Tonton juga Buka Mata eps. [Yang Disembunyikan Kominfo dari Publik] dan episode lainnya di www.narasi.tv atau klik bit.ly/3Qu1NuN

Seneng gue dengan berita2 yang gak mengikuti media mainstream seperti ini. Narasi, asumsi, dan tirto id semoga semakin sukses!

Inilah alasan Gus Dur dulu membubarkan Departemen Penerangan yg jadi cikal bakal Kominfo, karena kerjanya cuma melarang dan mengekang kebebasan pers juga dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi yg harusnya jadi hak masyarakat. Ahh, terbaik memang Gus Dur

"Ketika kau menukarkan kebebasan mu, untuk ditukar dengan jaminan keamanan, kamu tidak akan mendapatkan kedua-duanya". Benjamin Franklyn.

Selama masa kepemimpinan Gus Dur yang sangat singkat, Gus Dur telah melakukan debirokratisasi. Pembubaran atas Departemen Penerangan dan Departemen Sosial adalah salah satu contoh reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Gus Dur selama pemerintahannya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengawali implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Namun Gus Dur juga memiliki alasan lain atas pembubaran dua departemen tersebut. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap oleh Gus Dur sebagai senjata rezim Orde Baru dalam menguasai media. Sementara itu Departemen Sosial dibuarkan karena dinilai sebagai ladang korupsi.

Udah gila sih Kominfo, meminta data pribadi ini terlalu konyol klo terkait orientasi seksual & orientasi Politik. Ini bener² bisa disalahgunakan oleh penguasa saat ini dan masa mendatang. Dan klo negara bisa memantau 24 jam aktivitas internet warga sipil, itu ngeri sih. Tidak ada ruang private lagi, ini persis seperti film 'SNOWDEN'.

Menurut saya PSE itu adalah sebuah kesalahan. "Agar Pemerintah turun tangan apabila terjadi pelanggaran hukum", kita tau kalo perusahaan sekelas Meta, Google, Amazon, dll adalah perusahaan yg mandiri, independen, dan tidak terikat dengan pihak pemerintah manapun yg dalam tanda kutip, apabila terjadi suatu bentuk pelanggaran, mereka sudah tau apa yang harus dilakukan tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dan juga dampak aplikasi chat terdaftar di PSE memungkinkan resiko data pengguna bocor dan jatuh ke tangan pemerintah. PSE sebenarnya juga salah satu modus pemerintah untuk mengetahui data pribadi pengguna aplikasi pesan singkat. JEEZ, this is biggest mistake in 2022 Lalu bagaimana DNS Nasional/National DNS, ini juga salah satu kedok pemerintah untuk mempersempit ruang gerak kita kala menggunakan fasilitas internet. Seolah-olah apa yang kita jelajahi di internet harus sesuai dengan kemauan pemerintah --rakyat yg kecewa dengan Kominfo

Terimakasih sudah menyampaikan berita yang selama ini kurang sorotan dari rakyat indonesia khususnya yang tidak melek/ awam soal teknologi. Bongkar terus ketidak adilan yang dilakukan pejabat negara agar yanbg lain sadar akan dampak yang akan terjadi kedepannya.

Mulai dari Polisi, Pejabat ataupun Politisi semua berusaha membungkam kebebasan berpendapat, kenapa harus bersembunyi dibalik topeng demokrasi jika ingin berkuasa sampai mati ?

*PSE Lingkup Privat* yg didalam otak Kemenkominfo *sama sekali tidak bisa membedakan mana Sosial Media dan Aplikasi Layanan Jasa!* Btw data biometrik itu mencakup susunan sidik jari, susunan wajah, lensa mata sampe urutan gigi.

Dan itu udah terjadi. Banyak orang yang fokal tentang hal di ini di media sosial tiba-tiba mereka di teror lewat WA yang seharusnya data pribadi WA itu sangat rahasia. Dan keminfo berdalih dengan alasan mereka juga di teror. Betapa lemah nya sistem di keminfo. Biarkan aja lah bapak-bapak golf itu kerja 🗿. Hidup gak hanya tentang dunia doang

Pantes saja dia dulu memaksa PSE ini berjalan, ternyata untuk menutupi kebusukan korupsinya, waduh di pantau ga nih 😅

Semoga tumbuh, pejuang² IT/digital yg memperjuangkan kebebasan Hak azasi manusia...

