sama-sama

Perlu kerja keras dan nyata membangun keseluruhan sistem yg menjamin transparansi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Kalo disistem punishment sdh siap dan akan mudah menjerat pengambilan keputusan negatif.

Wahh menarik ini.. insyaAllah ya

BPJS sdh diperhitungkan dalam Overhead saat penyusunan HPS jadi tidak dihitung secara khusus. BPJS yg berlaku sesuai peruntukan dimasing2 jenis pekerjaan. Jika dalam pekerjaanterdapat pengerahan tenaga kerja maka tentu bpjs ketenagakerjaan.

@@samsul_ramli Baik, thanks ..

Harus di cek dulu kebenarannya.. mungkin dilakukan pengadaan langsung atau beli lngsung itu juga PBJ.. tapi kalau benar tdk melalui tata laksana pbj maka melanggar aturan.

@@samsul_ramli saya pejabat pengadaannya loh pak , gk pernah saya proses pengadaan langsungnya, epurchasingnya juga cair dan BPKP juga gk mempermasalahkan yg penting ada kuitansi walau tanpa di proses melalui pejabat pengadaannya.

@@refnedisyamsuri1506 Berarti ada Pejabat Pengadaannya bukan tidak ada. Soal proses silakan baca : saya kutip Perlem 12/2021 saja ya biar jelas.. Karena saya tidak yakin auditor juga sampai salah. Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Pelaku Usaha.Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung. 2) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya; 3) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau 4) PPK melakukan pembayaran. PPK dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tenaga/tim pendukung. Lihat kata sambung "dan/atau" ya.. ini berarti satu saja terpenuhi sudah merupakan pengadaan langsung jika praktik yang berlaku didaerah Bapak memenuhi salah satu atau beberapa dari 4 tahapan itu maka sudah sesuai dengan perlem. Untuk e-Purchasing ini yang wajib keterlibatan Pejabat Pengadaan karena melalui sistem pasti melalui akun Pejabat Pengadaan.

@@samsul_ramli berarti kesimpulannya boleh dilakukan oleh siapa saja pengadaannya dgn metode pembelian langsung yg penting ada penyedia , kwitansi dan dibayar oleh PPK walaupun pembelian tsb tdk di lakukanoleh pejabat pengadaan ya pak ? Kesimpulannya boleh dan tdk ada penyimpangan perpres ya pak samsul ?

@@samsul_ramli dan pertanyaan akibat hukumnya berarti tdk ada , karena BPKP dlm pemeriksaannya tdk menemukan temuan transaksi ilegal dlm pengadaan tersebut, karena BPKP /BPK juga tdk pernah meminta SK Pejabat Pengadaan. menurut saya seharusnya BPK/BPKP dlm pemeriksaan barang jasa wajib meminta SK dari Pelaku Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada instansi yg mereka audit, sekian terima kasih.