak atas masukanya 🙏

​@@PodcastTeEduijin bertanya pak kalau perkara KDRT yg sudah di bawa ke ranah hukum(polisi) tetapi penyelesainnya selalu di lakukan dengan Hukum Adat setempat,apa bisa di jadikan sebagai bahan Skripsi dan apa peneltian apa yg relevan apakah Normatif atau empiris Soalnya di daerah saya banyak kasus KDRT yg diselesaikan secara Hukum Adat pihak Pelaku membayar denda adat kepada korban. Terimah kasih pak mohon pencerahaanya🙏

ini bagus sekali, kalau dari saya si soal keberlakuan hukum ya, dan pada umumnya metode sosio legal/ empiris lebih tepat. bisa sekalian diukur si segi efektifitas sanksi adat tersebut, apakah menurunkan angka kdrt, atau ada pengulangan tindak pidana. semoga berkenan@@yulensyopi5232

temanya ya pak🙏🏻

Mungkin lebih tepatnya tema ya, bukan judul kalau judul sangat spesifik sudah, jika tema ada beberapa tema seperti yang saya bahasa di video ini. Tema-tema terbaru misalnya laporan palsu, prank artis, obstruction of justice dll. Semoga berkenan 🙏

Terima kasih responnya, karena latar belakang saya pidana jadi tidak pernah berada dalam majelis sidang skripsi tentang waris. Pengalaman pribadi sih, jangankan ujian TA, UTS dan UAS hukum waris saja udah panas dingin 🥶. Tapi semua akan dapat diatasi jika kita benar-benar paham apa yang kita tulis. Semoga lancar ujian TA ttg warisnya ya, maaf tidak banyak membantu.