Dengan cara ini titipan kebijakan atasan lebih gampang dieksekusi oleh PPK dan PP. Atasan tinggal nitip pesan ke PPK atau PP untuk milih produk pada salah satu arahan penyedia yang sudah disuruh daftar duluan. Si penyedia yang merupakan orangnya pimpinan tinggal posting harga satuan pekerjaan sesuai keinginan dari atasan. Pelaksanaan pekerjaan bisa dilakukan oleh orang dalam dan si penyedia tinggal tunggu vie saja. sangat rawan KKN. perlu ada pengawasan lebih dalam lagi

Luar Biasa... makasih banyak Ilmunya dan Salam Pengadaan dari Provinsi Papua

Pertanyaan dari pak Syarifuddin sebenarnya gak terjawab.. menurut saya Narasumber belum paham Pekerjaan Konstruksi secara utuh, hehehe

Mungkin saya keliru. Tetapi sistem E purchasing menuntut PPK menjadi Pembeli yang Handal, tahu jenis barang, spek, tipe, kualitas, ukuran, kemampuan yang terukur. Kalau saya melihat, kesiapan individu untuk melakukan belanja dengan sendiri akan sulit. Maka PPK harus memiliki tim untuk berdiskusi dan merapatkan permasalahan untuk mengambil keputusan. Konsultan pengawas mungkin akan merekomendasikan kepada PPK untuk memilih vendor/suplayer/produk yang sesuai spesifikasi pekerjaan. Terus bgmna dengan kontrak pengawas apakah produk Jasa pengawasan juga tersedia di E catalog?

Lieur . Paingan lewih lieur nagara

E katalog malah gampang kolusi dgn penyedia..semi penunjukan langsung

saran pak penggunaan pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKPD) agar LKPP dapat mengantisifasi

TENDER ATAU E KATALOG SEMUA BAGUS MENURUT SAYA, TAPI SEMUA ITU PERCUMA KLO PEJABAT YG MELAKSANAKANNYA MASIH BERMENTAL KORUP.....

awal menit 1:39:47 perasaan jadi ngelantur kesana kemari,

Peluang KKN sangat tinggi,

e-KATALOG Pekerjaan Kontruksi....merupakan sarang Korupsi karena perusahaan yang ditunjuk sebelum Klik/Kontrak Pihak PUPR (mulai dari PPK,Ka Satker, Kepala Balai) terlebih dahulu ada Deal-deal terlebih dahulu bahkan Item Produk dan Harga sudah diatur. Bagi Perusahaan yang tidak punya chanell dipastikan sampai kiamat tidak adak mendapat pekerjaan e-katalog

E-Purchasing Konstruksi adalah upaya melegalkan proses Tender menjadi PL, jangan bangga dulu bisa memprogramkan beban masalah Hukum Pengadaan Konstruksi pembangunan Gedung ini dari Atasan ke PPK

kalau harga yg tayang per meter persegi, sedangkan besi holo misalnya 4 meter yg dibutuhkan hanya tiga meter, artinya tetap ada ruang nego sesuai kebutuhan dituangkan dalam berita acara

Kontrak LUMSUM sesuai ketentuan tidak mengikat harga item per item, tapi outputnya sesuai spesifikasi artinya kontruksi di ekatalog ada perbedaan prosesnya tapi outputnya sama

Menurut saya sistem e katalog ini justru sangat mudah mengarah ke KKN, dari Pihak PPK bisa mengajak penyedia jagoannya utk berpartisipasi di e katalog khususnya lokal, trus utk harga PPK dan Penyedia jagoannya bisa saling mengatur harga, waduh pak, ini malah justru kental dgn KKN sprti pertanyaan dari Kalbar tadi, mereka mengajak penyedia yg sudah mereka kenal trus apa gak curiga juga kalau harga sudah pada diatur, waduh lebih kental mengarah kpd KKN nya, menurut saya utk Jasa Konstruksi baiknya jgn menggunakan e katalog, hanya khusus utk pengadaan barang saja 🙏🙏🙏

Oligopoli jg bs ini, banyak aturan sampai ada inpres😂

# permasalahan klasik @ nilai prolehan barang yg outputnya ASET # contoh nilai fisik 1 M + biaya perencanaan + biaya pengawasan + biaya pendukung = ASET bagaimana itu pak

