Saya pengurus koprasi punya kasus kepemilikan tanah, kasusnya adalah: Dulu pada tahun 1970.an aset koprasi tidak bisa dinamakan atas nama koprasi sehingga di atas namakan salah satu pengurus(dg nama pribadi pengurus), pengurus tersebut yg sebagai atas nama menuliskan pernyataan lewat notaris yg berisi 4 point: 1.Saya hanya sbg atas nama 2.Uang yg untuk beli aset tersebut adalah uang koprasi 3.Siap menandatangani kapanpun untuk dibutuhkan 4.Semua ahli waris saya tidak bisa untuk memiliki Persoalannya adalah sekarang akan dibalik nama, tapi salah satu ahli warisnya yg sejumlah 9 orang yg satu tidak mau menandatangani untuk mutasi atas nama koprasi. Dan kami koprasi tidak mempunyai AJB apapun. Bagaimana kekuatan kepemilikan koprasi secara hukum? Dan harus bagaimana kami melangkah untuk dapat mutasi atas nama koprasi?

Tanah itu suratnya punya bapa saya waktu itu di ambi sama Upas orang desa katanya ada pemutihan surat mau di ganti terus dapat saya surat kuasa ?tapi surat kuasa itu hilang tapi ada Poto kopinya saya biarin aja orang saya tinggal di tanah itu tapi lama2 tanah itu saya mau jual ?tapi blom di jual tanah itu sudah milik dia katanya kan udah lu ?jual kata dia saya sempet ribut sama dia dan tanah itu udah saya patok dan udah saya pagar juga tapi dia ga brani ngelarang ? Saya

di DEPOK BANYAK KASUS MAFIA TANAH, CUMA PEMERINTAH SETEMPAT DAN MEDIA SEAKAN AKAN TUTUP MATA DAN TUTUP TELINGA INI LAH FAKTA DI NEGRIKU

Kami sertipikat 149/1978 P36 ipeda terdaftar tahun 1978 C 536 1. Tahun 2008 cek keabsahan sertipikat 149/1978 ke Bpn kab. Bogor sebanyak 2 x 2. Tahun 2009 sertipikat dijaminkan ke BNI 46 3. Tahun 2012 ahli waris bustamisa melaporkan yusda ke Polresta Bogor damai yusda ngasih 2 shm 4. Tahun 2013 ada gugatan dari ahli waris bustamamisa perdata No 150/Pdt G/2013 PN Cibinong , PS : 2 Oktober 2014 halaman 42-43 jelas tanah kami dengan ahli waris damai 5. Tahun 2016 karena lokasi kami dibangun2 pengembang padahal sertipikat dalam jaminan BNI tahun 2009 , akhirnya kami lapor ke BNi dan BNI ke BPN kab Bogor cek sertipikat dan mohon plotting dan NIB serta SKPT Akibat pemekaran wilayah dari kec Depok masuk kec Bojonggede sertipikat 149/1978 berubah menjadi 4477/1978 NIB dan skpt No 2204/2016. BPn kab Bogor menerbitkan 2 sertipikat dengan dasar leter C P10 diatas lokasi kami P36 . Sertipikat 2893/2012 dan sertipikat 3282/2013 leter C P10 palsu cap dan tanda tangan kades dipalsukan tanahnya tidak ada . Kami lapor ke BPN kab Bogor surat2 direkayasa oknum Bpn ada 6 surat 1. Tahun 2016 surat mediasi di antar oleh kurir Bpn terlambat 1 minggu akhirnya kami tdk hadir 2. Tahun 2017 kami lapor ke Polresta Depok minta ukur pengembalian batas shm 4477 dh 149/1978 Surat Bpn No 1078 seharusnya 3 sertipikat : 4477/1978, 2893/2012 dan 2956/2012 , Bpn menjelaskan hanya 2 sertipikat 4477 dan 2893 sedangkan sertipikat 2956 digelapkan sehingga hasil plotting ada 2 hasil yang berbeda : 3. Plotting Buntung menghilangkan batas shm 4477 dh 149/1978 di tanda tangani Nurhadi 4, utuh ada batas shm 4477 dh 149/1978 tidak ditanda tangani oleh Nurhadi 5. Surat BPN No 4252 . Dalam No III.5.2 data penerbitan ke 3 shm Bpn tidak menjelaskan pernah terjadi sidang perdata tahun 2013 No, 150 malah kami digugat oleh mafia tanah sertipikat 3282/2013 pecahan dari sertipikat 2956 penggelapan data mulai dari gb buntung dan surat 1078 gugatan perdata 287 sd PK 759 salah gugat ada konspirasi jahat antara mafia tanah, oknum Bpn dan mafia peradilan dasar surat 1078 dan plotting buntung dijadikan dasar putusan perdata 287 sd PK 759 tanah kami mau dirampas seharusnya perdata 287 sd PK 759 sertipikat 3282/2013 P10 menggugat penjualnya P10 tahun 2011 yossi Rosada Soegeng bukan yusda P36, putusan perdata 287 sd PK 759 dasar putusan gb plotting buntung tanah kami mau dirampas mafia tanah kerjasama dengan mafia peradilan di bantu Bpn kab. Bogor selama perdata 287 sd PK 759 yang kami lawan yang punya cap yaitu Bpn kab Bogor , kenapa kami bicara bgt ? Pada Tahun 2019 sehubungan tanah kami mau dirampas dengan hasil ukur plotting buntung yang kami lihat di PN Cibinong akhirnya kami mohon ukur pengembalian batas ke BPN kab Bogor terbit surat Bpn No. 2441/Ket-200.3/VII/2019 dan plotting utuh ada batas shm 4477 dh 149/1978 Berita acara No. 3a menyatakan telah sesua dengan gb Situasi No 78/1978 sertipikat 4477 dh 149/1978 berada di P36 peta desa Cimanggis lembar: 1 kotak 7/23 Jelas lokasi kami di jadikan novum PK 759 dan surat kades Cimanggis Astaghfirullah BPN kab Bogor menjegal lagi mengeluarkan 6. surat BPN 2476 karena si Haris pengacara mafia peradilan tsb minta dibatalkan dan dasarnya dari plt kepala Bpn kab. Bogor isinya surat salah, alasan keterangan kades No 470 diduga cap dan tanda tangan palsu lagi, sebesar BPN kab Bogor yang telah menerbitkan shm tahun 1978 masa dengan data si Haris mafia peradilan nurut bgt , mafia oknum Bpn jelas harus di ciduk semua manusia2 tsb dan akhirnya PK 759 ditolak malah isi putusannya tdk sesuai dengan yurispridensi Mahkamah Agung jika “ada dua sertipikat di satu lokasi pasti yang terbit belakangan dasar surat Palsu” terbukti penjualnya yossi roasada tdk digugat dalam Perdata 287 sd PK 759 terbukti suratnya semua palsu , aturan Mahkamah Agung betul dan akurat, hanya hakim PK 759 hakim jahat bgt ga mikir kami harus bayar hutang ke BNi putusannya bukti tidak dianggap malah tidak ada sangkut pautnya dengan perdata 759 tanah milik mafia tanah … padahal jelas ada sidang perdata tahun 2013 No 150 dianggap tidak ada sangkut pautnya dengan sidang yang kami buktikan bener2 hukum di Indonesia rusak hakim perdata 287 sd PK 759 salah gugat pasti mafia tanah bayar2 termasuk surat ukur pengembalian batas tahun 2019 ga dianggap akibat ada surat Bpn No 2476 bener jahat mafia peradilan tidak ada sidang setempat , sertipikat 4477/1978 dahulu 149 tahun 1978 mau dirampas oleh sertipikat 3282 terbit tahun 2013 bertepatan dengan sidang perdata No 150 tahun 2013, hakim Mahkamah Agung memang sarang mafia hukum bongkar