Buat yang masih ngeremehin ini peraturan, moga makin terbuka wawasannya jangan acuh tak acuh kudu melek situasi juga. Kalo ini peraturan udah diterapin kalian juga yang rugi

"Ketika seorang penguasa yang ingin memelihara dan meningkatkan kekuatannya harus menggunakan cara-cara curang, licik dan kebohongan. Semua dikombinasikan dengan penggunaan kekerasan yang bengis" - Machiavelli -

sebagai anak elektro aturan PSE itu absurd karena aturan tersebut valid untuk media elektronika APAPUN yang pakai listrik termasuk toa masjid, baliho, poster dengan lampu, syarat nya cuma dapat diakses publik.

Masalahnya sekarang penegak hukum di negara ini mulai diragukan kredibilitasnya.😁 Takutnya yang ada malah data pribadi pengguna internet di Indonesia malah disalah gunakan demi kepentingan pihak tertentu.

berita ini akan hilang dan pemerintah akan tetap menyalahgunakan tanpa ada seseorang yg bisa menghentikannya

berita ini enak didengar, msih bisa di trima kalangan anak anak muda yang nggk terlalu suka sama berita yg agak berat. pembawaannya bagus dengan adanya tampilan tmpilan gambar yg nggk bikin bosan.

Berawal dari imei yang g bisa dipake. Wa diblockir di hp murah, lama2 informasi percakapan wa bisa jadi alat bukti mentersangkakan orang

Data privasi masyarakat indo terasa Open Source

Orientasi sexual adalah hal private dan exclusive, serta pandangan politik. Masa iya harus dicercai. Parah sih

Thaks min pencererahannya, jadi mengerti alurnya kenapa pemerintah membuat badan usaha perorangan sekarang teranya salah dari satunya ini juga.

Seharusnya Kominfo tugasnya melenyapkan situs situs p*rno, karna banyak banget generasi muda yg udah kecanduan, bukan malah memanfaatkan kewenangan buat mendikte rakyatnya

Waw dosanya kominfo bnyk sekali dan tidak termasuk warga indo yg masuk syurga kata pak wapres

Mumpung mau 17 agustus, sebenarnya INDONESIA BELUM SEPENUHNYA MERDEKA.....

Sehat terus team Narasi Indonesia butuh kalian. 🔥

Ini adalah pedang bermata dua. Disatu sisi aparat perlu punya akses.. misal untuk membongkar kasus korupsi kan bisa dari bukti WA/telepon. Ato mencegah terorisme. Di sisi lain memang mudah disalahgunakan. Yang ngendaliin jadi baik/engganya itu ya pemimpin alias presiden dan jajarannya. Makanya pilih presiden yang budi pekertinya baik. Jgn cuma milih krn ras suku agama apalagi partainya.

yuk sebarluaskan video ini, biar masyarakat awam lebih paham lagi

DNS Indonesia ini sangat cacat, akan berujung pada pengekangan dan melanggar batasan hak2 individu pengguna internet di Indonesia. Bukan hanya di dunia nyata Rakyat dibungkam, di dunia Mayapun mereka tersandera!

narasi memang saluran yg mencerdaskan bangsa ini....👍👍👍

Dan seminggu yang lalu menkominfo ditangkap kejaksaan, kasus korupsi bts 8 triliun. Pejabat bermental budak, dulu ngomong demokrasi, begitu berkuasa doyan korup dan menindas rakyat sendiri

Harusnya yg bener2 d awasin gini tuh org2 yg punya jabatan dan berpengaruh sama pengambilan keputusan. Barangkali kan ada hal2 jahat dr dalam atau luar dirinya yg bisa mensengsarakan rakyat. Kalau masyarakat kecil d awasin gini mah buang2 anggaran dan buang2 energi.

