Sama2🙏

Terimakasih Pak

Boleh

@@samsul_ramli terima kasih sehat selalu pak 🙏🏻🙏🏻

@@nurjasia8461 sama2

Aamiin sama2

sama2

sama2

sama2

Sdh sy jawab

Aamiin🙏

sdh sy jawab

@@samsul_ramli terimakasih ka.......sdh terjawab

Permendagri amanat PP.. berarti perintah PP Pengadaan bagian dari pengelolaan keuangan jd tidak apple to apple..

selama ini kita menjalankan layaknya konsep di kementrian, PPTK sebagai perpanjangan tangan PPK.

PPTK di APBN hanya ada di kemendagri jadi memang pembantu PPK coba pelajari Permendagri 53/2017. Pembahasan disini bukan untuk APBN atau KL

jika PPTK tidak memiliki sertifikasi kompetensi maka dia hanya sebatas pengendali kegiatan saja, jika memiliki maka dia melaksanakan tugas a-m dalam psal 11 Perpres

@@samsul_ramli trmksih pencerahannya pak🙏

Plt. Kepala SKPD dapat menjalankan tugas PA

@@samsul_ramli baik terima kasih pak samsul atas waktunya, tapi apakah hal ini tidak bertentangan dengan surat edaran bkn NOMOR 2/SE/VII/2019 tentang KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN salah satu isi edaran tsb adalah sbb : Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. mohon pencerahanya kembali pak samsul, terima kasih sebelumnya..

@@nalanochannel8831 aspek kepegawaian memang betul tapi tdk untuk menghambat tugas pelaksanaan program dan kegiatan.. Ess II adalah pejabat tinggi madya.. maka PLT tdk dapat melakukan keputusan pejabat tinggi madya.. Berbeda dgn keputusan penggunaan anggaran yg jelas tertuang dalam DPA tinggal menjalankan saja

@@samsul_ramli baik, terima kasih atas pencerahannya pak samsul...

Sesuai kebutuhan PA/KPA

Kecenderungannya begitu, kalau memilih staf tidak didukung PMDN

Harus tetap menunjuk person yg lain menjadi PPK karena perpres tidak memberikan ruang itu jika OPD adalah perangkat daerah yg dipimpin PA, kecuali opd menjadi KPA maka KPA itu dibolehkan perpres maupun permendagri untuk menjadi PPK.

​@@fortegroupkupang terlalu dini menyatakan PA harus menunjuk PPK meski itu adalah yang efisien.. Perpres tidak mengatur Jabatan dalam perangkat daerah.. PA adalah pelimpahan kewenangan yang melekat pada jabatan bukan sebaliknya jabatan melekat pada PA... Perpres hanyalah aturan PBJ bukan aturan tentang Organisasi Perangkat Daerah... Sebaiknya pelajari aturan lain sebelum menyimpulkan ada UU 23 ada PP 18/2016 dan lain-lain... sebelum menyimpulkan..

Pelaksana tugas PA maka otomatis melekat kebolehan dirinya bertindak selayaknya PPKom

@@samsul_ramli untuk kondisi opd kami dimana sekretatis mjd plt kadin, semntara yg mempunyai srtifikasi pengadaan di kasubag prog keu, untuk pesonil yg menduduki sbgai pptk, ppkom dan pjbt penatausahaannya siapa ya. Di lingkungan sekretariat.

@@budivanpersie9569 Analisa pendek saya plt. kadis adalah PA sebagai PPKom, struktur dibawahnya PPK SKPD, PPTK

Dalam tabel skenario sudah saya jelaskan

menurut penafsiran sya setelah melihat mendengar video anda. jadi kalo menurut skenario. mendingann langsung PA bertindak sebagai ppk. wong kalo PA menunjuk asn yg berkopetensi menjadi ppk. masih tetap juga tanggung jawab nya masih balek ke PA. bener gak begitu pak. 🙏🙏🙏

Tanggungjawab sejak dulu melekat pada semua pihak, kewenangan perikatan siapapun yang melaksanakan tetap tanggungjawab pemilik kewenangan.. jadi tidak ada kaitannya antara menugaskan orang lain sebagai PPK namun tetap tanggungjawab PA/KPA.. karena mendelegasikan kewenangan tidak menghilangkan tanggungjawab semua pihak.. Yang jadi pertimbangan adalah kemampuan manajerial terkait batas rentang kendali, beban kerja dan kompetensi

Boleh jika ditetapkan dalam perkada

tidak ada larangan

Belum bahas Perpres 12 2021

Lihat serial setelah ini sdh sy bahas

Utk APBN mengacu PP 45/2013 yg membolehkan KPA sebagai PPK

Terima kasih atas penjelasannya pak

akan saya bahas tentang itu

Terima kasih Pak @@samsul_ramli

Segera lakukan pergantian Pokja, dan paket diseraahkan ke PA.