Selamat siang , kami ada masalah tanah pak, kami punya surat garapan tahun 1987, tiba tiba tahun 2018 ada oknum perusahaan menerbitkan sertifikat seluas 119 ha, dimana lahan kami 12 ha termasuk didalamnya

Batalkan saja lewat pengadilan

Seperti masalah ini pernah saya dengar. TKP nya di Samosir ya

Yg pemerintah pemprov bertanggung jawab utk ganti rugi atas lahan yg telah diambil.

Saran sy, baiknya anda lapor pidana

Anda bisa dtg ke kelurahan mengecek srt Letter C. Disitu nanti disebutkan siapa nama pemilik awal.

​@@vincenvijhe9381 pak, saya sudah seperti itu, niat untuk memastikan letter C & persil yang ada di girik, tapi dari pihak kelurahannya langsung melihat buku letter C malah nanya ke tokoh masyarakat yang di kenal sebagai mafia tanah

sama kasusnya dengan tanah peninggalan papa saya,tapi surat penyataan tanah saya masih ada,dan surat pernyataan yg dari lurah kmrn di pinjam pengacara dan kami berikan kuasa,tetapi karena tertunda biaya surat kuasa tidak kami cabut dan surat pernyataan selembar tidak juga dikmbalikan dan sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat,keluarga kami tidak ada yang pernah menjual tanah tersebut kepada org lain😊

​@@Zerryn_Zoeymkstnya gimana kak. Anda menguasakan pada pengacara dan setelah selesai TDK mencabut kuasa pada pengacara kmdn tanah kakak dijual oleh pengacara pok kak mkstnya????

Wilayah kami kalitim..

Harusnya jika ibu punya bukti yg kuat ibu laporkan pidana.

​@@vincenvijhe9381ada solusi lain selain pidana GK pak . harus nya hukum itu kembali kepada pemilik nya dan mafia dipidana.jangan dipidana tok tp hak milik gak diberikan.itu TDK ada hukum artinya