PA/KPA bertindak sebagai PPK dan PPSPM

Рет қаралды 4,474

3 жыл бұрын

PP 45/2013 tentang Tata Laksana APBN
Pasal 1 angka 24:
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
====================
Permendagri 77/2020:
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
================
10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
==================
UU 30/2014 Pasal 14:
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
==================
PP 60/2008 Pasal 36 ayat 2
Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Пікірлер: 42

@mulyadimulyadi39 2 жыл бұрын

Mhn tanggapannya mas samsul dgn Permendagri 77/2020 banyak juga PA yg tidak mau menjadi PPK karena menghindari resiko dan akhirnya menetapkan PPK ke pegawai di OPD nya/OPD lainnya yang telah lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa sehingga menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa..

@samsul_ramli 2 жыл бұрын

Pertama PPK adalah penerima mandat dari atasan langsung karena dianbertindak atas nama PA. Maka jika ada PPK yg mendapat pelimpahan tugas bukan dari atasan langsung tidak tepat. Jika staf tersebut memiliki kompetensi maka sah saja ditunjuk jdi PPK dgn ttp mengacu ketentuan diatas

@gadoodag56 3 жыл бұрын

Terima Kasih share ilmunya bang🙏🏻🙏🏻🙏🏻.,

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

🙏

@bennyakhmad5186 3 жыл бұрын

terimakasih penjelasannya pak

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

sama2

@BelajarPengadaan 3 жыл бұрын

Kontennya mantap om, menjelaskan banyak pertanyaan terkait hal tsb.👍 Suaranya agak bergema om, apa ruangannya besar ya...🙏 Salam sehat dan salam pengadaan dari Bogor👍🙏

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Iya kang ruangannya blm dipasang peredam.. tks kang

@mahyuninusi311 3 жыл бұрын

Mantapp Kanda SR, Terimakasih banyak...

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

🙏

@RioImantaSebayang 2 ай бұрын

Pada Prinsip Pengadaan Bendahara Pengeluaran tidak boleh merangkap sebagai PPK dalam satu Satker, tapi apakah bisa seorang bendahara pengeluaran Satker A menjadi PPK di Satker B? mohon penjelasanya...🙏🙏🙏

@samsul_ramli 2 ай бұрын

Kalau saya memilih hindari.. karena menjadi bendahara sekaligus PPK pasti tidak mudah.. tetapi dalam kondisi mendesak tidak ada pilihan lain bisa dilakukan.

@ChristianGamas 3 жыл бұрын

sepakat, sejak dulu memang tidak ada PPSPM di Pemda. Keren pak.

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Siapp Suhu

@ChristianGamas 3 жыл бұрын

@@samsul_ramli wah ini salah kaprah, suhu nya kan situ 🤣

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

😀 biar banyak temannya

@masbawuk 3 жыл бұрын

Mohon penjelasan bgm jika PA/KPA tidak memliki sertifikat PBJ. Apakah tetap bisa melaksanakan tugas pembuatan komitmen dalam PBJ.

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Sampai saat ini blm ada kewajiban sertifikat

@fadlyok869 3 жыл бұрын

Pak samsul, mohon tanggapan bapak terkait perpres 12 tahun 2021 pasal 10 dan 11 poin 3 dan 4 jika dikaitkan dengan pmdn 77 thn 2020. Trims

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Yg jd masalah apanya?

@taharmanarsyad9011 3 жыл бұрын

Apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya...bisakah penandatanganan SPM tidak dilimpahkan..

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Bisa

@suyudinalpathuno7888 3 жыл бұрын

Terimakasih terimakasih terimakasih P 🙏

@arkaraffasya1069 3 жыл бұрын

Pak apakah bisa KPA memblokir rekening pencairan rekanan proyek 20%, slma hbs masa pemeliharaan atau udh d audit BPK

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

sudah saya jawab

@ruialkatras6036 3 жыл бұрын

PPTK apakah perkegiatan atau lebih banyak lagi yaitu per sub kegiatan, yg mana yg digunakan?