Menyambung pertanyaan yg terdahulu . Apakah tender yg sudah berjalan dihentikan dan mengulang dari awal atau tender ulang

Jika belum batas akhir pemasukan batalkan. Jika sudah bisa dilanjutkan dgn Pokja pengganti

PPTK adalah staf teknis PA/KPA yg diperintahkan regulasi jd TDK ada istilah PA/KPA merangkap PPTK..

Menurut sy sih selama masih paket yg sebelum PMDN lanjut aja.. kecuali paket baru

Maaf pak, mohon sekali lagi kejelasannya, jika SK PPK juli 2020, RUP paket bln januari thn 2021. Paket baru. berarti hrs dicabut ya pak?🙏

@@langmanaf9844 karena sdh ditetapkan sebelum 2 Februari lanjut sj.. jika ragu2 bersurat ke lkpp

Makasih pak..

Maaf nanya lg pak, klo terjadi perubahan nomenklatur/nama skpd, apakah sk ppk tersebut masih dapat dikatakan berlaku?

Yang bertanggung gugat adalah yang menugaskan..

Sama2

Pilih salah satu

@@samsul_ramli ijin pak, aturan terkait honornya dipilih salah satu ini, bisa dilihat diperaturan mana ya, terimakasih

sekretari atau kepala bidang yang di tunjuk sebagai KPA/PPK .... makasih sebelumnya

Kewenangan ke-PPK-an melekat pada PA/KPA maka ketika ditetapkan sebagai PA/KPA dia sdh kompeten apapun alasannya bersertifikat atau tidak.

@@samsul_ramli : oks makasih, jadi tidak ada alasan untuk mengelak ketika ditetapkan menjadi ppk... Banyak kami di daerah menjadikan sertifikat atau kompentensi sebagai tameng untuk menolak menjadi ppk, padahal sdh kami jelaskan sbgmn permen 77

@@mrvd363 berarti ada masalah PD penempatan jabatan

Kontrak sudah defaultnya disebut Pejabat Penandatangan kontrak tidak perlu diganti dgn PA/KPA/PPK

Antara PA dan Penyedia

saya tidak menemukan dasar kebolehannya

Boleh

Bukan boleh saja, menurut pmdn malah diharuskan.

@@fortegroupkupang Bapak benar menurut Bapak.. terimakasih

:D

Boleh saja.. karena jelas katasambung pasal 3 adalah dan/atau

@@samsul_ramli mestinya biaya umum itu kan sudah tidak dibutuhkan lagi bapak.. karena sudah ada biaya konsultan perencana dan biaya konsultan pengawasanya.. gimana pak.? terus. kalau dikasih biaya umum apakah tidak termasuk pemborosan bapak.??

@@sapujagad17 coba dibaca PMPUPR 22/2018 biaya tsb utk tujuan apa?

@@samsul_ramli ini ada suatu rangkaian kegiatan pak samsul yaitu: 1)paket penyedia " belanja modal jalan,irigasi dan jaringan - pengadaan jalan kabupaten/kota-belanja peningkatan jalan lengkong-gondang tahap IV" jenis pekerjaan kontruksi total pagu Rp.11.923.971.250 2) paket penyedia Belanja modal Jalan,irigasi dan jaringan-pengadaan jalan kabupaten/kota-Belanja perencanaan peningkatan jalan lengkong-gondan tahap IV jenis pengadaan Jasa konsultasi perencanaan Nilai pagi Rp. 100.000.000 3)Belanja modal jalan,irigasi dan jaringan-pengadaan jalan kabupaten/kota-Belanja pengawasan peningkatan jalan lengkong-gondang tahap IV jenis pengadaan: jasa konsultasi Pengawasan,metode pengadaan langsung nilai pagu: 100.000.000 terus di paket swakelola ada " biaya umum kegiatan peningkatan jalan lengkong-gondang tahap IV swakelola tipe 1 deskripsi: Honor panitia kegiatan,honor tim PBJ,alat tulis kantor,perangko,materai,benda pos lainya,belanja bahan dekorasi,belanja penggandaan,belanja perjalanan dinas,belanja BBM total pagu: 141.828.750 Mohon dikoreksi bila saya salah..menurut hemat kami,biaya umum tersebut sebetulnya kan sudah tidak diperlukan lagi.. mohon pencerahan

dari 17 lokasi pengadaan sistimnya sama seperti yang diatas semua.. apa diperbolehkan pak samsul.. mohon pencerahan

