Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa menyebarkan link ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kunjungi Instagram kami di: instagram.com/rsplawauditor/dan website: www.rspauditor.id, dan subscribe KZfaq channel kami!

Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa menyebarkan link ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kunjungi Instagram kami di: instagram.com/rsplawauditor/dan website: www.rspauditor.id, dan subscribe KZfaq channel kami!

Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa menyebarkan link ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kunjungi Instagram kami di: instagram.com/rsplawauditor/dan website: www.rspauditor.id, dan subscribe KZfaq channel kami!

@@rsplawauditor siap pak, saya sebarkan ilmunya

Terima kasih telah menyampaikan hal tersebut kepada kami. Terkait hal tersebut, kami rasa saudara dan rekan-rekan membutuhkan konsultasi secara langsung di kantor kami agar kami dapat mengetahui masalahnya secara lebih detail dan komprehensif. Saudara dan rekan-rekan dapat mengirimkan detail: NAMA, NO. HP, KOTA DOMISILI, JENIS KASUS ke alamat email kami di rsp_jakarta@yahoo.com. Tim Legal kami akan segera menghubungi anda untuk penjadwalan konsultasi. Atau Saudara bisa mengunjungi kantor hukum terdekat yang pasti akan memberikan bantuan hukum terkait masalah Saudara. Terima Kasih.

Terima kasih atas pertanyaannya. Mengingat posisi Sdr selaku sub-kontraktor, menurut hemat kami, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengundang semua pihak untuk mencari jalan keluar. Apabila prestasi tetap tidak dijalankan, maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Demikian jawaban kami.

@@rsplawauditor trimakasih banyak pak solusi nya. Sehat selalu 🤲🏻

Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa menyebarkan link ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kunjungi Instagram kami di: instagram.com/rsplawauditor/dan website: www.rspauditor.id, dan subscribe KZfaq channel kami!

Terima kasih atas pertanyaannya Dalam hal antara saudara dan sub kontraktor terikat pada suatu perjanjian kerja sama, maka terhadap masalah yang timbul yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pembayaran kewajiban kepada saudara tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Langkah hukum yang dapat diambil adalah menggugat subkontraktor atas dasar wanprestasi di pengadilan setempat. Kemudian, jika diketahui ternyata perusahan tersebut bangkrut atau tidak jalan, maka subkontraktor dapat mengajukan Permohonan Pailit atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila diketahui adanya kreditor lain. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan, Semoga jawaban ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini ke rekan-rekan lainnya. Terima Kasih.

Terima Kasih atas pertanyaannya. Hubungan kerja antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja. Begitu pula halnya dengan hubungan kerja antara Penyedia Jasa dengan Sub Penyedia Jasa juga harus dituangkan dalam kontrak kerja tersendiri yang mengacu pada perjanjian kontrak utama. Kesepakatan para pihak yang sudah dimuat dalam kontrak kerja akan mengikat pada masing-masing pihak. Berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Penyedia Jasa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kegagalan pembangunan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 UU Kontruksi yang mengatur bahwa: (1) Penyedia wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi. Hal tersebut dikarenakan Penyedia Jasa harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh Sub Penyedia Jasa, karena Penyedia Jasa lah (Main Kontraktor) yang menunjuk Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor) untuk ikut andil dalam mengerjakan Kontruksi yang diberikan oleh Pemberi Jasa dan Sub Penyedia Jasa hanya mengikat dan mematuhi pekerjaan yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa: “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.” Artinya, jika pihak Penyedia Jasa dan/atau Sub Penyedia Jasa melakukan wanprestasi karena kesengajaan atau kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian yang diberikan oleh Pengguna Jasa, maka Pemberi Jasa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Penyedia Jasa karena tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga jawaban ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih.

@@rsplawauditor Terimakasih atas jawan nya lengkap om, walau saya kurang paham dan alhamdulillah proyek tahun kemaren selesai pas waktunya, saya bukan ahli dalam bidang ini om karena bokap saya meninggal dan proyek harus keler. dan sekarang apakah prushaan ini mau saya tutup apa ga? saya bingung om..