Wahhhgilasihh... Kita juga butuh privasi bahkan dari pemerintah, bukan soal hukum, tapi menurut sy perusahaan" seperti google, fb, Ig itu kan independent, dan keamanannya sdh pasti terjamin, klo sampe pemerintah udh turun ky gini, serasa di awasi, g ada kebebasan, dan yg pasti data" digital kita bisa bocor dan disalahgunakan

kalo beneran diterapin secara menyeluruh agak serem nih. bisa-bisa lebih parah dari China. bagian disalahgunakannya yang bikin tambah serem, berkaca sama pasal karet yang udah menjerat banyak orang.

Intinya hanya berlaku 2 pasal Pasal 1 : Penguasa selalau benar Pasal 2 : jika penguasa salah, lihat pasal 1

video ini tetiba muncul di laman yutub saya. Setelah saya tonton, muncul lah pertanyaan. Apa yang disembunyikan? Peraturan pemerintahnya? Kalau narasi bisa akses, yang lain juga bisa. Apalagi peraturannya sejak 2020.. Disembunyikan itu artinya ada usaha sadar pemerintah utk membuat membuat itu tidak kelihatan, tidak diketahui. Tapi kalau itu terang benderang ada di tempat publik, yang salah mungkin kita yang nggak baca peraturan yang dibuat. Kalau mau bikin awareness ttg permenkomimfo yang dinilai bermasalah, hal yang bagus… berarti perlu diajukan lagi ke permekominfo agar ditinjau tu peraturan. tapi kalau sekelas Narasi jangan kayak gitu lah bikin judul. Atau memang mau bikin clickbait? Beberapa analisis terkait permenkominfo misalnya ttg data pribadi spesifik, kok gitu ya… Data pribadi spesifik yang ditampilkan di video ada dibagian definisi. Dan pasal yang berbahas ttg ini tuh cuma 1, yaitu pasal 36 ayat 5 yang membahas mengenai akses penegak hukum terhadap kasus pidana. Itupun dengan pakai ketentuan utk aksesnya oleh penegak hukum. Jadi masalahnya dimana? Sebaiknya kalau mau bahas peraturan, tim Narasi telaah secara mendalam dulu ya… Yang mau tahu peraturannya silahkan lihat link berikut jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/unduh/id/759/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2020 Jadi peraturan ini tidak disembunyikan. Ok

Saat media mainstream sibuk ngurus kasus si J (tbh udah bosan dengernya), Narasi salah satu yang ngelawan arus media tsb Terus pertahankan Narasi!

Lihat aja UU ITE terkait pencemaran nama baik sekarang dipakai semena-mena oleh orang berkekuatan. Bagaimana masa depan kebebasan berpendapat rakyat Indonesia kalau Kominfo bekerja macam diktator? 😓 Sebaiknya Kominfo direshuffle deh. Diganti anak2 muda yang memang mengerti IT dan memikirkan masa depan rakyat.

menuju indonesia yg otoriter.. hooyaaa

Edukasi yg baik, terus viralkaan Min

Secara teori PSE & DNS Nasional ini adalah kegiatan yg 'manis' yg bisa dituang di renstra kementrian. Anggarannya juga gak main2 dan menurut pasal2 yg ada jelas ada pihak yg ingin berkepentingan 'mengintip' akses ke aplikasi, termasuk model bisnis dan skema data bisa diintip.

Berharap punya presiden kaya Gusdur lagi buat bubarkan Kominfo seperti Gusdur yang bubarkan departemen penerangan. Kominfo sendiri dulunya juga menteri penerangan, jangan tanya saya siapa yang buat.

👍👍👍👍👍👍👍 Semoga chenel ini dilindungi oleh Tuhan YME....Amin👃

Alhamdulillah Negara Indonesia menuju kemajuan. China dan jerman adalah Negara maju yg tepat utk ditiru oleh Indonesia. Walaupun mash banyak kekurangan

Makin bahaya resiko menuju komunisme seperti halnya di China dan Korea Utara, juga bisa dijadikan alat tirani kalau seperti ini, bahaya jika diteruskan tanpa pengawasan lembaga publik, karena pemerintah akan memiliki kontrol penuh terhadap kebebasan masyarakat mendapatkan informasi. Ini jelas juga melanggar HAM, jika hingga dilaporkan ke PBB bisa kena sanksi juga Indonesia, karena kita bukan negara komunis. KOMNASHAM juga seharusnya tidak hanya terdiam seperti tidak mengerti apa", pelajari hal ini, karena ini menyangkut HAM.