Terlihat lebih transparansi itu d lihatnya di bagian menu apa ya? Saya yg biasanya cm nonton teman2 penawar tender dan alasan tidak lulus nya. Kalo e catalog sprti ini d bagian mana d lihatnya???

menurut pendapat pribadi mengenai pekerjaan konstruksi melalui catalog ataupun tender adalah media atau cara untuk mendapatkan atau seleksi penyedia cuman perlu dilakukan edukasi mengenai tahapan atau standar proses pemilihan penyedianya baik melalui Pejabat pengadaan maupun PPK/PA karena banyak keraguan yang perlu di berikan penguatan

ini apakah hanya pembelian material saja dan bagaimana menghitung upah kerjanya?

kami sebagai penyedia jasa, yang kami fahami dalam proses e katalog ini bahwa proses evaluasi dan klarifikasi dalam tahapan pelelangan sudah tidak di lakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa, pertanyaan yang ingin kami ketahui soal KSO/dukungan Pabrikasi atau Material yang dibutuhkan dalam sebuah project pemerintah apakah akan ada klarifikasi kebenaran dokumen yang di lampirkan dalam persyaratan e katalog ini ?, bagaimana kita sebagai penyedia jasa bisa nilai seberapa transparannya proses seleksi dalam penentuan pemenang/terpilihnya penyedia jasa dalam mendapatkan kontrak ini ?

seperti tdk mudah utk ekatolog kecuali pekerjaan yg sederhana pemeliharaan yg jelas tinggal perkalian satuan aja

Mulai kapan e-katalog jasa konstruksi di perbolehkan untuk dijalankan ?

untuk pekerjaan konstruksi sebaiknya standarkan dulu setiap item konstruksi

Izin Bapak/ Ibu saya ingin mencari konsultan teknis E-Katalog, mohon dibantu contak person nya

Arahnya malah bikin sistem tender atau pemilihan turun, ppk udah janjian sebelum tayang,

ijin pa, mo nanya klw sudah proses transaksi lelang, terus melihat hasil pemenang y smpi penanda tanganan kontrak, gi mn cara y pa, biar tw kita siapa yg kalah dan siapa yg menang

web binarnya dilengkapi sertifikat makin asyik

Definisi Pekerjaan Sederhana apakah Pembangunan Kantor Bertingkat 2 apakah bisa termasuk kategori itu?

selamat malam pak, mohon maaf jika berkenan mohon bagikan materinya versi PDF, terima kasih🙏

Orang terpelajar tapi masih mengunakan kata ganti pihak kedua dengan kata "SI" Mohon bisa lebih bisa menghargai pihak lain Pak. Kami penyedia bukan "SI KANCIL"

Yg menang sepertinya bayak orang dalam 😅

Bagaimana dengan pekerjaan konstruksi (bangunan gedung) seperti Rumah Susun yg lokasinya berada di suatu daerah yang notabene harga materialnya tidak standar (misal di daerah timur seperti Papua) bisakah penyedia jasa yakin dengan harga yang ditampilkan di e-katalog? Bagaimana penyedia bisa menentukan harga sementara penyedia tidak mengetahui lokasi secara detail.

Semakin gampang kkn ppk udah janjian sama salah satu penyedia, arahnya malah buat umkm males masuk di pek. Pemerintah, apalagi perusahaan baru milih generasi milenial, mending main medsos

E-Katalog pekerjaan konstruksi???? Sangat riskan. Untuk jenis pemilihan yang menggunakan metode tender saja sangat rawan permainan dan KKN. Lalu apa bedanya E-Purchasing dengan Penunjukan Langsung????? Penyedia-penyedia terpilih sudah kongkalikong dengan PPK/PP, mereka dikasi bocoran harga, disuruh daftar di e-katalog dan langsung ditunjuk PPK/PP. Sementara penyedia lain yang liat pengumuman sendiri, bikin daftar produk sendiri, ditunggu-tunggu tidak pernah ditujuk..

Ribet banget. Begini jika aturan dibuat oleh orang bukan lapangan. Teknis di dunia konstruksi. Dan bukan pelaku dunia jasa konstruksi

bicara konstruksi itu harus ngerti dulu dengan pekerjaan dilapangan jgn cuma bisa teori doang.