---Meluruskan sejarah Indonesia!!--- Namun Prof Uli tidak sependapat dengan Slamet. Uli yang juga penulis buku Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua (2006), mengatakan, Adityawarman adalah seorang Melayu (Sumatra) yang dilahirkan dan dibesarkan di Sumatra dan tidak ada hubungan dengan Raden Wijaya, raja Majapahit. Ibunya bukanlah Dara Jingga seperti yang ditulis dalam sejarah nasional selama ini, karena menurutnya, bila Dara Jingga adalah Ibunya, maka setidaknya Adityawarman menjadi raja pada usia 45-50 tahun. Dengan demikian, adalah kemustahilan apalagi untuk mendirikan dan memimpin sebuah kerajaan di Sumatra yang baru dibentuk. Demikian pula bahwa Adityawarman bukan pendiri kerajaan Malayu. Tetapi kerajaan itu didirikan oleh Akarendrawarman yang namanya banyak disebut pada berbagai prasasti di Minangkabau seperti prasasti PGR 7 yang menyebutnya sebagai Maharajadhiraja. Sementara pada Prasati PGR 8 yang dikeluarkan tahun 1316 dan pada prasasti Bandar Bapahat disebutkan, Adityawarman meneruskan pembangunan raja sebelumnya yakni Akarendrawarman. Jadi, sebelum Adityawarman, telah ada dan berdiri kerajaan Malayu di Sumatra yang didirikan oleh Akarendrawarman dan Adityawarman bercita-cita meneruskan pembangunan pendahulunya itu. Uli mengemukakan, berdasarkan sumber-sumber primer dan analisis kritis yang dilakukannya terhadap sumber-sumber tersebut, Uli menegaskan, Adityawarman kemungkinan adalah keponakan Akarendrawarman yang lahir antara tahun 1310 dan 1320 di Sumatra dan tidak pernah diutus ke China sebagai duta besar Majapahit. Demikian juga bahwa Adityawarman tidak pernah mendampingi Majapahit untuk menyerang Bali atau Adityawarman ditugasi untuk menaklukkan Sumatra dalam ekspedisi Pamalayu di era Singhasari. Adityawarman sendiri tidak dimakamkan di Makam Kubu Rajo, karena tidak ditemukannya bukti bahwa Kubu Rajo sebagai makam. Kubu Rajo sendiri adalah kubu atau benteng pertahanan. Ekspedisi Pamalayu menurut Uli adalah persekutuan dalam rangka menjalin kerjasama antara Jawa dan Sumatra. “Jadi bukan dalam rangka penaklukan sebagaimana yang disebut dalam sejarah nasional seperti selama ini,” kata Uli. Uli menegaskan, Kertanegara -Raja Singhasari- sedang terancam oleh pasukan Kubilai Khan dari Mongol akibat menolak membayar upeti ke Tiongkok. Akibat penolakan tersebut, posisi Singhasari semakin terancam dan takut bila diserang oleh pasukan Mongol. Menurut dia, hubungan antara Jawa dan Sumatra tersebut tidak menunjukkan bawahan dan atasan di mana raja-raja di Sumatra disebut sebagai vasal dari raja Jawa sehingga memungkinkan untuk menyerang kerajaan Jawa ini. Atas dasar itu, Kertanegara yang menyadari bahwa posisisnya kian terancam, maka ia membentuk persekutuan dengan kerajaan Melayu yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Selanjutnya, prasasti Manjusri yang sekarang berada di kompleks candi Jago meriwayatkan, Adityawarman mendirikan arca di Bhumi Jawa. Itu berarti Adityawarman bukan orang yang dilahirkan dan dibesarkan di Majapahit (Jawa). “Tetapi ia lahir dan dibesarkan di Sumatra dan sewaktu muda dikirim ke Majapahit untuk persahabatan Jawa dan Sumatra,” ujar Uli. Argumentasi Uli yang lain adalah penggunaan istilah Maharaja dan Maharajadiraja telah menegaskan bahwa tidak ada hubungan taklukan antara Jawa dan Sumatra. Maharaja adalah sebutan atau gelar untuk raja, sedang maharajadiraja adalah gelar raja diatas segala raja atau king of the king. Adityawarman sendiri telah menggunakan maharajadiraja sama seperti Akarendrawarman. Itu menandakan kerajaan tersebut adalah berdaulat penuh yang tidak memiliki hubungan dengan Majapahit. Catatan selanjutnya, pada tahun 1293, 1299, 1301 kerajaan Malayu mengirimkan utusan ke Tiongkok dan pada tahun 1295, Kaisar Cina menyuruh Siam untuk tidak menyerang Malayu. Ibu negeri Kerajaan Malayu sendiri menurut Uli adalah berpindah-pindah seperti dari Saruaso, Dhamasraya dan Muara Jambi. * * * Soal ini, Ichwan Azhari PhD, Kepala Pussis-Unimed mengemukakan, uraian Uli Kozok ini sangat penting terutama untuk meluruskan sejarah nasional Indonesia. Setidaknya, penelitian Uli ini telah mengilhami pentingnya analisis kritis terhadap sumber-sumber primer sejarah Indonesia yang kerap kali tidak didukung oleh sumber primer lainnya.