Maaf sebelumnya.... Sebelum rakyat itu di sejahterakan dan kebutuhan segalanya tersedia. Maka uang itu lebih manjur dari segalanya. Makanya maney politik tetap jaya seterusnya. Makanya korupsi di hentikan. Kekayaan negara di kasih ke rakyat. Yang katanya prof mahfud md. kalau tak ada korupsi maka rakyat indonesia perkepala bisa 15jt atau 20jt. Itulah kuncinya. Kalau rakyat sudah sejahtera kebutuhan tercukupi insyaallah money politik tak ada guna.🙏🙏🙏

Kenyataannya yg turun banyak kebeberapa titik kalah dengan yg sedikit bertemu Rakyat tapi logistiknya besar tak berseri…

Legaljan saja itu lebih baik, wong yg punya Power sudah ngajarin.

Politik uang ganti namanya ya itu bansos pemilu .biar rakyat senang

Pemilu Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil

RAKYAT CERDAS SUDAH TAHU KEBENARAN

Coba kalau masy di sejahterakan dn diberikan pengetahuan ttg politik bukan sebaliknya pasti mony politik bisa dihilangkan. Mau jadi anggota DPR itu kalau saya perhatikan bukannya mau memperjuangkan nasib rakyat tapi memperjuangkan diri sendiri (cari kerjaan utk keluarganya sendiri) makanya mau berjuang keras hanya untuk membeli suara dari rakyat.

woh 5 M wajar , hahahah, beda kelas kita bung. yang ngomong bagus2 jg percuma, tar kalo jadi juga bakal sama , kaga bakal bisa ubah

Yg jelas pemilu atau pesta rakyat tidak semeriah tahun yg sudah sudah.mungkin saja para pemilih atau rakyat malas datang ke TPS setempat.KECUALI seluruh RAKYAT INDONESIA sudah makmur benar benar MAMUR gak butuh uang.itu baru bisa politik tanpa uang.wong jabatan,kedudukan masih juga untuk mencari uang.

Legalkan saja,agar lajunya pertumbuhan olygarki,dari jaman kejaman prakteknya kolonialisme.

Kita dh ga bisa menutup mata atau munafik masalah serangan fajar..siapa ngasih duit besar pasti di pilih

Memilih itu hak, jd klu hak sy dibutuhkan byr brp bos.

Aturan money politik dilarang, boleh begitu tapi gk ada aruran dan sanksinya yg tegas, jadi cua cuap2 saja, DPR apa kerjamu, kl mmg serius ya buuat hukumnya, kl serius, jgn ambigu. Gk ada gunanya sok suci, berani gak buat aturan hukumnya. Apa takut kali memantul kena diri DPR sendiri.

Daripada munafik bilang gak politik uang tapi nyatanya utk jadi anggota dewan keluar uang milyaran. Apalagi utk jadi presiden pasti dong triliyunan. Untuk jadi kepala desa aja butuh uang 10M.

Presiden nya jadi contoh karena setiap kunjungan kedaerah selalu bagi bagi duit dan hadiah ngumpulin rakyat itu selalu pake di uit

Politik cuci gudang

ada baiknya dilegalkan agar jlas dan tidak ada lagi saling curiga.jangan dibuat wajah putih tapi badannya hitam jadi lebih baik yang hitam diputihkan smua tapi harus ada batas nilainya dan batas nilai tersebut tidak bisa diatas Rp.1juta dan tidak bisa dibawah Rp.500 ribu artinya cukup Rp.800 ribu perkepala atau setiap peserta pemilu supaya jangka 2 tahun bisa lunas modal 3 tahun untung jadi walaupun habis Rp.150 m mungkin 3 tahun masih bisa balik modal 2 tahun untung bgitulah jlan baiknya apalagi jaman sekarang uang yang mengatur segala galanya.

Legalkan dulu RUU Perampasan Aset..Baru Beres negeriku ini..

Di tempat Syah di salah satu partai politik yg mandi politik 10rng 100rbu makanya caleg saya yg salah dukung tida unggul suara.bah kan RT RW yg bermain . karena caleg yg dukung hanya pedekate ajh dgn warga

Jangan salahkan Bawaslu salahkan lah dewan yang membuat undang2 terkait politik uang, baca regulasinya jgn koar2 doang

Kedua

Ringkasan: - Politik uang dianggap sebagai keniscayaan dalam masyarakat, terutama dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. - Anggota Komisi 2 DPR RI dan politikus PDIP menolak legalisasi politik uang, namun menyuarakan kekhawatiran terhadap manipulasi politik yang terjadi. - Terdapat kegelisahan dan ketidakpuasan terhadap lembaga penyelenggara pemilu atas kurangnya penegakan hukum terhadap praktik politik yang merugikan. - PDIP menegaskan bahwa mereka mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap manipulasi politik, bukan melegalkannya. - Munculnya alternatif penindakan terhadap politik uang, seperti meningkatkan peran Bawaslu dan lembaga penegak hukum. - Meskipun ada regulasi dan lembaga penegak hukum yang ada, penindakan terhadap politik uang masih sulit dan seringkali tidak efektif. - Revisi undang-undang pemilu direncanakan untuk mencegah praktik politik uang dan memperkuat penegakan hukum. - Selain regulasi, pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menolak politik uang dan menjaga integritas dalam proses demokrasi. - Politik uang dianggap merusak esensi demokrasi dan menciptakan pertanggungjawaban yang lemah terhadap wakil rakyat. - Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat untuk memerangi politik uang dan memperkuat integritas demokrasi.

Bisa aeee... bilangin ke temen2nya kalo ngomong dipikir dulu ya

Pertama

Rayat milih dpr yang penting uwang soalnya kalau udah jadi sombong2 boro2 mikirayat makanya kalau mau jadi dpr beli suara rayat rayat udah piintar2

kurupsi jg keniscayaan,,,ntar ujung2nya keluar peraturan boleh korupsi tapi di batasi,,,koplak berjamaah.

Yang membagi2 uang itu siapa? Kan partai , ini ane yang melarang dia yang melakukan dia.bagai mana bisa aman bro.

Calon dpr cuma omon2 doang makanya rayat yang penting uwang ga ada uwang ga usah nyoblos ngapain

Selagi pelaksana pengawas dan peserta doyan duit sulit untuk menghilangkan money politics,

Sudah dinlegalkan sama jokowi aman 86

Haalaah boong! Bosnya aja gitu kok😂

CALON CALON NERAKA SEMUA PEJABAT DINEGARA INI YG DOLIM JAHANAM TELAH MENUNGGUY ITU Z COBA DICAMKAN TERMASUK SY JUGA KALOM FOLIM A'UDUBILAHIMINDALIK SEGERA TOBAT TOBAT HAI MANUSIA

Kalau milih persiden rayat penting ga ad uwang juga