Sangat btl sekali saat ini yg sy alami skrng msh menunggu

siyap welcome bila ada masukan2 u terus melakukan perbaikan konten..

Thanks p Set, sukses juga buat p Dr Setiyanto..

Guru juga ada disepertikan itu

Masih berlaku (PP 35) hingga diterbitkan PP baru sebagai penggantinya dg telah diterbitkannya UU No 6 Tahun 2023

Coba dicek kembali apa alasan PHK nya dan tengok lagi di video youtube saya berapa paket PHK yang seharusnya dibayarkan.

betul itu banyak terjadi

Masukannya cukup baik, bisa diperhatikan bagi pihak2 terkait.

Terimakasih atas case yg diangkat, menarik. Bila PHK dilakukan dengan tidak memenuhi unsur2 dan ketentuan2 yang berlaku di PP35 (saat ini masih berlaku walaupun UU nya udah diubah menjadi UU No 6 tahun 2023), maka teman2 dapat menjadikannya sebagai perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan PHK merujuk pada UU No 2 Tahun 2004. Namun demikian sebaiknya ditempuh melalui tahapan2 yang tepat sesuai yang disarankan dalam tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yakni pertama melalui bipartit dahulu, perwakilan pekerja membahas keberatan atas PHK nya dengan Manajemen Perusahaan F&B tersebut. Bila ada Serikat Pekerja atau Buruh nya akan lebih baik, bisa di advokasi oleh Pengurusnya. Tahapan berikutnya, bila bipartit gagal adalah Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat dst hingga proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Namun demikian proses tersebut akan memakan waktu sangat lama dan memerlukan endurance yang tinggi dalam mengikuti prosesbya. Makanya proses penyelesaian terbaik dari suatu perselisihan hubungan industrial adalah di tahap bipartit dengan kesepatan antara kedua belah pihak. Kemungkinan dalam kasus ini, perusahaan F&B ini terus merugi karena traffic nya sepi sehingga proses musyawarah untuk dapat diberikannya paket PHK yang bisa disepakati akan menjadi solusi terbaik dati kasus ini. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.

Pemberitahuan PHK harus disampaikan 14 hari kerja sebelum tanggal pemberlakuannya. Bila tidak memenuhi persyaratan tersebut, anda dapat menjadikannya sebagai perselisihan hibungan industrial. Baca UU nomor 2 tahun 2004 untuk mengetahui tahapan-tahapannya.

SP akan berakhir setelah masa berlakunya habis, tidak memerlukan surat pencabutan.

Saya perlu mengetahui lebih detail bentuk hubungan kerja di perusahaan ekspedisi ini. Namun kalau melihat masa kerja Anda yang sudah 11 tahun mestinya ini adalah karyawan tetap atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Setahu saya yang berstatus kemitraan yang sekarang ini masih menjadi polemik adalah di Ojol dengan Pemilik Aplikasinya. Kalau perusahaan ekpesidi sudah jelas koq pilihannya apakah PKWT (Perjanjan Kerja Waktu Tertentu) atau kontrak kalau memang pekerjaannya akan selesai pada periode tertentu, atau Karyawan Tetap atau Pekerja Alih daya (outsourcing). Kalau statusnya karyawan tetap seharusnya perusahaan menyediakan paket remunerasi sesuai dengan perundang2an mulai dari gaji pokok sesuai UMK, pembayaran lembur bila terjadi kerja lembur, THR, dan lain-lain. Bila kontrak maka perusahaan membayarkan uang kompensasi bila kontrak berakhir dan tentu saja membayarkan upah dan lain-lain sesuai normatif perundangan. Namun demikian perusahaan ekspedisi bisa jadi memiliki jenis pekerjaan yang spesifik dimana imbalan nya disesuaikan dengan bobot pekerjaan yang dilaksanakannya. Oleh karena itu biasanya perusahaan ekspedisi lebih memilih memakai piece rate atau imbalan berdasarkan volume yang terkirim atau rit yang dilakukan. Selama rata2 penerimaan upah per bulan tidak lebih kecil dari UMK mestinya sih masih bisa diterima serta hak-hal normatif nya tetap dibayarkan sesuai ketentuan perundangan seperti THR, dan lain-lain.

Yang benar adalah sejak ttd karyawan tetap kecuali ada kebijaksanaan perusahaan mengakui masa kerja PKWT sbg masa kerja terhitung.

Tindakan tidak terpuji seperti yang dijelaskan tersebut perlu di cross check ke PP atau PKB yang berlaku dan dapat diadukan ke saluran yang disediakan perusahaan misal whistleblower system, namun bila tidak ada dan sudah dilaporkan ke atasannya malahan dipersalahkan, coba laporkan ke Serikat Buruh u meminta dikungan advokasinya, tentunya dengan evidence dan bukti2 yang valid dan kalau bisa ada saksinya karena ini lebih menyangkut ke perlakuan di tempat kerja. Bila tidak selesai juga dapat melaporkannya ke Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.

