Dpr hasil amplop ya gini,, minim pengetahuan ,, jngn jngan izasah juga palsu,, gak faham apa yg dikerjakan nya sendiri..

Dewan sosial media akan membatasi konten kreator dan pers,,,hakul yakin

KPI dan pemerintah kenapa lebih mementingkan keinginan mereka pribadi dibandingkan mementingkan keinginan rakyat jika rakyat dikekang dan tidak menerima serta jenuh maka pembangunan di negri ini akan menjadi kacau balau karena hak dan hiburan hiburan kita ingin kalian batasi sepenuhnya. Apakah hiburan yang sudah ada bertahun tahun lalu seperti Netflix, KZfaq dan sebagainya mampu menghancurkan pemerintahan Indonesia kan tidak, justru karena KPI membatasi kriteria tontonan televisi sejak dulu maka masyarakat jadi kurang terhibur yang akhirnya mereka mencari jalan hiburan lain seperti berjudi,main slot, asusila karena tv sudah tidak seru akhirnya lebih banyak nonton film BP, banyak nongkrong diluar sampai tengah malam ganggu orang istirahat, bahkan yang membully karena jenuh gak ada hiburan menarik tv tayangannya gitu lagi akhirnya dia ada ide semakin parah membully untuk hiburannya, coba pikir dulu. Pembatasan pembatasan yang dilihat nyatanya lebih kepada keinginan pemerintah dan pejabat dari pada ke rakyat maka itu tidak patut dilakukan oleh pemerintahan dan pejabat pada sesungguhnya. Rakyat tidak pernah jahat kepada pemerintah dan pejabatnya buktinya kalian masih duduk di bangku pemerintahan bahkan rakyatlah yang berupaya baik memilih kalian sebagai pejabat pemerintahan dan menjadi wakil rakyat tapi apa balasan kalian bukanlah kebaikan bahkan kesejahteraan untuk rakyat tapi balasan kalian terhadap rakyat adalah mencuri hak hak yang sudah seharusnya milik rakyat untuk mensejahterakan rakyat, kalian korupsi berlaku seenaknya terhadap rakyat menindas rakyat secara perlahan hanya demi perut dan keluarga kalian yang mengakibatkan semakin banyak pengangguran dan kemiskinan di Indonesia karena sifat keegoisan dan ingin benar sendiri milik kalian itu, jika seperti itu apakah kalian masih merasa orang yang pintar, tidakkah kalian mau memikirkan hal demikian. Bukankah selama ini adanya KZfaq, Netflix dan sosial media lainnya ekonomi Indonesia tetap membaik, negara masih aman dan kalian masih ada duduk manis di kursi yang dulu kalian perjuangkan dengan merengek rengek ke rakyat, dan apa jadinya jika semua hiburan itu kalian kekang lalu masyarakat menjadi jenuh, maka salah satu jalan keluarnya adalah semakin memperbesar kejahatan untuk menghibur diri yang membuat negara ini semakin hancurr karena ulah para pejabatnya. Sekali lagi tidak patut seseorang menjabat di negri ini jika membuat peraturan hanya untuk lebih kepada keinginan negara dibandingkan keinginan rakyat,.jika kalian melakukan hal itu maka sebenarnya kalian lebih sangat pantas mundur dari bangku jabatan karena kalian memang sebenarnya bukanlah Pancasila. Karena sesungguhnya fungsi utama yang sebenarnya yang wajib dilakukan presiden, Mentri, DPR dan pejabat pemerintah lainnya di Indonesia adalah Lebih mementingkan apa yang diinginkan dan diperlukan rakyat bukan apa yang diinginkan oleh negara maka karena itulah kalian digaji, tapi jika kalian melakukan hal yang sebaliknya maka ingatlah keharaman gaji kalian itu sebenarnya dipenuhi amarah dan tangisan banyak rakyat Indonesia. Tidaklah rakyat mencegah kalian tapi kalianlah yang ingin mencegah rakyat dan bukanlah kalian yang baik terhadap rakyat tapi rakyatnya yang sudah memilih kalian, apakah ada secuil pun dari KZfaq, Netflix dan hiburan sosial media lainnya yang mampu menghancurkan sedikit dari kekokohan negara sampai detik ini, apakah dengan membatasi hiburan hiburan tersebut rakyat semakin bahagia lalu pembangunan semakin lancar. Sebenarnya kalian itu tidak patut mencintai diri kalian sendiri dibandingkan mencintai rakyatnya.

Indonesian menuju Internet cepat tapi pers dan konten kreator di bungkam

Yg harus sehat itu pejabat biar ga korupsi, bukan rakyat yg suka garong duit rakyat tapi para pejabat

Siapa sebenarnya yang menyudun rancangan uu tersebut berarti itu ysng ketakutan kelihatan petmainan penyelenggara pemerintahan

kenapa tak berani bikin pasal klau kuroptor d hukum mati...biar uang negara bise buat mensejahterakan rakyat ...

Bahasnya saja pas reses, tuk lindungi mrk yg belakangan terindiksi melanggar hukum

Wajar pada ngak ngerti,Fokusnya cuman Dateng,Duduk,Diem,Dapet Duit,Mau dibawa kemana Bangsa yg besar ini😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

Negara makin kesini makin tambah kacau ngawur

Rakyat harus bisa MELAWAN partai politik, DPR DIKENDALIKAN PARTAI, OKNUM MERAJALELA. DEMOKRASI AKAN SEGERA MATI SUARAKAN PERUBAHAN

Aneh banget! Memangnya KPI/pemerintah punya berapa juta pegawai yang bersedia kerja 24 jam untuk melakukan review konten? Lah jumlah masyarakat Indonesia saja ada 275,5 juta, dan saat ini hampir setiap orang bisa membuat konten sendiri melalui HP. Jadi dalam 1 detik saja bisa ada jutaan konten yang perlu di-review. Yakin KPI/pemerintah sanggup? Server-nya? Bandwidth-nya? Prosedur review-nya? Lah sinetron yang jumlahnya nggak seberapa banyak dan jelas-jelas sangat tidak mendidik saja masih bisa lolos, apalagi milyaran konten dalam sehari? Aneehhh!