Terima kasih atas pertanyaannya. Dari cerita singkat saudara, hal tersebut menurut kami tunduk pada perjanjian mengenai pengerjaan gudang antara saudara dengan pihak terkait, yang berarti peristiwa tersebut berada dalam lingkup hukum perdata dan bukan hukum pidana. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian yang disepakati bersama, maka saudara tetap bias dituntut ganti rugi secara keperdataan, sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Terimakasih atas pertanyaannya. Penting untuk terlebih dahulu mendalami terkait perjanjian kerja yang dibuat antara kontraktor utama dengan pemilik proyek. Apabila dalam perjanjian tersebut dijelaskan mengenai hal pembayaran yang diberikan kepada subkontraktor, maka pemilik proyek dalam hal ini dibebaskan dari tuntutan apapun sepanjang kewajibannya sudah diselesaikan. Pada dasarnya pengusaha harus membayar upah pekerja tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Jika pengusaha terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah, maka pengusaha akan dikenai denda. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan pengusaha (jalur bipartit). Apabila tidak menemukan penyelesaian, Anda dapat melakukan penyelesaian perselisihan melalui tripartit dengan mediasi. Jika mediasi juga tidak berhasil, Anda dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Terkait postingan di sosial media ada baiknya untuk dihapus guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih.

Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa dalam hal ini perlu diperjelas terlebih dahulu hubungan hukum yang terjalin antara saudara dengan tukang tersebut. Perlu kembali dipertegas apakah memang hubungan hukum antara saudara dengan tukang tersebut telah terputus dan sudah berpindah kepada owner, yang dibuktikan melalui kesepakatan antara saudara dengan tukang tersebut. Apabila memang telah disepakati bersama sebelumnya, maka tanggung jawab atau kewajiban saudara telah berpindah kepada owner yang bersangkutan dan saudara tidak memiliki tanggung jawab lagi atas tukang tersebut. Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.

Terima kasih atas pertanyaanya. Perlu dilihat kembali pada kontrak yang telah disepakati terkait klausul yang mengatur konsekuensi apabila Main Kon tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Secara umum, wajarnya dilakukan penagihan dan gugatan wanprestatie terhadap main kon. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan, Semoga jawaban ini dapat bermanfaat.

Terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa terkait dengan hal tersebut, perlu dilihat kembali pada perjanjian, terutama terkait kewajiban pemenuhan prestasi masing-masing pihak. Dalam hal keterlambatan bayar tersebut menurut perjanjian sudah dapat dikatakan wanprestasi, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi terhadap IO tersebut. Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Terimakasih atas pertanyaannya. Pertama-tama, Saudara dapat mempelajari kembali terkait dengan isi perjanjian antara subkontraktor dan mainkontraktor terlebih dahulu, apabila didalam perjanjian tercantum hubungan hukum Saudara hanya ada dengan pihak mainkontraktor, maka Saudara dapat menuntut pembayaran kepada mainkontraktor tersebut, namun apabila pihak mainkontraktor cenderung tidak menanggapi permintaan Saudara dan pembayaran tetap belum dilakukan sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam perjanjian, maka Saudara dapat melakukan upaya hukum melalui gugatan perdata terkait wanprestasi ataupun mengajukan permohonan pailit atau PKPU terhadap perusahaan tersebut. Demikian jawaban yang kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Terima kasih atas pertanyaanya. Terkait hal tersebut, perlu dilihat kembali pada perjanjian yang disepakati, terlebih mengenai konsekuensi ketika ada pihak yang wanprestasi. Apabila terkait pembongkaran tersebut tidak diatur dalam perjanjian, maka dapat terlebih dahulu bermusyawarah dengan penjual rumah dan pihak pemborong untuk melakukan pembongkaran. Dengan kata lain, saudara tidak dapat semata-mata melakukan pembongkaran. Di samping itu, saudara juga tetap memiliki hak untuk melakukan penagihan atau meminta penggantian biaya kepada pemilik rumah ataupun pemborong, sesuai dengan siapa yang menghubungi saudara untuk pemasangan tralis tersebut. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan, Semoga jawaban ini dapat bermanfaat.

Jujur aja pak, PT itu DIAZ BIRO PERSADA, pengadaan lampu PJUTS/PROYEK LAMPU TENAGA SURYA.

