Sama2

Hayuuukkk mareeee..🙏👍👍

terimakasih

Aamiin..

Sama2

Aamiin 😁

👍👍

Yupp salah satu, tapi menjadikannya sebagai satu2nya metode bahkan kewajiban yg berdampak hukum adalah hal yg tdk menambah value..

Jika tidak menghambat pelaksanaan silakan survey.. HPS oleh PPK itu berbeda dengan info pembanding dari PP

TDP harus juga sesuai dengan bidang/sub bidang yang ditenderkan

Strategi pencarian informasi harga dapat dilakukan dengan berbagai cara.. untuk mempermudah salah satunya dibentuklah katalog, semoga kedepan semakin mudah mendapatkan harga pasar.. jika pun tidak masih banyak sumber informasi lain yang dapat dijadikan bahan untuk menganalisa dan memperhitungkan secara keahlian..

Untuk jenis pekerjaan bisa berdasarkan informasi kontrak2 pekerjaan sejenis, atau melakukan penelusuran harga satuan dasar pembentuk harga satuan kerja dibantu dengan analisa harga satuan..

Sy juga berharap demikian semoga disetujui banyak orang dapat ditegaskan dalam aturan

@@samsul_ramli Mantab pa samsul chanelnya, terkait reply diatas saya hanya sedikit memberi tanggapan dari sisi pemeriksaan, survey memang tidak tertulis dalam aturan apapun dalam PBJ, namun demikian dari sisi pemeriksaan keandalan bukti-bukti terkait pengadaan hasil survey merupakan wajib bagi pemeriksa untuk mendapatkan keyakinan yang memadai.Hasil kesepakatan baik kriteria yang dipakai dan hasil survey merupakan bagian dari audit permulaan.trimaksih atas paparannya pa Samsul..

@@erwin173 sama2 justru itu yg kemudian menjadi dilematis karena makna informasi di lekatkan pada cara yg disebut survey.. apalagi survey dipaksakan dalam bentuk formil administratif yg memaksa pelaku PBJ melakukan rekayasa dokumen.. bahwa survey dijadikan dasar iya tapi tetap dalam nilai kewajaran bukan kebenaran..

gara2 perpres 16 2018 jadi basi isu nya pak.. masih dipikir2 apakah akan diterbitkan atau tidak..

Bisa saja

Dicek lagi distribusi pasarnya apa memang agen atau retail..kalau betul agen pastikan barang tidak merujuk satu agen.. soal harga pembanding diinput oleh pejabat pengadaan hasil dari informasi lain misal toko online atau lainnua

@@samsul_ramli baik pa terima kasih

video yang mana ya pak?

Video yg terbaru judulnya Tlg saya pak menkes sk pensiun sy blm turun

ooo siapp pak semoga dimudahkan segaala urusan

Silakan disanggah untuk mempertanyakan agar jelas dasar Pokja, bisa saja saat proses pembuktian difinalisasi masih ditemukan kekurangan pada saat evaluasi.

Disisi lain sekarang itu Pokja bukan panitia.. Pokja tdk ikut nyusun spek dan hps sehingga Pokja cuma paling jauh memvalidasi informasi sumber harga penawaran lewat kewajaran harga.. jika ditemukan semua bukti valid maka Pokja tdk bisa menolak.. terkecuali Pokja tdk melakukan evaluasi kewajaran harga maka baru salah... Terlepas dari itu kata kunci pbj sekarang di pengendalian kontrak sejak sppbj.. jadi PPK memang harus teliti menyusun HPS dan spek.. menjelaskan pekerjaan pada acara penjelasan, memastikan penyedia memahami unsur utama dari pekerjaan.. jika tidak maka tolak penetapan pemenang sebelum TTD kontrak atau putus kontrak kalau PCM tdk siap segera bekerja..

Spesifikasi disusun berdasarkan kebutuhan jadi selama memang utk kebutuhan pencapaian output tuangkan dalam spesifikasi dan anggarkan.. kalau tidak teranggarkan berarti ada yang salah sewaktu menyusun spek dan anggaran

itulah kadang aplikasi menggunakan nomenklatur kebiasaan bukan nomeklatur perpres atau perlemnya.. tapi apapun itu yang berlaku adalah perlemnya.. info harga pembanding untuk konsultan dan konstruksi bisa dari spesifikasi kontrak sejenis atau Estimasi kontrak terdahulu dengan updating AHS dan HSD berdasarkan harga pasar

@@samsul_ramli kalau standar belanja atau standar harga satuan yg dikeluarkan pemda apakah bisa jadi sumber survey pak?

@@deddysipayung254 standar harga satuan selama update pada saat itu bisa dijadikan dasar informasi

Memang belum pak.. coba cek vlog terbaru saya

@@samsul_ramli siap pak

Survey boleh dilakukan untuk memastikan kondisi pasar dan harga..