Pembantu tetap kedudukan nya pembantu bukan pengambil keputusan, TTD kontrak adalah pengambilan keputusan

@@samsul_ramli berarti PA yang jd PPK tdk perlu ada SK penetapan PPK sedangkan KPA harus ada SK bupati sebagai KPA dan SK PPK dr PA...klu KPA yang bertindak sebagai PPK apakah dia juga dbantu oleh ASN yng punya sertifikat apa tdk???

@@vancheskaladze3978 utk KPA tugas PPK sudah menyatu dengan SK sebagai KPA

@@samsul_ramli oke makasih atas pencerahannya....salam pengadaan

tidak ada kaitannya

Salah satu diantaranya boleh..karena semuanya boleh oleh regulasi..

dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi tidak ada clue yang mengarah pada PBJ Tkt Dasar

@@samsul_ramli Pak, apakah begini: PA/KPA sebagai PPK tidak wajib memiliki sertifikat PBJ? PA/KPA menunjuk PPK, PPK wajib memiliki sertifikat PBJ?

Utk sertifikat sy sdh dapat clue SD 2023 boleh TK. Dasar.. Karena PA/KPA pemilik kewenangan maka sertifikasi atau tidak adalah tanggungjawab penuh ketika melaksanakan... Sedang PPK jika tidak bersertifikat maka tidak memenuhi syarat..

Pembuat komitmen tetap ada PA/KPA sedangkan pejabat pembuat komitmen hanyalah pelaksana tugas pembuat komitmen.

Untuk KPA tidak perlu karena dapat menjadi Kuasa sebagian kewenangan PA

@@samsul_ramli . keewenangan PPK sangat teknis, dan beresiko jika tdk paham dan kompeten. jd ketika dia merangkap sbg PPK. dia mereflesikan itu dgn adanya bukti pengakuan melalui sertifikat. kemampuan PPK dgn kompetensinya lbh penting dari Keberadaan KPA

PPK Mandiri artinya PPK yang bukan PA/KPA

silakan dibaca Perpres 16/2018, Perlem 9/2018 dan PMDN 77/2020

terimakasih

Sy termasuk yg berpendapat tidak ya.. karena ke-ppk-an melekat pada PA/KPA sehingga tidak mungkin keluar dari jangkauan struktur PA.. kecuali agen pengadaan yg jelas disebutkan mutatis mutandis sebagai PPK atau Pokja

Apabila suatu OPD tidak ada yang memiliki sertifikat Pengadaan barang dan jasa bagaimana pak? Sedangkan persyaratan utama untuk menjadi PPK di anggaran pusat untuk daerah seperti (TP) tugas pembantuan mewajibkan PPK memiliki sertifikat..

Maka PA/KPA sebagai PPK dan tidak wajib sertifikat sesuai Perlem 19/2019

Apakah ada peraturan atau perundangan dalam anggaran suatu institusi khususnya kementrian yang mengikat atau mewajibkan PPK harus mmpunyai sertifikat pak? Dalam hal ini, saya di minta menjadi PPK untuk pekerjaan pembangunan gedung yang alokasi dana nya dri TP ( Tugas Pembantuan ), sedangkan saya bukan dri OPD terkait pekerjaan tersebut.. alasan nya mereka tidak mempunyai ASN yg mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa, sedangkan untuk PPK anggaran TP dri OPD trsebut mewajibkan mempunyai sertifikat.. sya mohon pencerahan nya pak? agar di kemudian hari tidak timbul atau terjadi masalah karena PPK lintas OPD di pekerjaan saya pak.. terima kasih

terkait dana TP menurut saya mengikat pada Kepala Daerah jd jika SK PPK tersebut ditetapkan oleh PA kepada personil berdasarkan persetujuan kepala daerah melalui Sekda maka sah saja mba sebagai PPK