Jadi keinget dulu pelantikan presiden, dilatik malem, gaada jadwal, tau2 whatsapp, Facebook dll di kurangi kecepatan internenya, bukti kalo internet bisa jadi alat efektif buat kepentingan politik

Mantap membuka mata dan membuat kita lebih bijak

Dengan ketangkep nya Menkominfo rakyat bersyukur atau sedih??

Ohhhh gini toh caranya pemerintah.... Ke Diktatoran dlm bentuk lain....

Pandangan politik? Wow.. Luar biasa sekali.. Cara mempertahankan kekuasaan kah?

Gua penasaran sama pak Johnny g plate pas bagian beliau ngomong intelligence-intelligence. Beliau beneran ngerti ga sih sama definisi yang beliau sendiri sebutkan 😅

Akhirnya Menkominfo menjadi tersangka

jika ingin indonesia bersatu, benerin dulu oknum yang kotor dan hukum yang tajam ke bawah... dan saya yakin betul jika oknum2 tersbut jika tidak dilibas habis, maka aturan tersebut pasti tajam kebawah demi menegakkan hukum... saya hanya setuju indonesia perlu literasi digital saja

Ini sudah melebihi pelanggaran hak asasi manusia yg selalu di junjung tinggi di indonesia....klo mmng bner smpe di kontrol oleh negara patut di pertanyakan

Ini ide yang baik menurut saya. Saya dukung untuk pembuatan "Great firewall of Indonesia" dengan beberapa penyesuaian sesuai norma yang berlaku di NKRI.

Statement terakhir yg dr podcast nya DC, memang sudah membuktikan arah dan tujuan Permen yang mengarahkan kita seperti negara Tiongkok. Pada dasarnya Pemerintah terlalu kepo dan tidak menuntut kemungkinan jika data2 yg dipantau tersebut bisa disalahgunakan.

Kalo misal beneran bisa dilaksanakan alias engga flop, saya lihat bahayanya ada 2: komunikasi dan data pribadi user internet Indonesia jadi diawasi dan dimata matai, dan akses ke internet dan medsos bisa dikontrol sesuka hati.

Perlahan tapi pasti, langkah demi langkah semakin terlihat mengikuti cara cara diluar prinsip dasar Negara

Saya dukung Farel yoga agar next dapat memajukan bangsa. Koplo akan mendunia, Indonesia akan semakin dikenal dunia

jadi inget ucapannya Bung Rocky Gerung "Negara ini sedang menuju TOTALITER"

Terkadang saya mikir kok pemerintah makin lama makin mengawasi gerak gerik rakyatnya sendiri, sesekali bisa gak kami juga memantau gimana kerja anda di gedung sana dan kegiatan anda diluar jam dinas seperti apa. Biar sama2 memantau kita.

Ketertinggalan Indonesia dalam Proses Transmisi Digital mulai dari hardware maupun softwarenya sangat jauh tertinggal. Saat ini dunia sdh masuk zamannya perang melalui transmisi digital. Saya setuju dunia transmisi digital Indonesia dikontrol oleh pemerintah dari pada dikontrrol oleh kepentingan Asing. Karena hanya 2 kepentingan itu yg secara sadar atau tidak yg ada dan terjadi di dunia digital. Dalam perang membangun benteng adalah salah satu pilihan terbaik saat kita tidak terlalu menguasai teknik penyerangan.

Seharus'a sistem blokir channel" penyebar ujaran kebencian dan hoax itu di lakukan juga di indonesia.. Secara sistematic.. Itu pasti efective.. Comment" juga harus di sortir juga secara sistematic.. Biar ga sembarangan orang berkomentar

Miris sekali padahal dulu bangsa Indonesia berjuang susah payah untuk membasmi Komunis memperjuangkan demokrasi, sekarang apa2 main blokir dan kebebasan dikontrol pemerintah apakah masih relevan dengan Demokrasi atau malah mulai menjadi Komunis dalam paham yang berbeda

Kalo bener-bener diterapin bakal parah sih. Soalnya ini bukan hanya bakal membatasi kebebasan berpendapat masyarakat, mungkin kedepannya bakalan lebih luas lagi cakupan "dampak negatif" yang disebabkan dan kemungkinan akan menjadi "dampak buruk" bagi masyarakat dalam menggunakan internet.

