Terima kasih atas penjelasannya pa

Terima kasih pak Samsul.. Semakin banyak penjelasan yang disampaikan bapak semakin terbukti banyak kegamangan dan keraguan yang kami dan teman2 didaerah rasakan untuk menjalankan ketentuan yg ada...

Terima kasih pa samsul

👍

Akhirnya "siapa" itu terjawab, trimakasih pak 👍🙏

👍👍👍👍

Assalamualaikum pak samsul.. Menurut pandangan saya, tidak perlu ada perdebatan masalah penunjukan pejabat pengelola keuangan apabila pengguna anggaran mau peran sesungguhnya di pengelolaan anggaran. Dalam maksud, PA bertanggung jawab langsung dalam penggunaan anggaran sehingga eselon 3 (selain sekretariat daerah semisal di badan atau dinas) dapat menjadi PPTK nya. Namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. PA mendelegasikan seluruh kewenangan anggaran kepada KPA yang notabene adalah es 3 mulai dari sekretaris sampai kabid. Inilah yg jadi masalah di hampir semua pemda. Ada yang lebih parah, KPA hanya 2 sehingga seluruh anggaran dibagi 2. Tinggal lah beberapa es 3 yg tidak menjadi KPA. Mereka ini pun berpegang pada peraturan bahwa PPTK adalah satu tingkat dibawah es KPA. Jadilah para pejabat fungsional penyetaraan menjadi PPTK dan es 3 yg tadi tidak ada peran dalam pengelolaan keuangan daerah. Yg menjadi perhatian kita bersama, seharusnya lah para PA yang es 2 mengambil peran di beberapa bidang dibawahnya termasuk sekrt. JANGAN BERLINDUNG DIBALIK KPA. Melepas tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada KPA. Kalau ada masalah hukum, PA berdalih telah meng KPA kan anggarannya. Ini yang banyak terjadi di pemda. Akhirnya, PA telah menjadi seperti sekda. Tolong pak samsul cek ini dan berikan masukan yg jelas baik kepada BPK, APIP dan stakeholder lainnya karena hal2 seperti ini tidak pernah menjadi temuan bahkan dibahas di forum² resmi. Silakan pak samsul googling kasus² hukum yg terjadi seperti yg saya di atas. Atas perhatian dan tanggapan bapak, saya ucapkan terima kasih.

Dgn adanya sub koordinator dan koordinator apakah tdk bertentangan dengan semangat dan filosofi perampingan/penyederhanaan birokrasi? Fungsional adalah spy bkrj profesional sesuai dng angka kredit yg ditetapkan dlm permenpan RB dan tdk tersekat/terkotak2 lagi. Spertinya terjadi inkonsistensi antara kebijakan yang diinginkan Bpk Presiden Jokowi dgn implementasi yg terjadi sehingga perlu adanya formulasi yg inline dgn kebijakan tsb bukan malah jd mutar2 saja.

Terima atas pencerahannya.. Mohon penjelasannya apakah kegiatan proyek/fisik pembangunan gedung, pencairan dananya dibubuhi paraf oleh pptk dan PPK SKPD saja atau sekretaris dinas juga ? Mohon penjelasan

Tugu Mach Arthur itu di Jayapura kabupaten, bukan Kota Jayapura, sekilas info nih, trims banget materinya ya.

menarik sih.. di tempat saya ada Sub Koordinator tapi tidak ada Koordinator.

Izin bertanya mengenai pengadaan barang untuk sertifikasi halal, pada tahun sebelumnya kami melakukan pengadaan untuk swakelola type 2 karena yg memiliki kewenangan untuk sertifikasi halal adalah BPJPH dengan Fatwa MUI. BPJPH pada awalnya hanya memiliki satu lembaga Pemeriksaan atau Auditor halal yaitu oleh LPPOM-MUI. Nah, Pada tahun 2022 ini sudah ada 3 Lembaga Pemeriksa Halal yang bisa melakukan pemeriksaan atau Auditor yaitu PT. Surveyor Indonesia, PT. Sucofindo dan LPPOM-MUI. Mohon pencerahannya apakah masih bisa dilakukan swakelola type 2 dengan memilihi salah satu dari 3 Lembaga Pemeriksa/Auditor diatas dengan dasar harga efektifitas dan efisiensi (Pengalaman, Harga Terendah dan SDM)? ??? mohon bantuannya

Trims pencerahan nya Pak SR, izin bertanya pak saat ini kami Di setwan Kab.bks ada 1 jab. Esl IV yaitu Kasubbag Rumah Tangga yg sebenarnya termasuk jabatan disetarakan. Namun pada saat penyetaraan pada bln Des. 2021 jab. Kasubbag RT itu belum dilantik dlm jab.funsional sbg yg lainnya. nah pertanyaan nya apakah utk saat ini kasubbag rumah tangga tsb boleh saya tunjuk sebagai PPTK

Minta pendapak Pak Samsul, bagaimana dengan pemda yang menambahkan struktur pengelola keuangan daerah yaitu dibawah pptk ada pptsk (pejabat pelaksana teknis sub kegiatan) apakah hal ini bertentangan dengan permendagri 77/2020?