Memang sering salah yg jelas di PBJ hanya ada pejabat pembuat komitmen

Sudah lama saya baca dan ketahui soal itu Bapak mungkin tidka sebaik Bapak memahaminya.. terimakasih

PA saja.. dengan menetapkan HPS dan tidak ada PPK mandiri maka otomatis PA adalah PPK

Paling baik SK mampu menerangkan siapa melakukan apa dan bertanggungjawab kepada siapa sesuai tipe pelimpahan kewenangan sesudai regulasi yang berlaku

tidak ada istilah ketua PPK, karena PPK satu orang

Sekarang norma itu sdh jelas di PMDN 77

Tidak akan sanggup melaksanakan tugas sendiri namun tanggungjawab sesuai sifat kewenangannya.. pembagian tugas ini adalah tugas manajerial yang sudah harus melekat pada tusi jabatan...

PA adalah pemilik kewenangan perikatan, siapapun yang diberikan delegasi (KPA) atau Mandat (PPK) untuk ttd kontrak sejatinya tetap PA pemilik kewenangan. Jadi saya termasuk orang yang tidak mengharamkan TTD kontrak oleh orang selain PA/KPA selama itu sesuai dengan yang diperintahkan Presiden dalam Perpres 16/2018 yaitu PPK.

Pasal 9 PP 45/2013 Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dirangkap oleh KPA. Konsep PPK APBN dengan APBD berbeda

@@samsul_ramli berarti diperbolehkan ya pak, terima kasih atas pencerahannya 🙏🙏🙏

Siapp.. sejauh beban kerja dan rentang kendali memadai (cukup) sy sepakat itu, tapi kalau karena itu PA/KPA dan PPTK tidak memadai kemudian menghambat pencapaian program maka sy tidak sepakat tidak adanya PPK.

Seperti sy jelaskan pembuatan komitmen dan pembuat komitmen adalah kewenangannya dan PMDN tdk menyebut PPK.. jadi yg menyimpulkan itu PPK adalah kita saja tapi PMDN tidak... PMDN hanya menyebut Pejabat Pembuat Komitmen bukan PPK

Namn pak, tugas PA slh satunya mlkkan perikatan nah dalam PBJ perikatan itukan keweangannya PA yg dalam PMDN diatur sebagai tugas PA nmn dalam wewenangnya dalam hal periakatan PBJ PA bertndak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ktntuan perundangan yg berlaku. Kmudian PA dibantu oleh pegawai yg berkompeten dlm bidang tugas pejabat pembuat komitmen/agen pengadaan sesuai perundangan yg berlaku, brrti ada tugas pejabat pembuat komitmen nah, tugas pejabat pembuat komitmen yg dimaksd inikan PPK dalam frasa P16/18. jika dikatakan bhwa ini adalah penegasan mestinya sudah clear pada wewenangnya melakukan perikatan dengan pihak lain yg itu jga sesuai dengn P16/18. mnarik utk didiskusikan pak 😀

Coba cek PMDN ada tidak konsideran Perpres 16/2018 atau dalam PP 12/2019 atau UU 23/2014 atau UU diatasnya yg menyebut PPK.. jika tdk ada maka tdk bisa serta Merta pejabat pembuat komitmen yg dimaksud adalah pasti sama dgn PPK Perpres.. artinya konteks pejabat pembuat komitmen yg dimaksud PMDN adalah tentang kewenangan pembuatan komitmen yaitu melakukan perikatan.. maka dari sy jelaskan tentang gramatika kewenangan mana tugas, tanggungjawab dan orangnya... Perpres menyebut orangnya sebagai PPK.. sedang PMDN menyebut orangnya atau pelaksananya adalah PA/KPA..