He3 siyap..sepakat, UU dan peraturannya di bawahnya harus jelas dan dapat dijalankan dengan mudah tanpa ambiguity

Pemberitahuan PHK harus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diberlakukannya. Adapun mengetahui status hubungan kerja Anda adalah PKWT atau kontrak maka apabila perusahaan memutuskan hubungan kerja di tengah2 kontrak yang masih berlaku, pihak yang memutuskan sepihak harus menbayarkan upah selama sisa kontraknya tersebut. Silakan membaca lebih detail di PP No 35.

PP merupakan peraturan pelaksanaan UU, jadi cover PKWTT dan PKWT.

Pemberitahuan PHK minimal 14 hari kerja sebelum tanggal penberlakuan PHK, bila tidak memenuhi ketentuan dapat ditolak sehingga akan dilakukan meeting bipartit untuk membahasnya. PHK PKWT sepihak maka pihak yang men PHK atau yang menyatakan berhenti sementara kontrak masih berjalan, maka pihak yang menginisiasi terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut wajib membayar kompensasi sisa kontraknya.

PHK untuk ASN memgikuti UU ASN No 5 Tahun 2014 dan sudah diperbaharui dengan UU ASN yang baru saja di sahkan di DPR. Proses PHK ASN terhitung agak unik kecuali pelanggaran yang menyangkut etika dan moral.

Lapor depnaker

Harap dipisahkan lebih dahulu antara permasalahan pribadi dengan proses PHK nya. Memang dalam bekerja sebaiknya tidak menimbulkan ketidaknyamanan di tempat kerja, jadi harus bisa memisahkan bila terjadi konflik antar pekerja hendaknya diselesaikan di luar tempat kerja. Mengenai tindakan PHK nya dapat ditanyakan kembali ke perusahaan apa alasannya, coba cek apakah sesuai dengan PP35 atau ketentuan yang tercantum dalam PP atau PKB nya. Mengenai paket PHK tentunya akan tergantung dari alasan PHK yang dikenakan, pls cek di video youtube saya, disitu saya jelaskan alasan PHK beserta paket Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang penggantian hak. MengenI ijazah yang ditahan, hal tersebut seyogyanya tidak dilakukan oleh perusahaan karena itu mengindikasikan terjadinya praktek Force Labor.

Wa alaikum salam Proses PHK di ASN memang unik dan tidak mudah prosesnya nanun bila melihat proses yang sudah Anda lalui hingga PTUN dan MA saya menduga pernasalahan PHK nya ini cukup serius tanpa saya harus mengetahui kasusnya. Bila proses penyelesaian perselisihan udah final di MA maka semua pihak harus menjalankan keputusan tersebut. Coba dicek dalam verdick MA tersebut tentang hak Anda apakah ada yang harus dibayarkan oleh Institusi tempat Anda bekerja sebelumnya. Saya turut prihatin dengan kasus yang menimpa Anda ini yang pastinya sudah melalui proses yang panjang.

Upah terakhir adalah upah saat terjadi keputusan PHK, dalam kasus ini berarti upah di tahun 2020.

Assalamualaikum pak Yunus Selamat siang saya salah 1karyawan sdh 11 th Wilayah kerja Lampung, dan saya akan di tugaskan ke Bangka belitung tetapi tidak ada penyesuaian gaji yg disesuai kan Apabila saya tdk berangkat maka saya di anggap mengundurkan diri Mohon bantuanya dan jawabanya apabila saya tdk berangkat apakah saya bisa mendapatkan Hak pesangon atau yg lain2 trim kasih pak yunus

Keputusan furlough (merumahkan karyawan) adalah keputusan perusahaan, sehingga upah tetap terus berjalan kecuali ada kesepatan antara Pengusaha dan Serikat Buruh atau Perwakilan Buruh bila belum ada SP/SB yang menyepakati diberlakukannya penotongan upah selama karyawan dirumahkan.

Tergantung apa alasan PHK yang digunakan, coba lihat dari 14 penyebab PHK di konten youtube saya dan setelah didapatkan alasannya tinggal memakai formula di kolom sebelah kanannya.

SP3 tidak akan menghentikan masa kontrak.

Menurut saya setiap pekerjaan itu ada resikonya, baik kerja di pabrik, di sales atau di jasa pengantaran gas 3 kg seperti Anda. Sejauh kejadian kemalingan gas bukan kelalaian Anda seharusnya perusahaan dapat mempertimbangkannya secara bijaksana. Keputusan PHK harus tetap mengikuti ketentuan PP No 35 bila tidak maka Anda dapat menolaknya sehingga dapat ditempuh penyelesaian perselisihannya melalui pertemuan bipartit dan seterusnya sesuai Uu No 2 Tahun 2004. Namun demikian pastikan perjanjian kerjanya jelas ya apakah Anda PKWT (kontrak) atau PKWTT (karyawan permanen).