@@samsul_ramli di LPSE halaman PP ada pilihan untuk upload "harga pembadning oleh Pejabat Pengadaan" apakah sifatnya wajib di upload?

pengadaan langsung maksimal 200jt

HPS bisa disusun oleh tim teknis sebagai tim ahli PPK. Tim teknis salah satunya dapat bersumber dari ahli yang ada di dinas PU

@@samsul_ramli Berarti pengadaan konsultan perencana dan konsultan pengawas bisa kita ganti dengan tenaga ahli perencana dan pengawas yang kita surati ke PU setempat pak? PU setempat menugaskan staf/tim yang akan membantu menyusun RAB/HPS berdasarkan SSH setempat, begitu juga dgn pengawasan, kita dibantu oleh staf/tim dr PU yg pny kompetensi di bidang konstruksi. Staf/tim ahli yg ditugaskan pasti berlatarbelakang pendidikan teknik sipil/arsitek, walaupun mereka tdk memiliki sertifikat keahlian di bidang konstruksi. Terkait honorarium disesuaikan saja dengan Permenpu ataupun SBM Kemenkeu. Jadi kita tidak melakukan pengadaan jasa konsultansi perencana dan pengawas. Biasanya pagu pengadaan langsung yg masuk tidak dirinci utk pengadaan jasa konsultansi perencanaan maupun pengawas, bulat utk fisik semua. Apakah yg kami terapkan benar secara peraturan yg berlaku pak? Mohon pencerahan, terima kasih

TIdak ada kewajiban konsultansi dikerjakan oleh ahli eksternal (penyedia) bisa saja diinternal kita punya yang memiliki sertifikat keahlian yang dibutuhkan, justru diutamakan memanfaatkan SDM yang ada (Swakelola)

@@samsul_ramli terima kasih banyak pak atas pencerahannya. Jaya selalu 😀

Bisa

Jika diyakini harga tersebut sudah sesuai dengan kualitas yang diharapkan tidak ada kewajiban.. pastikan saja semua harga2 yang disampaikan wajar.

@@samsul_ramli terimakasih pak

info harga pembanding adalah bukti kita melakukan pencarian informasi lain harga pembanding sifatnya berupa kertas kerja dan simpulan harga pembanding bisa dari hasil survey, kontrak yang sama pada waktu yang sama, atau kontrak sejenis yang lalu atau informasi akuntabel lainnya.. jadi memang berbeda dengan penyedia yang diundang..

Berarti demikian di aplikasi spse v. 43 ini wajib dong pak kita input harga pembanding tsb,..

@@fadzha07 ya secara aplikasi sifatnya mandatory

Baik pak, nah jika spt itu, saya jujur bingung bagaimana format atau draft nya pak, krn klo survey barang insyaallah mudah pak, klo survey konsultansi dan konstruksi gimana pak, trus draft kerja gimana ya pak,... Bingung saya pak

@@fadzha07 pegangan mba.. 😁 utk konsultan dapat diisi dengan daftar perbandingan kontrak terdahulu, data billingrate hasil survey.. utk konstruksi jg begitu selain kontrak terdahulu bisa juga hasil rekap BoQ berdasarkan survey Harga material utama..

untuk itulah uraian ini disampaikan semoga bisa disadari semua pihak, terperiksa bisa melakukan koreksi, auditor bisa koreksi diri.. APH juga bisa sadar diri..

@Kurnia Ramadhan Disitulah masalahnya semoga kebiasaan ini bisa segera dihilangkan..

Yanpemahaman kebiasaan yg akhirnya jadi kewajiban

boleh tapi risiko kepegawaiannya tetap mengikuti..

@@samsul_ramli maksudnya bagaimana?

Konduite maksudnya?

@@santowahyono8140 salah satu tugas staf adalah melaksanakan perintah atasan maka kalau mengundurkan diri berarti tidak melaksanakan maka sanksi adm kepegawaian juga jadi risiko

@@samsul_ramli masalahnya ada dikemampuan pak... Basic pendidikan saya adalah perawat dan fungsional saya selama 28 tahun adalah perawat... Seusia saya rasanya sulit untuk bertugas spt itu...

Hahaha.. risiko pak.. makanya sekarang harga disetiap toko ada yang sudah dituliskan sehingga tidak perlu bertanya bahkan sekarang ada toko online dan katalog..

Salah satu sumber informasi

Kita bisa minta tolong pemeriksa menemukan dasar hukum dan aturan wajib survey dan bentuk surveynya

Harga pembanding jadi pertimbangan dalam pengambilan putusan dan negosiasi, termasuk juga koreksi utk hps jika diperlukan.. jadi 22nya tdk masalah utk dilakukan

@@samsul_ramli makasi pa atas infonya

@@samsul_ramli dalam hal undangan PL apakah PP diwajibkan mengundang lebih dari satu penyedia

@@martondalopez3859 tidak wajib.. satu juga boleh banyak lebih baik

@@samsul_ramli dalam SPSE 4.3 ada perintah upload harga pembanding.. apakah ajib dan bila wajib khususnya untuk PL konstruksi apakah yang diupload adalah harga dasar material yang disurvey? mohon pencerahan karena baru tahun ini kami melakukan PL dengan aplikasi SPSE 4.3

Maaf baru terespon Pejabat Pengadaan tahun 2021 harus jabfung.. maka jika ditarik arahnya pejabat pengadaan adalah PNS..

@@samsul_ramli pak mau nanya , peraturan mana PP harus Jabfung, tahun 2021 ,

@@darwindaella6148 Perpres 16 2018

@@samsul_ramli Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/ atau E-purchasing. tidak ada disebutkan tahun 2021 harus jabfung pak.

@@danimustika7238 Pasal 88 Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku: a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020;

Karena ada menunya sebaiknya diinput

Maaf Pak, apabila ternyata setelah di survey harga ke penyedia lain, ternyata penyedia lain lebih murah apa bisa menjadi dasar untuk di undang pak penyedia itu?

@@fadlipradityo jadikan dasar negosiasi..

Maaf pak, mengapa tidak bisa jadi yang terundang dan hanya dijadikan dasar negosiasi?

Secara kan ketika lewat SPSE, survey harga pembanding dilakukan sebelum pemilihan penyedia yang diundang

boleh-boleh..

Selama integritas masih jadi impian tidak ada cara terbaik.. tapi jika tidak ada orang baik yang mau melaksanakan maka jauh semakin menghancurkan...