Terimakasih atas pertanyaannya. Dalam hal hubungan kerjasama yang terjadi antara saudara dengan sub kontraktor didasari dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak, sehingga apabila timbul suatu masalah seperti tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian tersebut dalam hal ini adalah bagian yang diperjanjikan kepada saudara, maka langkah hukum yang bisa diambil adalah gugatan yang diajukan untuk pihak sub kontraktor atas dasar wanprestasi ke pengadilan setempat. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan, semoga jawaban ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih.

Terimakasih atas pertanyaannya. Apabila telah ada perjanjian, maka jika tidak dilaksanakan maka termasuk kedalam wanprestasi (ingkar janji) dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Demikian jawaban kami semoga bermanfaat.

Bila membutuhkan konsultasi lebih lanjut, maka hal tersebut akan dilakukan di kantor kami. Harap untuk mengirimkan detail: NAMA, NO. HP, KOTA DOMISILI, JENIS KASUS ke alamat email kami di rsp_jakarta@yahoo.com. Tim Legal kami akan segera menghubungi anda untuk penjadwalan konsultasi. Terima Kasih.

Terimakasih atas pertanyaannya. Saudara dapat menuntut main kontraktor tersebut dengan melalui upaya pidana dengan cara mengajukan laporan kepolisian ataupun upaya perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanpretasi, dengan catatan terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa main kontraktor tersebut bersalah baik pidana maupun perdata. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan, Semoga jawaban ini dapat bermanfaat.

Terimakasih atas pertanyaannya. Terkait dengan hal tersebut, suami Saudara baru dapat dituntut apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik pidana maupun perdata, dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum suami Saudara dalam perjanjian dengan investor tersebut serta apakah suami Saudara melakukan pelanggaran terhadap isi dari perjanjian (wanprestasi). Apabila dapat dibuktikan bahwa suami Saudara tidak terlibat dalam permasalahan yang disebabkan oleh kontraktor serta tidak melakukan wanprestasi atapun perbuatan melawan hukum, maka investor tersebut hanya dapat menuntut ganti kerugian atau menuntut pidana pada kontraktor. Demikian jawaban yang disampaikan, semoga jawaban ini dapat bermanfaat.

Terima kasih atas pertanyaannya. Dapat disampaikan bahwa terkait proyek yang tidak selesai sebagaimana termuat dalam kontrak, maka hal tersebut merujuk pada penyelesaian antara para pihak berdasarkan kesepakatan yang diuraikan dalam perjanjian, kemudian memperhatikan causa tidak selesainya proyek tersebut. Apabila terdapat unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian (culpa) tidak menyelesaikan proyek, dapat disampaikan hal tersebut sebagai wanprestatie yakni melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila proyek tidak selesai sebagaimana mestinya, maka hal tersebut tetap merujuk pada klausul kesepakatan para pihak. Dalam hal terdapat wanprestatie, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat. Demikianlah jawaban yang dapat kami berikan, Semoga jawaban ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menyebarkan link ini ke rekan-rekan lainnya. Terima Kasih.

@@rsplawauditor apakah dana kontraktor yg sudah keluar untuk pembangunan proyek apakah bisa keluar? Apabila proyek diputus kontrak..

Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila telah ada perjanjian bahwa Pemda harus membayar jasa kontraktor namun tidak dilakukan, maka harus dilihat lagi klausul penyelesaian sengketa dan alasannya. Sebagai upaya hukum, dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan setempat. Demikian jawaban kami.

Terima kasih atas pertanyaannya. Jika dilihat dari cerita Saudara yang dilakukan kontraktor di sini adalah Wanprestasi atau pelanggaran perjanjian. Upaya pertama yang dapat saudara lakukan adalah meminta kontraktor untuk memenuhi prestasi tersebut. Jika kontraktor masih tidak memenuhi prestasi, maka saudara dapat mengajukan gugatan dalam bentuk perdata. Karena dari cerita Saudara belum terlihat adanya suatu tindak pidana. Demikian jawaban yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.

Lapor tindakan gugatan perdatanya ke pihak siapa pa

Semoga bermanfaat. Jangan lupa menyebarkan link ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Kunjungi Instagram kami di: instagram.com/rsplawauditor/dan website: www.rspauditor.id, dan subscribe KZfaq channel kami!