Terimakasih ilmu nya pak

Terima kasih penjelasannya

terima kasih bpk/ibu atas penyampaian dan penjelsannya

Terimakasih

Mantab materinya.

Terimakasih atas penjelasan dan materinya pak

Terimakasi ya pak

Terima kasih Pak

terimakasih bapak

Terimakasih video bpk sangat maanfaat dan nambah ilmu pegetahuan saya.

Terima kasih atas ilmunya... Iwan Susanto 048819041 Maba UT 2023 hadir

terima kasih informasinya sangat bermanfaat,,

Bunyek ges pala ku

Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan keseluruhan rangkaian pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bisa lebih terintegrasi umumnya permasalahan utama di tahap ini adalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan tuntutan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM

Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi kesehatan ataupun pendidikan tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan transparansi dan akuntabilitas di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran

Tata kelola keuangan pemerintahan merujuk pada praktik-praktik yang terkait dengan manajemen, pengelolaan, dan pengawasan keuangan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa poin inti tentang tata kelola keuangan pemerintahan beserta penjelasan di setiap poinnya: 1. Perencanaan dan Anggaran: Perencanaan dan anggaran merupakan langkah awal dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus menyusun rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang serta menyusun anggaran yang mencerminkan prioritas dan tujuan pembangunan. Proses perencanaan dan penyusunan anggaran harus transparan, melibatkan pemangku kepentingan, dan didasarkan pada analisis yang cermat. 2. Pengumpulan Pendapatan: Pemerintah memerlukan sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan dan programnya. Pengumpulan pendapatan meliputi berbagai jenis seperti pajak, pungutan, royalti, dan lain-lain. Tata kelola keuangan yang baik dalam hal pengumpulan pendapatan mencakup keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, dan penegakan peraturan yang efektif. 3. Pengeluaran dan Penggunaan Anggaran: Pengeluaran dan penggunaan anggaran pemerintah harus dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Anggaran harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dan pelaksanaannya harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Pemerintah juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. 4. Pengelolaan Utang: Pengelolaan utang merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus mengelola utangnya dengan bijaksana, memperhatikan tingkat bunga, jangka waktu, dan risiko yang terkait. Pengelolaan utang yang baik akan membantu menjaga kestabilan fiskal dan mencegah terjadinya krisis keuangan. 5. Pelaporan dan Transparansi: Pemerintah harus melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan transparan kepada publik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Pelaporan yang transparan memungkinkan publik untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintahan. 6. Pengawasan dan Audit: Pengawasan dan audit merupakan mekanisme penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan keuangan. Audit internal dan eksternal juga harus dilakukan secara teratur untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keandalan sistem keuangan pemerintahan. 7. Partisipasi Pub

Terimakasih atas penjelasannya...

terima kasih ilmunya ya

Terimakasih atas ilmunya yang bermanfaat

🇮🇩🇮🇩🌱

Test admin

Terimakasih penjelansannya pak

Terima kasih atas penjelasannya. Sangat membantu dan mudah dipahami

Terima kasih atas penjelasannya. Sangat membantu dan mudah dipahami

Terima kasih pak ats pnjlsan video LPKD.Se,oga manfaat dan berguna bagi saya.

Kok gak boleh didownload ya? Saya kan baru saja masuk BAPPEDA

Luar biasa, Mantap 👍, tetap semangat Sukses dan sehat selalu, Amien 🙏.

Terimakasih bu 💕

Mantap.. Terima kasih infonya..

Bahasa Indonesianya mantap, sesuai kaidah. Banyak yg menyebut tolok ukur dengan tolak ukur. Eh, ada tautan materinya?

🙏👍👍

👍

sangat bermanfaat, kiranya modulnya bisa kami dapatkan dari pada deskripsi 🙏

Makasih

Apa lagi perjanjian dengan yang tidak keliatan . Mboten pareng sudah menyentuh. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo/KG PH, baru jujur. Trimaaksh jumpa lagi

Perjan jiyan adalah aspek hukum maka struktural formal harus ditaati. Sedangkan struktural non formal menyesuaikan. Aspek hukum menjadi penting. Trimaaksh. Jumpa lagi

Bahwa penganggaran pendapatan dengan penganggaran belanja itu terpisah. Implikasinya apa. Bahwa indikator keberhasilan belanja tidak berkaitan dengan indikator keberhasilan pendapatan. Turunan berikutnya tidak boleh perolehan pendapatan digunakan langsung. Trimaaksh

Dasar hukumnya kira kira apa ibu singkronisasi RPJMD Dengan RPJMN, mohon penjelasannya

apabila ada KPA hrs ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu?

Saran, mungkin bisa diberikan info tentang tutornya.

Waaahhh keren 👍😗

terim kasih sangat membantu dalam penyusunan LKJIP

dasar hukum penyusunan DPA apa yah? kemudian pedoman teknis penyusunanya dari Peraturan Menteri apa?

vidio ini sangat membantu

Masya Allah, barakallah Ilmunya Bapak Ibu, smg bisa jd amal jariyah yg tak pernah putus. Aamiin

Jabatan analis pengelolaan kekayaan daerah itu bagaimana ya pak ,? Materi tes skb..

terimakasih. bisa download dokumen dokuemn nya?

Ngga bisa d download lah

Apakah RPJMdes & RKPdes itu dokumen rahasia yg hanya di ketahui pemerintah desa saja? Atau masyarakat boleh mengetahuinya ?

Terimakasih ilmu nya pak