Apakah pegawai negeri dlm jabatan Fungsional (penyetaraan)dapat ditunjuk sebagai PPK SKPD/PPK Unit SKPD karena keterbatasan jumlah pegawai dlm jabatan struktural dampak dari penyetaraan jabatan.

Klo dari penjelasan pa syamsul ini, PPTK di OPD atau SkPD ini adalah para kabid (kepala bidang atau es 3) ..sebab tupoksinya masuk dlm pnyusunan RkA..dan PPK ini karena fungsional trgntung kompetensi..tp dlm tahap pelaksanaan mmg akan jd aneh jika pPK adalah staf yg berkompetensi..

Di Dinas kami terdapat 3 Bidang, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Perumahan dan Bidang Pertanahan, karena kekurangan tenaga teknis ASN di Dinas, Apakah Kabid di Bidang Pertanahan selaku KPA bisa merangkap PPTK di Bidang Kawasan Permukiman karena kekurangan tenaga teknis, mohon petunjuknya pa

Numpang tanya pak, dalam perjalanan dinas, pejabat perjadin wajib melaporkan ke PPK untuk justifikasi, kalo di daerah kabupaten/kota kepada siapa Asn melaporkan Perjadin untik di justifikasi?

Jadi tupoksi masih sama seperti jabatan struktural.untuk apa ada jabatan fungsional.cuma ganti nama saja .mohon ini dtindak lanjuti .kami daerah yg menjabat jabatan fungsional bingung

ijin bertanya, Pak..misal sebuah perusahaan yg bergerak di bidang jasa konstruksi (berdiri tahun 2010), ingin ikut pengadaan barang pada tahun 2021 (siup 2020 dan KBLI sesuai) namun belum memiliki pengalaman dalam pengadaan barang. Apakah perusahaan tersebut boleh ikut atau tidak boleh karena belum memiliki pengalaman pengadaan barang. Terima kasih penjelasannya Pak..

izin bertanya pak, mengapa honorarium untuk PA, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan hanya bisa diambil maks 1 kali, tidak seperti PPTK dan bendahara pengeluara/penerimaan pembantu yang bisa 5 kegiatan, terimakasih

Ijin bertanya adakah kriteria terukur/ pasti tentang pelimpahan wewenang PA kepada KPA ?

Ijin bertanya pa samsul, Di instansi kami, selama ini Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dijabat oleh kasubag keuangan, tetapi dengan telah ditetapkannya kasubag keuangan menjadi Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, mohon pencerahannya untuk pertanyaan2 sbb. 1. apakah masih bisa ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sedangkan posisinya sekarang menjadi Jafung Perencana Ahli Muda 2. siapa2 saja yg bisa menjabat sebagai PPK mengingat di instansi kami semuanya sudah menjadi jafung kecuali Sekretaris, Kabid dan Kasubag Umum dan bendahara 3.Apakah pejabat fungsional yg lain di bidang atau staf bisa merangkap sebagai PPK

Ijin bertanya pak, jika pekerjaan konstruksi selesai kontrak per Desember, tapi pekerjaannya tidak selesai dan diberikan tambahan waktu sesuai Perpres PBJ selama 50 hari kerja, pertanyaannya bagaimana dengan kontrak pengawas? Apa yang harus PPK lakukan? Apakah bisa menambah waktu kerja/adendum kontrak pkerja konsultan pengawas, dan bagaimana dengan pembayarannya?

Ijin bertanya pak Samsul, Apa yg membedakan pembelian / pengadaan barang yg dilakukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dengan pengadaan barang yg dilakukan oleh Pejabat pembuat komitmen ( PPK ) atau Pejabat pengadaan PP ) , terima kasih sebelumnya pak 🙏

ijin bertanya pak samsul, ketika PA di Plt kan oleh sekdis aoakah bisa jabatan ppk skpd di berikan kepada kabid nya

Pak saya mau tanya tentang kontrak pak, bisakah saya minta nomor bapak. Izin ya pak🙏

Apakah boleh kpa merangkap sebagai pejabat penatausahaan keuangan skpd

pak apakah kepala OPD bisa untuk tidak menjadi PPK walaupun hanya satu kegiatan proyek?