POS-KUPANG.COM - Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid mengatakan, pengubahan istilah kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka atau OPM, menunjukkan pemerintah gunakan pendekatan nasionalisme sempit dalam mengatasi masalah Papua.
Alissa menduga TNI mengganti penyebutan itu karena sudah kewalahan mengatasi kelompok pro-kemerdekaan Papua. Penyebutan itu diduga sebagai pintu masuk pendekatan militer lebih besar.
"Dugaan kurang baiknya ada kepentingan politis. Perubahan ini membuka pintu pendekatan militerisasi lebih besar," kata Alissa dalam diskusi di Jakarta, Senin 29 April 2024.
Menurut Alissa, pendekatan militer sudah terbukti tidak mampu mengatasi masalah di Papua. Pendekatan itu justru akan terus membuat kekerasan dan pelanggaran HAM terus terjadi di Papua.
Di samping itu, Alissa mengatakan, pemerintah Indonesia selalu menggunakan cara pandang Jakarta Sentris mengatasi masalah Papua. Seharusnya, Pemerintah Indonesia mendengarkan aspirasi warga Papua. Pemerintah harus membuka dialog dengan masyarakat Papua yang berkonflik.
Namun, sebelum mendengarkan aspirasi, Pemerintah Indonesia harus mengakui martabat manusia Papua yang merdeka dan berdaulat.
"Judulnya dialog saja tak tepat. Harus ada pengakuan terhadap martabat warga Papua. Sehingga bisa mendengarkan dengan hati tulus. Tapi kalau fokus pada dialog kemanusiaan tanpa cara pandang yang tepat, maka tidak selesai," kata Alissa.
........................................................................
#kkb #opm #AlissaWahid #pemerintah #pendekatan #nasionalis #tni #poskupang
Artikel: tempo.co
Vp: Dhev
Update info terkini via ONLINE : kupang.tribunnews.com/
INSTRAGAM: / poskupangcom
FACEBOOK : POS-KUPANG.COM: bit.ly/2WhHTdQ