Memberi rakyat kewenangan untuk melaporkan orang nomor 1 Kominfo, ke KPK.

Setuju!! Biar manusia sumbu pendek, yg suka liat masalahn di telan bulet bulet tnpa konfirmasi.... SETUJU bungkam klompok yg slalu bikin ricuh dari media yg ada di indonesia!!! SETUJU!!!!

Lu kira selama ini kalau ada tokoh oposisi hingga keluarga korban keganasan oknum polisi yang tiba-tiba di hack siapa pelakunya? Hanya yang punya sumberdaya dan kuasa yang bisa menembus WA. Cuma pemerintah yang bisa mengoffset eklnkripsi WA

BLOKIRKOMINFO!!!!

kalo misal beneran bisa dilaksanakan alias engga flop,akan ada 2 bahayanya yaitu komunikasi dan data pribadi user internet indoesia jadi diawasi dan dimata matai,dan akses diinternet dan medsos bisa dikontrol sesuka hati

Kerennn..tetaplah kritis...biar masyarakat teredukasi

ke depan mungkin tidak ada lagi istilah ruang privasi, semua yg kita lakukan ada dan berada dalam kontrol pemerintah, yang mana sebaliknya kita sebagai warga sipil tidak bisa mengontrol atau mengawasi kinerja pemerintah akibat perundang-undangan yang dibuat sedemikian rupa agar memihak mereka.

untung masyarakat kita banyak yang melek, makannya bisa diliat banyak protes soal PSE ini, meski tetep ga keliatan di media ┐(´ー｀)┌

DNS koruptor di buat baru bener,lama lama demokrasi di khianati dengan alasan keamanan, sampai pandangan ideologi dan sexual diawasi,asli ini Ndak punya kerjaan keminfo, harus nya memusyawarahkan kemudahan layanan digital dan akses pasar lokal nasional dan internasional agar banyak pedagang expor tumbuh, serta memperbaiki ekonomi di level rakyat menengah kebawah.

Ini kayaknya ada sangkut paut nya sejak wisnu tama masuk jadi komisaris Telkom/telkomsel, kebobrokan menkoinfo mulai terbuka secara perlahan sejak wisnu tama jadi komisaris/direktur utama

Salut kominfo, selalu bekerja keras memundurkan negeri ini

Bisa lebih parah: 1. Saya jadi ingat Uni Soviet jaman dulu, berita yang boleh sampai di telinga masyarakat hanyalah berita bahwa Uni Soviet adalah negeri paling indah, semua berita yang menyebutkan kelaparan dan kekejaman di Uni Soviet diblokir. Secara tidak langsung masyarakat didoktrin bahwa rezim yang berkuasa adalah sebaik-baiknya pemimpin yang sempurna. Hal ini juga bisa terjadi di Indonesia apabila rencana Kominfo berlanjut terus, tergantung siapa nanti yang menunggangi Kominfo, musuhnya bisa dibungkam. 2. Kita tahu di Indonesia saat ini satu-satunya yang bisa melawan pemegang otoritas yang ugal-ugalan seperti oknum isilop adalah media yang viral. Jika rencana Kominfo ini diteruskan, bukan tidak mungkin jika pemegang otoritas yang ugal-ugalan ini akan semakin kebal. Orang lemah yang tidak punya power tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jika ini terjadi kemungkinannya jurnalisme akan bergeser kembali ke media cetak alias koran. Sepertinya Kominfo ingin menjadi Kementerian Penerangan yang baru, padahal Gus Dur kala itu sudah membubarkannya karena Kementerian Penerangan bikinan Orde Baru itu terlalu membatasi pergerakan media massa dan pers. Indonesia ini memang negara aneh, bencinya setengah mati sama PKI, tapi diri sendiri makin mirip sama sistem komunisme. Benar kata Nietzsche, "Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you."

beginilah kalau institusi negara diisi orang yang Integritas Rendah

Trimakasih banyak kak...

