GELAGAT sengkarut masalah proyek ambisius pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah tercium oleh Eko Cahyono sejak tahun lalu. Peneliti senior pada Sajogyo Institute itu tahu lantaran sedang digandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menelisik kerugian masyarakat adat yang disebabkan pembangunan.
“Karena sepanjang sebulan penelitian kami di sana, hanya menemukan orientasi pembangunan fisik atau infrastruktur semata,” kata Eko kepada Tempo pada Senin, 8 Juli 2024.
Pernyataan Eko tersebut berbasis temuan bahwa masyarakat adat tidak diajak berembuk atau tanpa adanya pelibatan bermakna untuk membangun ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tak mengherankan bila ia menyimpulkan dalam penelitiannya, megaproyek IKN hanya dibangun oleh elite sebagai agenda politik untuk kepentingan kekuasaan. Sehingga terjadi political of ignorance atau pengabaian hak masyarakat adat untuk mendapat akses human security.
Pengabaian ini berdampak pada hilangnya peran masyarakat adat untuk dapat memiliki. Semacam tanggung jawab rakyat untuk ikut suksesi pembangunan. Justru yang dia dapatkan, masyarakat adat sejak awal telah menduga bahwa proyek ibu kota ini akan mangkrak di kemudian hari. Apalagi tanda-tanda itu terlihat ketika agenda peresmian operasional Gedung Istana IKN molor dari rencana awal pada 17 Agustus mendatang.
Bukti lain adalah belum munculnya investor yang mestinya dicanangkan bakal menyokong pembiayaan pembangunan. Padahal pemerintah telah mengobral izin hak guna bangunan (HGB) yang bisa dikuasai sepanjang 190 tahun. Presiden Joko Widodo bahkan, mengajak warga Singapura untuk tinggal di kota berjuluk green city tersebut.
Sialnya, rencana tersebut tak berjalan, apalagi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe mengundurkan diri karena persoalan keterlambatan pembayaran gaji pegawai.
Belakangan, Eko membaca sinyal perselisihan Presiden Jokowi dengan penerusnya yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mulanya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebut pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kabar tersebut buru-buru ditepis oleh Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Muzani memastikan pelantikan Prabowo sebagai presiden dilakukan di Gedung MPR.
Presiden Joko Widodo baru-baru ini menyebut pihaknya tak ingin memaksakan kehendak untuk segera memindahkan ibu kota pada masa pemerintahannya di Otorita IKN.
“Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres di lapangannya dilihat,” kata Jokowi seusai melepas bantuan kemanusiaan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, kemarin.
Berbagai peristiwa tersebut menjadi pembuktian atas penelitian Eko selama ini. Utamanya nasib pembangunan ibu kota yang rentan mangkrak karena tak direncanakan secara matang. Sejak pembentukan undang-undang, Ibu Kota Nusantara menuai kritik lantaran mengabaikan aspek sosial-budaya, lingkungan hidup, dan potensi pemberangusan masyarakat adat.
Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Herdiansyah mencemaskan adanya kerugian negara dalam proyek itu. Namun, menurut dia, muskil bagi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaaan akan melakukan pengawasan. Di satu sisi, proyek ini juga terlanjur merusak lingkungan dengan cara pembabatan hutan alam dan mangrove di sekitar IKN.
Video: youtube/Sekretariat Negara, ANTARA
sumber: Koran Tempo
Editor: Ridian Eka Saputra