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Default nya perkegiatan, namun demikian beberapa klausul PMDN 77 membuka peluang Per Sub Kegiatan

@ruialkatras6036 3 жыл бұрын

@@samsul_ramli yyfehywdhutqetwj

@donabe1473 3 жыл бұрын

Yang jadi masalah ini pak PMDN 77/2020 tidak ada pejelsanannya via. KZfaq😂😂😂😂

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

😂😂 kita Adain sendiri dulu nunggu protes 😂😂

@abdulrahmanwaris6824 3 жыл бұрын

P Samsul....kok kelihatannya begitu ribet ya???...sampai sekarang masih diperdebatkan..apa tidak bisa dibuat aturan khusus terkait pengadaan barang jasa untuk APBD dengan memperhatikan Permendagri No 77 tahun 2020.

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Itu yg coba sy usulkan lewat video ini semoga saja bermanfaat, tepat dan dapat diakomodir.. terlepas dari itu mmg sdh seharusnya regulasi harus dipahami berdasarkan alur pikir saat regulasi ini disusun.. semoga bisa lebih baik lagi kedepannya

@Kusmahady1 3 жыл бұрын

Mantap pak SR utk seri ke 3 sdh ni, kalau yg ke 2 kzfaq.info/get/bejne/rM19Za1hxti2dps.html yg ke 1 kzfaq.info/get/bejne/kMeoqr2olcCVcqM.html Trus bahas jg (usul ja ) halaman 269 di PMDN 77_2020 tentang SPj PBJ dlm keuangan krn ada beberapa point penting yg harus dijelaskn spy persepsinya sama dgn keuangan, MAKLUM aja PMDN 77_2020 tdk ada penjelasnya hanya menguraikan dari pasal pasal PP12_2019 Pengelola Keuangan

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

diskusi selasaan sebenarnya bukan bagian dari serial karena diskusi rutin saja yang kebetulan bahas PMDN juga.. semoga bisa didiskusikan sampai hal tersebut karena yang paling berkompeten tentunya dari pihak penyusun PMDN 77/2020

@Kusmahady1 3 жыл бұрын

@@samsul_ramli Siap, mengikuti di Yutobe hari SELASA . karena PMDN77_2020 (445 hal) menggantikan 3 peraturan dari PMDN 13_2006 dan 55_2008 Tata kelola Keuangan serta 32_2011 (pemberian dana hibah bansos)

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

@@Kusmahady1 🤲

@MrDadankgts 3 жыл бұрын

Kalau PA sebagai PPK trus PPSPM kontrol nya dimana? Fungsi yang dulu di perpres PA menunjuk PPK PPTK dan PPHP PPK bertanggung jawab terhadap PA sekarang PPK bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Jika berbicara larangan untuk daerah tidak larangan PPK sekaligus PPSPM, karena nomenklatur PPSPM tidak ada dalam PMDN 77 atau PP 12. Namun PA/KPA sebagai PSPM (bukan PPSPM) tentu ada. Maka ketika seluruh kewenangan dilaksanakan oleh PA maka wajar jika ada pertanyaan lalu proses SPIP-nya seperti apa? Ini tentu bahasan berbeda dengan ada atau tidak adanya larangan. Secara kewenangan PA dapat melimpahkan kewenangan PPK atau PSPM kepada staf dibawahnya.

@rifkieriawan2156 3 жыл бұрын

mohon ada penjelasan dgn CHANEL KHUSUS perihal Permendagri 77 2020 klausul untuk APBD pak...dengan memberikan pola penerapannya yg konkret...terima kasih pak NB. Chanel Part 1, 2 dan 3 masih susah kami membedakan klausul APBD dan APBN

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

Seluruh klausul di PMDN 77 2020 adalah klausul di APBD jd tdk perlu dibedakan.. yg tdk dibedakan itu adalah Perlem

@rifkieriawan2156 3 жыл бұрын

@@samsul_ramli kenapa tidak TEGAS aja SKENARIO-PPK untuk APBD pakai salah satu skenario saja misal nya Skenario 1 (satu) dan 2 (dua) aja dan untuk APBN pakai skenario 3 (tiga) aja... kenapa harus memilih salah satu dari 3 (tiga) skenario dalam pelaksanaan anggaran biar JELAS dan CLEAR.!? Kami di daerah menunggu pertegasan Perlem (mnt 6:45), khusus untuk di daerah.. terima kasih pak

@samsul_ramli 3 жыл бұрын

@@rifkieriawan2156 harapan yang sama.. semoga penyusun regulasi jg mengakomodir..