@@DrYunusTriyonggoCAHRI tdka ad pak perjanjian kerja

@@adindaazani286 Bila tidak ada perjanjian kerja, secara hukum ketenagakerjaan, perintah lisan merupakan perintah kerja dan kepada pemberi kerja wajib menuliskannya secara tertulis. Namun semuanya kembali ke Anda apakah akan menjadikan ini sebagai perselisihan hubungan industrial atau tidak. Bila iya, dan Anda awam dalam penanganan kasus ini sebaiknya cari pihak yang bisa melakukan pendampingan.

iyapak malah sy yang di suruh ganti pak

Kita senasib saat ini yg sy alami

PHK dapat dilakukan karena karyawan telah melakukan pelanggaran dan sudah diberikan surat peringatan. Sesuai dengan perundang2an kepada karyawan yang di phk seperti ini berhak atas paket pesangon sebesar 0.5 x upah pesangon, 1 penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian sesuai ketentuan.

Pak Yunus, mohon Jawaban Bapak atas pertanyaan saya. Saat ini sebuah Perusahaan Modal Asing (PMA), ingin memPHK 140 pekerjanya dengan alasan efisiensi, tanpa melakukan prosedur2 yg seharusnya dilakukan sebelum mengambil langkah terakhir yaitu PHK. Para pekerja Indonesia ini sedang butuh "keyakinan", dan orang seperti Bapak bisa memberikan itu. Sekali lagi mohon bantuan Bapak, demi Indonesia yang kita cintai ini. Tks, Deddy Damhudi.

Saya juga ingin tany itu pak

Sebenarnya memang saya ragu beliau bersedia menjawab pertanyaan ini, karena dulu beliau pernah dibayar oleh perusahaan PMA tersebut untuk menegosiasikan pesangon PHK dg saya. Ada kemungkinan beliau juga sudah mengetahui apa yg terjadi saat ini.

PHK dapat dijalankan setelah melalui pemberian SP sesuai dengan pasal 161 UU No 13 Tahun 2003. SP dapat diberikan tidak harus berurutan, SP diberikan mengikuti bobot pelanggarannya. Adapun mengenai main HP 15 menit, perlu dicek dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama nya, bilamana aturannya memang demikian, maka perusahaan dapat melakukannya. Namun demikian sesuai dengan PP35, dari 14 alasan yang dapat dipakai perusahaan untuk mem PHK karyawannya, seingat saya tidak ada yang secara khusus menyebutkan perihal tersebut. Perlu ditanyakan kembali ke perusahaan tt alasan PHk tersebut. Sesuai aturan PHK hendaknya diberitahukan ke pekerja minimal 14 hari sebelumnya. Dan Pekerja bisa menerima atau menolak keputusan PHK tersebut secara tertulis. Demikian jawaban saya.

Paket pesangon PHK karena perusahaan tutup bukan karena perusahaan mengalami kerugian adalah 1x Uang Pesangon, 1x Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan, namun bila disebabkab keadaan memaksa (firce majeure) maka Uang pesangon menjadi 0.5 x sedangkan yg lainnya tetap sama.

Pemberitahuan PHK hendaknya disampaikan minimal 14 hari sebelum tanggal PHK. Pekerja dapat menerima atau menolak keputusan PHK tersebut. Namun biasanya pekerja ngga mau repot mungkin karena sudah menerima dan yang penting dibayarkan hak2nya. Nah untuk kasus yang Anda hadapi, saran saya coba cek periode kontraknya? Apab masih ada sisa durasi kontrak dan alasan PHK nya mengada-ada maka Anda masih berhak menerim gaji selama periode kontrak yang tersisa. Bila perusahaan tidak menjalankan pembayarannya, maka Anda dapat melaporkannyabkr Dinas Ketenagakerjaan setempat atau minta advokasi Serikat Pekerja/Buruh di perusahaan.

Pak mohon izin bertanya, saya pegawai pkwt , tanda tangan kontrak satu tahun di bulan januari 2024 masah berakhir kontrak Januari 2025, sebelum tanda tangan kontrak saya sudah sp 2 di bulan Oktober 2023, di bulan febuary saya ad telat 3 kali, dalam waktu, 3 menit, 4 menit dan 15 menit, sp 3 keluar , Maret tanggal 25 2024 saya di pecat karna tidak bikin bpb , padahal saya sudah konfirmasi ke svp untuk minta tolong backup svp juga menjawab ok, tapi malah dia marah dan pecat saya lewat wa dan hari itu kebutaln saya lagi libur cuti, akhir nya saya datang ke kantor spv sudah membuat berita acara Bpb dan gurame tidak sesuai gramasi, saya tanda tangan , lalu tanggal 26 saya di wa lagi di suruh mengajukan Risen padahal masih kontrak saya masih 9 bulan lagi apa bisa saya minta hak saya saya tidak mau tanda tangan Risen karna dari perusahan yg pecat saya mohon solusi nya pak apa saya masih ada hak untuk masa kerja saya

Dapat melaporkan ke Dinas terkait dengan Ketenagakerjaab setempat atau bila ada Serikat Buruh bisa minta bantuan avdokasinya.

