🔴 MAHFUD MD DAN DPR DESAK POLDA JABAR Beri Kompensasi ke Pegi Setiawan, Skakmat Tuding Kolutif

Рет қаралды 2,745

23 күн бұрын

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Kekalahan Polda Jabar dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan menjadi sorotan Komisi III DPR.
Pasalnya, Polda Jabar didesak agar memberikan kompensasi secara materil kepada Pegi.
Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez.
Ia mengatakan Polda Jabar harus meminta maaf secara resmi kepada kepada Pegi.
Namun permintaan maaf saja tidak cukup, pasalnya insiden salah tangkap ini menjadi kesalahan fatal dalam tugas kepolisian.
Oleh sebab itu, Gilang meminta agar Polda Jabar memberikan kompensasi secara materil kepada korban salah tangkap.
“Kami meminta agar pihak kepolisian tidak hanya meminta maaf secara resmi, tapi juga memberikan kompensasi yang layak sebagai tanggung jawab dan pengakuan atas kesalahan yang terjadi,” ujar Gilang dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024).
Gilang juga meminta agar kesalahan tersebut menjadi pembelajaran Polri agar mengutamakan profesionalitas, integritas, dan ketelitian.
Pasalnya saat a parat salah tangkap akan berdampak besar bagi kehidupan korban.
Pihaknya juga meminta agar Polri melakukan evaluasi terkait SOP dalam penetapan tersangka.
Eks Menkopolhukam, Mahfud MD menyinggung kinerja Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.
Diakuinya, sejak awal ia mendukung pengadilan untuk menerima permohonan praperadilan Pegi.
Mahfud mengungkap alasan mengapa pengadilan sejak awal harus mengabulkan praperadilan Pegi.
Pasalnya, penanganan kasusnya terlihat tak profesional.
Tak hanya terlihat tidak profesional, tetapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif.
"Sejak awal saya pikir pengadilan harus menerima permohonan praperadilan Pegi karena itu penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif," ucap Mahfud, dikutip dari kanal KZfaq-nya, Selasa (9/7/2024).
Mahfud mengungkap sejumlah alasan terkait penilaian tersebut.
Pertama, ia mengungkit Polda Jabar yang kembali mengejar Pegi setelah film 'Vina: Sebelum 7 Hari' viral.
Ia mempertanyakan mengapa kasus ini baru dibuka setelah film Vina muncul.
"Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina setelah 7 hari," ujarnya.
Mahfud juga turut menyinggung dua DPO yang mendadak disebut fiktif.
Padahal sejak awal, pengadilan telah memutuskan terdapat 3 DPO dalam kasus pembunuhan keji ini.
"Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang juga disebut dalam putusan hakim bahwa disebut ada 3 orang buron kok tiba-tiba disebut cuma 1, yang 2 fiktif," papar Mahfud.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Sentil Polda Jabar seusai Pegi Bebas: Sangat Jahat Menghukum Orang Tak Bersalah, www.tribunnews.com/nasional/2....
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Bobby Wiratama
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota Komisi III DPR Minta Polda Jabar Beri Kompensasi untuk Pegi Setiawan ", Klik untuk baca: nasional.kompas.com/read/2024....
Program: Hot Topic
Editor Video: Difa Isnaeni
#komisiiiidpr #poldajabar #polri #kasusvinacirebon #pegisetiawan

Пікірлер: 4

@NMMC_GROUP 21 күн бұрын

Jadikan pegi Setiawan seorang advokat, dengan kejadian seperti ini saya yakin akan jdi pembela kebenaran dan keadilan bagi rakyat kecil

@BTI997 21 күн бұрын

Bagi ku Akar permasalahan Indonesia itu cuma anda 1. Yaitu D7R .. D7R Menciptakan KORUPSI yg merajalela. Krn UU Perampasan Aset bagi Koruptor Dan UU Pembuktian Harta Terbalik Bagi KORUPTOR tidak juga di SAH Kan oleh D7R. Karena tuk menjadi kan sebuah UU Itu perlu persetujuan atau di sah kan jadi UU Harus melalui D7R. Dan kalau ada yang mengatakan makanya bicarakan dengan Ketumnya, Woii .. D7R itu di bentuk kepentingan Rakyat Indonesia bukan kepentingan partai.. kalau D7R itu tuk kepentingan partai,D7R itu di Bubarin aja Tuk apa ? Rakyat Indonesia itu capek capek taat pajak tuk melihara Tikus Berdasi.. Tuk apa !!" kalau D7R itu punya hati nurani pasti disahkan nya UU TERSEBUT.. Krn yg menggaji D7R itu Rakyat Indonesia bukan Ketum.. mikir.. Jadi biang kerok permasalahan di Indonesia ini adalah : D7R Siapa pun Presiden nya sebagus apapun kinerjanya atau gagasannya kalau KORUPSI Merajalela _Jangan_ _Harap_ Indonesia bisa jadi negara maju, dan rakyat nya jadi makmur.. Jadi udah saat seluruh rakyat Indonesia kompak Geruduk itu Gedung D7R seperti 1998 Gedung Sarang Tikus Berdasi itu, tuk desak D7R tuk segera mengeSAH Kan UU Perampasan Aset bagi Koruptor dan UU Pembuktian Harta Terbalik Bagi KORUPTOR.. Dan di perparah lagi jika rakyat Indonesia mudah di Adudomba.. Cara Negara Maju Menghambat Kemajuan Negara Berkembang Seperti Indonesia adalah dengan MENGADU DOMBA RAKYAT NYA dgn membayar orang orang berpengaruh di Indonesia entah itu oposisi, Kritikus ,tokoh agama DLL Tuk menebar kan kebencian dan isu isu Supaya INDONESIA Tetap GADUH Terus menerus .. Jadi pesan ku buat saudara ku se tanah air Indonesia di mana pun kalian berada, JANGAN MUDAH DI ADUDOMBA OLEH Isu isu apa pun .. Salam Bhinneka Tunggal Ika Maaf bila ada yang tak sependapat dengan saya