Kedok Prof Senior Terbongkar❗Ngotot Rubah UU Demi Jadi Menteri, Yusril Ihza Mahendra Mati Kutu 'Diskakmat' Mahfud MD
*********
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyebut pembatasan jumlah kementerian sebanyak 34 menyulitkan presiden.
Pasalnya, pembatasan tersebut dapat menyulitkan presiden mewujudkan tujuan program-program yang dicanangkan.
Hal ini menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 mendatang.
“Pembatasan 34 kementerian itu menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program yang dia inginkan. Di satu pihak kita selalu mengatakan pengangkatan dan pemberhentian menteri itu kewenangan presiden, hak prerogative presiden, tapi bagaimana mau mengangkat menteri kalau kementeriannya tidak ada,” ujar Yusril ditemui disela-sela Musyawarah Dewan Partai PBB, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).
Ia mengatakan seharusnya presiden dibebaskan untuk menentukan jumlah kementerian.
Yusril menyebut telah mendengar wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40.
"Saya sih belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi ya nambah sekitar 6 kementerian lagi dari hari sekarang," kata Yusril kepada wartawan.
Yusril mengungkap potensi penambahan Kementerian ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden terpilih. Menurutnya, kemungkinan penambahan kementerian ini dapat terealisasi.
Dia menyebut penambahan jumlah Kementerian ini dapat disesuaikan dengan program kerja yang telah direncanakan. Dia mencontohkan jika penambahan Kementerian terjadi, salah satunya program kerja yang menjadi fokus yakni program makan siang gratis.
"Misalnya apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang? Memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, memberi susu gratis dan lain-lain. Nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup oleh Kementrian yang ada? Atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada Kementerian khusus untuk tangani masalah itu," ujar Yusril.
"Nah itu tidak ada program pada sebelumnya, makanya Pak Prabowo bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita, sehingga 2045 itu menjadi Indonesia emas gitu," imbuhnya.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkritisi wacana penambahan jatah kursi setingkat menteri.
Ia menyebut bahwa wacana itu hanya akan menjadi sumber baru korupsi. Adapun kritik itu Mahfud sampaikan dalam seminar Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta pada Rabu (8/5/2024).
***********
#beritapolitik
#prabowo
#jokowi
#mahfudmd
#yusrilihzamahendra
#gibranrakabumingraka
#kabinetprabowo
#prabowopresiden2024