Iya pak tidak ada dalam konsiderannya, cmn istilah tsb dan kaitannya dengan tugas dalam bidang pejabat pembuat komitmen. Pertanyaannya aturan perundangan mana yg mengatur tugas pejabat pembuat komitmen, apakah tugas itu dapat dilakukan olh yg bukan pejabat pembuat komitmen, dan aturan mana yg menjabarkan tgas.pejabat pembuat komitmen, selain P16/18?😀

Bidang tugas ke-PPK-an tidak selalu terkait dengan tugas PPK pada Perpres 16/2018..bisa di cek pada Pasal 11 tugas ke-PPK-an tidak termasuk Pejabat Penandatangan Kontrak (Perikatan) kecuali setelah dilimpahkan oleh PA/KPA ke si PPK.. PPK pasal 11 mengatur pengedalian pelaksanaan kontrak ke-PPK tapi untuk TTD Kontrak adalah pelimpahan secara khusus dari PA/KPA Maka bisa kita lihat irisannya antara PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.. dengan Bidang Tugas PPK yang disebut sesuai peraturan perundang-undangan.. Apakah pasti hanya Perpres 16/2018 yang menjelaskan tentang bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen? Bisa saja tidak karena kewenangan pembuatan komitmen jauh lebih luas dari sekedar hanya tugas Pejabat Pembuat Komitmen Perpres 16/2018... sebagai contoh terkait Mengadakan Perikatan tidak hanya tentang tandatangan kontrak saja. Akan panjang memang penjelasannya tapi memang menarik untuk didiskusikan.. saya terus terang tidak berani langsung mengaitkan kewenangan (pejabat) pembuatan komitmen dalam PMD apakah sama seruang dengan PPK yang diatur Perpres 16/2018.

PPK adalah jabatan yg berkaitan dgn internal SKPD sehingga menjadi tanggungjawab PA utk memiliki staf yg berkompeten.. jika tidak maka harus menghire agen pengadaan bukan mengangkat staf di SKPD lain..

@@samsul_ramli terima kasih pa atas jwbnnya...mdh2an dpt menjd solusi dlm mempercpt penyerapan anggrn...

Pemahaman siapa yg bertandatangan adalah yang bertanggungjawab tanpa memperhatikan tipe dan jenis kewenangan harus terus dijelaskan dan ditegaskan kalau tidak ada yg berikhtiar akan selamanya salah.. maka dari itu ada KUHPerdata dan UU 302014 utk memperjelas ini.

Saya lebih melihat pada upaya elaborasi ketimbang mempertentangkan sy yakin penyusun kebijakan tdk sembarang an walaupun pasti tidak sempurna.. sebagaimana kita jg belum tentu sempurna memahami..

@@samsul_ramli tapi ini bisa jadi masalah hukum di kemudian hari karena sering APH tidak memahami tupoksi masing-masing pejabat dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa. Bahkan ada auditor/APH yang menyalahkan PA/KPA yang tidak menetapkan PPK karena tidak sesuai dgn Perpres. Saran saya sebaiknya Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dibuat terpisah dgn Pemerintah Pusat karena jelas struktur pejabat pengelolaan keuangan Pemda dan Pemerintah Pusat berbeda. Di Pusat tidak mengenal PPTK sementara di Pemda ada. Di Pusat yg menjadi PA adalah Menteri (eselon 0) atau Kepala Lembaga/Badan, sementara di daerah yg menjadi PA Kepala SKPD (eselon 1b/2a/2b/3a). Dari sisi rentang kendalipun sangat berbeda, Struktur organisasi di Pusat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, sementara organisasi Pemda hanya paling jauh dalam satu Provinsi/Kabupaten/Kota

Jadi wajar kalau di Pemerintah Pusat dibentuk PPK lagi karena tidak mungkin seorang Menteri (PA) menjabat sebagai PPK utk Kegiatan yg ada di Kementriannya, begitu juga dgn KPA yg dijabat oleh Dirjen, Direktur, Kanwil, Kepala Kantor yang tersebar di seluruh tanah air. Sementara kalau di Pemda tidak perlu ditetapkan PPK karena cukup tugas PPK dirangkap oleh PA/KPA (sesuai ketentuan dalam Permendagri 77/2020)

Di APBN ada kok yang punya PPTK contohnya di Kemendagri justru yang aktif adalah PPTK-nya bukan PPK, karena PPK nya adalah Pejabat struktural di Kemendagri. Silakan pelajari Permendagri 1/2015 yang mengatur internal kemendagri. PPK dalam konsep Perpres baik APBN dan APBD bukan kompetensi jabatan tapi kompetensi teknis. Jadi tidak ada yang salah dengan adanya PPK di daerah, selama kembali pada prinsip identifikasi kebutuhan. Kalau memang seluruh jabatan struktural mampu mengendalikan kegiatan hingga ke pelaksanaan pekerjaan maka optimalisasi saja pejabat struktural yang ada. Tapi jika tidak mampu maka tidak haram mengangkat staf yang bukan pejabat struktural namun memiliki kompetensi teknis dalam pekerjaan sebagai PPK. Jangan sepelekan daerah hanya karena setingkat kabupaten/kota atau provinsi kompleksitas kegiatan dan subkegiatannya tidak ringan. Rentang kendalinya tidak semudah K/L. Yang keliru adalah pemahaman wajib membentuk PPK dan haram membentuk PPK. Asas akuntabilitas pada analisis kebutuhan.

