TRIBUN-VIDEO.COM - Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret merupakan sebuah s urat penting yang kemudian mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya.
Surat ini diteken pada 11 Maret 1966 dan berisi perintah dari Presiden Soekarno untuk Letnan Jenderal Soeharto pasca-meletusnya peristiwa G30S PKI.
Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa G30S PKI.
Surat Supersemar dikeluarkan Soekarno setelah ia ditemui tiga jederal yang sebelumnya telah bertemu dengan Soeharto.
Ketiga jenderal yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M. Jusuf.
Ketiganya berhasil meyakinkan Soekarno agar mengeluarkan suatu surat perintah kepada Soeharto untuk mengatasi situasi negara yang semakin memanas.
Banyak versi soal pertemuan Soekarno dengan ketiga jenderal itu di Istana Bogor.
Ada yang menyebut bahwa Soekarno meneken Supersemar karena ditodong pistol, namun ada pula yang mengatakan bahwa Presiden menandatangani surat tersebut secara sukarela tanpa paksaan.
Tak sampai 24 jam setelah Supersemar ditandatangani Soekarno, jalan politik Indonesia seketika berubah drastis dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Soeharto/
Berbekal Supersemar, Soeharto langsung membubarkan PKI dan kemudian menangkap 15 orang menteri di pemerintahan Soekarno.
Tak hanya itu, bahkan Soeharto membubarkan parpol serta menyingkirkan orang-orang yang pro-Soekarno dari lingkaran kekuasaan.
Presiden Soekarno pun segera mengeluarkan surat susulan yang berisi protes pembubaran parpol namun tak digubris Soeharto.
Soeharto malah membalas surat tersebut dengan tindakan yang semakin tegas, termasuk membubarkan Resimen Tjakrabirawa yang merupakan satuan elite pengawal Presiden Soekarno
Supersemar bak senjata makan tuan bagi sang presiden, kekuasaan Soekarno seketika meredup dan sebaliknya Soeharto menjadi orang paling berkuasa di Indonesia.
Kekuasaan yang diambil alih Soeharto termasuk melakukan kontrol terhadap pers.
Soeharto mewajibkan setiap pemberitaan mengenai berita politik dari RRI dan TVRI harus seizin dari dinas penerangan Angkatan Darat.
Soeharto pun harus mengetahui berita apa yang akan ditulis oleh koran atau media massa lain.
Mereka punya hak untuk melarang sebuah berita diterbitkan apabila dianggap membahayakan stabilitas negara.
Supersemar pun menjadi surat dari Soekarno yang pada akhirnya membawanya lengser dari jabatannya sebagai presiden.
Pasalnya, salah satu tujuan dari Supersemar adalah penerapan atau menempatkan kembali lembaga negara sesuai dengan UUD 1945.
Kunci penting di dalam tujuan Sumpersemar yakni membuat MPRS mencabut mandat presiden kepada Soekarno.
Pada 22 Februari, di Istana Negara, dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Soekarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto.
Sidang Istimewa MPRS yang mulai digelar pada 7 Maret 1967, lantas mengukuhkan kejatuhan Soekarno.
Dalam sidang itu MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai UUD 1945 bukan lagi pembantu presiden.
Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Dikutip dari Kompas.com, peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam menyebut berdasarkan rentetan tindakan yang terjadi selama bulan Maret 1966, ada indikasi bahawa Soeharto melakukan 'kudeta merangkak'
Rangkaian tindakan tersebut dilakukan secara bertahap untuk mengambil alih kekuasaan penuh dari tangan Soekarno.
Misalnya saja saat dua pengusaha, Hasjim Ning dan Dasaad, membujuk Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto.
Upaya lain adalah demonstrasi mahasiswa menuntut Tritura yang didukung tentara, kedatangan tiga Jenderal ke Istana Bogor pada 11 Maret 1966, pembubaran PKI, hingga mengontrol pemberitaan media.
Sebuah kudeta lazimnya merupakan upaya pengambilalihan kekuasaan secara cepat dan tidak terduga. Namun di sini Soeharto melakukannya secara berangsur-angsur dan bertahap.
"Inilah paradoks kudeta yang dilancarkan Soeharto," kata Asvi.
Soeharto sendiri sudah membantah mengenai tuduhan kudeta. Dikutip dari arsip Harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Supersemar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan.
"Saya, kata Presiden Soeharto, tidak pernah menganggap Surat Perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup terselubung," demikian kutipan di Harian Kompas terbitan 11 Maret 1971.(*)
#beritaterbaru #beritaterkini #beritaviral #live #breakingnews