Kalau ada pejabat publik atau semacam nya bilang " Demi bangsa dan negara" minimal yang ketawa saya

YANG JADI KORBAN TETAP RAKYAT !!!! 2024 MEREKA NGEMIS LAGI KE RAKYAT JANGAN SALAH PILIH LAGI

Keren, wajib viral yg ginian

Saya setuju 1000% Negara WAJIB mengendalikan kebebasan dlm penggunaan tekhnologi, krn jangan sampe Peradaban Manusia dan Kearifan Lokal RUNTUH hanya karna tranformasi Budaya lewat tekhnologi

The KOM in KOMinfo stands for KOMUNISOVIET

Terimakasih Narasi sudah menjadi media dg warna yg indah. Pikiran Kak Najwa Shihab benar2 di elaborasi di sini. Beruntungnya kominfod diisi orang2 yg tidak punya visi tentang teknologi.

Nice Narasi bahas ini Dilihat dari beberapa kebijakan yang dia buat ( dipanggil beliau tidak pantas ), dari situ mulai curiga Ini orang jadi kominfo gimana ceritanya dan kapabilitasnya apa Eh eh eh ternyata

senang berita seperti ini semoga kominfo segera merealisasi program ini. sehingga konten yang berbau pornograpy bisa diminimalkan, karena sekarang ini dengan mudahnya keluar dari proteksi kominfo dengan mendownload apk vpn diplaystore dan sejenisnya. Semoga program ini dapat membawa hasil yang bagus dari pada buruknya.

Makin lama makin SAKIT ni negara kita, alfatihah buat matinya akal sehat 🙏

dari peristiwa ini, malah saya penasaran apa jaminan dari Negara untuk bisa melindungi privasi Warga Negara? Sejauh pengamatan saya, penegak hukum juga harus punya alasan yang amat teramat sangat kuat untuk membuka sebuah data digital jika ada kasus tertentu yang diduga menggunakan media digital. contoh, di Tiongkok, ada dugaan hoax terkait covid oleh seorang dokter (di video bagian ada), kan bisa jadi "gonduk" jika yang dianggap hoax oleh penegak hukum ternyata merupakan sebuah kebenaran, dan terjadi.

Back to Nature, kembali menikmati hidup ke jaman tanpa internet

Betul2 ini china RuaaaR biasa !!! 💪💪👍👌💃💃🎤🎼

Teruskan narasi. Kebenaran harus diungkapkan. Meski mereka akan terus mengancammu, ingat, Tuhan Maha Adil!!! 💪💪💪

Penjelasannya bnr2 mudah dimengerti. Sekarang sya paham knp ini bnr2 bahaya bgt. Kita akan diisolasi, sistem whitelist membuat VPN tidak bisa diakses kecuali daftar, kalaupun daftar tidak ada lagi yang namanya privasi yang menjadi tujuan VPN itu. Kalau begini terus, masa depan indonesia tinggal milih, mau jadi china apa korut?

Mau ngak gue bongkar bobroknya kominfo? Mereka ngak punya IT handal melainkan anak PKL gue pernah magang di sana dan ngak dibayar. Rata-rata orang dikominfo itu gaptek dan pada tua, kalau kasus blokir-blokir itu di serahin ke pihak ke3 dan kebanyakan anak pkl lah yang bagian maintenence disana dengan modal searching google. Kalian harap apk judi slot diblokir ya ngak bakalan lah wong PPN (pajak) gede mana mungkin ladang basah dikeringin

Soalnya Indonesia potensial jadi negara fasis. Militer menguasai segala bidang dan kementerian.

Semua masyarakat yang bersebrangan dengan pemerintah di lihat jahat di mata hukum,ini ironis.

Tolong disebarkan untuk melindungi hak privasi kita masing2

Iki berita apik lebih baik ketimbang media yg ada layar kaca tipi

Pantesan sering kunjungan ke Tiongkok yak.Ternyata belajar sama seniornya yang udah sukses mengkukung rakyatnya.