Pak maaf untuk serikat buruh itu harus kemna?

Bila karyawan baik PKWT maupun PKWT melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi sesuai tata tertib kerja yang tercantum pada PP atau PKB nya. PHK dapat dilakukan bila karyawan sudah diberikan Surat Peringatan beberapa kali baik SP 1, 2 atau 3.

@@DrYunusTriyonggoCAHRI saya langsung dipecat tanpa ada SP dulu pak? Itu bagaimana ya?

@@putrachandra3271 PHK langsung bisa dijatuhkan pada prlanggaran berat sesuai dengan PP atau PKB yang berlaku, namun bila mengacu pada pasal 158 UU Ketenagakerjaan, pasal tersebut sudah dianukir MK sehingga bila akan dilakukan PHK harus melalui alasan mendesak, lengkap dengan kronologi dan saksi-saksi yang sah. Apabila mau dijadikan perselisihan maka kasus ini masuk dalam kategori perselisihan PHK dan proses penyelesaiannua mengikuti ketentuan yang tertuang dalam UU No 2 Tahun 2004. Demikian semoga membantu menjelaskan. Namun apabila PHK tersebut sudah diterima, berarti tidak ada lagi perselisihan hubungan induatrialnya.

Thanks untuk sharing kasusnya. Hal ini memang bisa terjadi dalam hubungan industrial. Tidak memperpanjang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau kontrak adalah murni hak perusahaan dengan apapun alasannya. Yang penting uang kompensasi dibayarkan sesuai dengan PP35 yakni sebesar 1 bulan upah u setiap 1 tahun masa kontrak yang dijalani secara kontonyu. Mengenai alasan tidak memperpanjang kontraknya, ini ada di ranah perusahaan. Kalau ada isu atau rumor itu bukan masuk ke dalam ranah hubungan industrial. Demikian penjelasab saya moga2 membantu mencerahkan.

Restrukturisasi masuk dalam kategori tindakan efisiensi, silakan menonton lagi konten youtube saya untuk mendapatkan penjelasannya beserta paket PHK nya.

Iya bila disampaikan kurang dari 14 hati kerja, keputusan PHK tersebut cact demi hukum dan bisa ditolak pemberlakuannya.

@@DrYunusTriyonggoCAHRI Dalam hal karyawan ybs berbahaya jika dibiarkan 14 hari kerja cukup lama, dalam hal mendesak jika Perusahaan memiliki Bukti / Evidence Pelanggaran Luar Biasa apakah masih dapat diperjuangkan sampai PHI Pak sebagai pertimbangan hakim ?

PP No 35 pada bagian tata cara PHK berlaku u karyawan PKWT dan PKWTT

Hari Kerja

Mungkin yang dinaksud SK disini SK PHK ya..kalau benar demikian berarti dianggap tidak ada PHK karena keputusan PHK seyogyabya dalam bentuk surat dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada buruh dan atau serikat buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK.

Makasih pak,berarti kalau di PHK tanpa ada surat SK PHK tidak akan terjadi PHK .maaf kalau salah mohon koreksi pak

Mau tidak mau harus menjadi bagian dari serikat pekerja Agar mudah melawan perusahaan

Apakah jika melawan dengan mengadukan ke disnaker hingga ke PHI ex karyawan diberikan Pendampingan hukum oleh negara?

Iya setiap keputusan PHK dapat diterima atau ditolak. Bila ditolak maka penanganan kasusnya akan mengikuti ketentuan sesuai UU No 2 Tahun 2004 yakni diawali dahulu melalu Meeting Bipartit, bila tidak selesai dapat dilanjutkan ke Mediasi, dan seteruskan bila Surat Anjutan belum menyelesaikan perselisihan, proses berikutnya dapat ditempuh di Pengadilan Hubungan Industrial hingga MA.

@@MASHER22 Serikat Buruh adalah organisasi yang wajib memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya termasuk memberikan bantuan advokasi kepada anggotanya bila diperlukan.

@@pettapuang Setahu saya tidak, pihak yang berselisih dapat mengajukan pendampingan hukum ke Serikat Buruh tempat bernaung atau menyewa Lawyer sendiri.

Iya sebaiknya setiap proses PHK diselesaikan dengan Perjanjian Bersama yang menjadi win2 buat kedua belah pihak.