@@samsul_ramli Maaf pak, apa semua Kementrian/Lembaga punya PPTK? Kalau masalah rentang kendali jelas jauh berbeda Pemerintah Pusat dan Pemda. Yg jadi pertanyaan kami di daerah kenapa tidak disinkronkan antara Perpress Pengadaan Barang/Jasa dengan Permendagri Pengelolaan Keuangan Daerah. Padahal permasalahan ini dari dulu sudah disampaikan oleh Daerah kepada Kemendagri, makanya dulu terbit Permendagri 59/2007 yg salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa PA/KPA merangkap sebagai PPK.

PA bisa saja melimpah kan ke KPA

Maaf pak masih ada pertanyaan lanjutan 😊, apakah ada ruang/dibolehkan Pengguna Anggaran melakukan ikatan perjanjian barang/jasa yang tidak bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Permendagri 77 pak? 🙏

@@azkafachrezahafidz9249 PA adalah pemilik kewenangan termasuk perikatan jadi tdk masalah

Makasih pak atas pencerahannya 🙏🙏

Kadis otomatis PA, PA adalah pemilik kewenangan dan kewenangan memang bisa dilimpahkan begitu kata UU, kalau tdk ada pelimpahan gak ada gunanya punya staf.. perintah tugas adalah pelimpahan kewenangan... Memang efisien kalo pegawai negara langsung jadi pejabat negara dan pelaksana tugas tapi tidak efektif karena pelaksanaan tanggungjawab kacau balau..

pa/kpa yg bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen kata bapak boleh ditunjuk agen pengadaan. Nah tugas nya apa pak, apakah tugas hanya sebatas pelaksanaan seperti buat kak, spek dan hps serta menyusn kontrak kan pak, tp dia tidak terlibat penandatanganan kontrak kan

Kan ada tugas tim teknis nya pak yg membantu dia, tim teknis kan harus memiliki sertifikat pak. Kan bisa dibagi tugas nya apa, kalau mengendalikan kontrak siapa, yg memeriksa hasil pekerjaan siapa. Yang tanda tangan kontrak siapa... Jika kadis tugas luar, siapa yg neken kontrak pakai a.n seperti kata bilang. Tim teksnis sifatnya hanya membantu. Hilangkan saja PPK itu, karena bnyak asumsi org, PPK yg bertanggungjawab atas kontrak. Apalagi berbenturan dengan hukum,

@@togi7685 tim teknis tdk bisa mengambil putusan hanya membantu pelaksanaan tugas..membuat kebijakan harus berdasarkan kebutuhan bukan emosional karena kondisi yg tdk ideal.. menghapuskan PPK atau menetapkan PPK tdk boleh berdasarkan soal2 kasuistik.. bisa jadi di satu SKPD dibutuhkan bisa jadi ada yg tdk membutuhkan PPK.. jadi orientasi utamanya pencapaian tujuan pembangunan.. bahwa ada yg tdk ideal harus terus dibenahi tanpa mematikan yang lain.. Tim teknis tdk bisa mengendalikan kontrak dia hanya membantu saja PA mengendalikan dan itu ada keterbatasan.. kalau ada yg salah memahami PPK jgn PPK yang dihapus.. dibetulkan yg salah paham itu..

@@togi7685 apa kita sudah siap dengan agen pengadaan? Kalau ada staf yg berkemampuan PPK kenapa harus agen pengadaan? Ada kebijakan yg harus disusun mempertimbangkan semaksimal mungkin aspek2 tdk hanya satu sisi... Sesuai pasal 1 angka 1 Perpres 16/2018 sesuai kebutuhan bukan keinginan menghapuskan semata...

Penyusun PMDN 77/2020 mungkin menganggap yang diperbanyak adalah tim teknis KPA yang memiliki kompetensi ke-PPK-an sehingga dapat menjalankan tugas atas nama PA/KPA dalam teknis pekerjaan/pengadaan